Pewarta: Dwi Arifin Satrio
(Koran SINAR PAGI)-, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Jawa Barat mengarahkan agar dana bantuan dari pemerintah provinsi Jawa Barat yang masuk ke desa dapat dimanfaatkan secara efektif untuk kemandirian desa.
Kepala Bidang Pengembangan Potensi Desa DPMD Jawa Barat, Bayu Rakhmana S.STP M.Hum menjelaskan pada tahun 2024 bantuan keuangan untuk desa di Jawa Barat, jumlahnya masih sama seperti tahun 2023. Tidak ada kenaikan atau pengurangan, totalnya Rp.130 juta. “Namun untuk alokasinya diperkiraan sekitar 70% khusus insfakstruktur desa dan sisanya untuk tunjangan peningkatan pelayanan atau kapasitas kinerja aparat desa, Badan Permusyawaratan Desa, oprasional Posyandu desa, & program lainnya yang menjadi prioritas desa. Sesuai petunjuk teknis pemanfaatan bantuannya, berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,” jelasnya kepada media cetak dan online Koran SINAR PAGI di ruang kerjanya (18 April 2024)
Menurutnya berdasarkan jumlah profosal yang masuk ke DPMD Jabar, saat ini sudah ada 1498 Desa mengusulkan pencairan bantuan keuangan dari provinsi Jawa Barat. Mereka yang mengajukan khusus tahun ini diminta untuk melampirkan data Insfrakstruktur desa, data kantor, saluran irigasi, persampahan dan air minum. Data tersebut sebagai acuan kemandirian desa.
Bayu Rakhmana S.STP M.Hum mengarahkan agar dana bantuan dari pemerintah provinsi Jabar dapat digunakan secara efektif untuk pembangunan kantor desa, jalan desa, jalan lingkungan, jalan usaha tani, bangunan posyandu, balai kemasyarakan, Tembok Penahan Tanah / TPT, drainase, irigasi, pasar desa & sapras air bersih.
Informasi yang dihimpun koransinarpagijuara.com, pemerintah desa memanfaatkan bantuan keuangan dari provinsi untuk membangun desanya atau mencukupi kebutuhan lainnya. Setelah memaksimalkan penggunaan anggaran dari pemerintah kabupaten atau pusatnya.
