Diskriminasi Pembangunan Dan Pungli E-KTP Desa Nengkelan Kabupaten Bandung

Pewarta : Tim liputan khusus

Koran SINAR PAGI, Kab.Bandung ,- Pemerataan pembangunan pedesaan serta infrastruktur jalan merupakan rancangan pelaksanaan program  Bapenas melalui Kementerian Desa, saat ini terus mendapat perhatian khusus dari pemerintah.

Namun hal itu tidak berlaku bagi Desa Nengkelan Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung, diskriminasi pembangunan masih mewarnai pemerintahan desa tersebut, ini dibuktikan dalam kurun waktu 10 tahun jalan di salah satu dusun, Desa Nengkelan  dibiarkan rusak parah bahkan terkucilkan pelayanan birokrasinya.

Jln.kampung yang rusak tanpa perbaikan.

Salah satu tokoh masyarakat, ( minta dirahasiakan identitasnya ) mengatakan, pembiaran kerusakan jalan seolah disengaja oleh pemerintah Desa Nengkelan, karena semua aspirasi warga kami tidak pernah ditanggapi.

“Kami sangat kecewa, selama 10 tahun pemerintahan desa saat sekarang. dusun kami tidak tersentuh pembangunan sama sekali, boro – boro perbaikan jalan gang atau jalan setapak, jalan utama kampung saja tidak ada yang diperbaiki,” katanya.

Masih kata dia, diskriminasi birokrasi juga dirasakan oleh warganya, setiap urusan yang berkaitan dengan desa selalu dipersulit seperti pembuatan KTP, akta kelahiran, kartu keluarga, dll.

“Intinya kita selalu dirugikan oleh pemerintah Desa Nengkelan, untuk membuat KTP saja kita dimintai uang Rp.60.000 per orang, alasannya untuk administrasi. Yang jelas banyak warga Desa Nengkelan yang resah atas kepemimpinannya,” tegasnya.

Saat tim KSP menyambangi kantor Desa Nengkelan, untuk konfirmasi hal tersebut, hanya perangkat desa yang ada, bahkan Kades Dede Sopian sulit ditemui.

Camat Ciwedey, Juherman menjelaskan perihal tidak dibenarkannya memungut biaya pembuatan e-KTP karena memang sudah digratiskan.

“untuk masalah e-KTP nanti kita akan cek lebih lanjut, apakah ada keterlibatan pegawai Kecamatan ? atau ini memang kenakalan perangkat desa itu sendiri, apa lagi sampai keluar Rp.60.000 per orang, ini jelas pelanggaran,!” tegasnya.

Sampai berita ini dinaikkan, Kepala Desa Nengkelan sulit untuk ditemui bahkan telepon selulernya dimatikan, seolah menghindar untuk dikonfirmasi oleh media koran Sinar pagi.

(106)