Foto :Pengamat Kebijakan Publik H.Deden
Pewarta : Akhyar
Koran SINAR PAGI, Kota Bogor,- Hampir setiap tahun, penerimaan siswa baru baik SMPN maupun SMAN dan SMKN di Bogor Raya senantiasa bermasalah. Pemerintah di kedua daerah itu, nyaris tak berdaya atas keluhan warganya.
“Salah satu penyebabnya, besaran SMPN tak seimbang dengan jumlah SMAN dan SMKN baik di Kota maupun Kabupaten Bogor. Sehingga permasalahan tersebut menjadi perbincangan hangat dan hujatan sengit oleh warga Kota maupun Kabupaten Bogor,” kata Pengamat Kebijakan Publik H.Deden saat anjang sono dengan para kuli tinta di kantor Pokja Wartawan Kota Bogor, Rabu (10/07/19).
Menurutnya, keluhan PPDB ini tidak pernah mendapat solusi yang tepat, baik dari Pemkot maupun Pemkab Bogor, sehingga nyanyian sumbang para orang tua nyaris diabaikan oleh Pemkot maupun Pemkab Bogor.
“Baik Pemkot maupun Pemkab tidak pernah ada upaya untuk menambah sekolah baru dan yang ada merehab sekolah yang sudah ada,” kata H.Deden.
Akibatnya, keluhan warga tentang PPDB terutama tingkat SLTA senantiasa menuai masalah yang tak terpecahkan. H.Deden dalam kesempatan itu juga keadaan SLTP dimana di Kota Bogor terdapat 265 SD, semuanya ingin masuk SMP Negeri bila ditumpahkan, SMP pun tidak mampu menampung keinginan warga kotanya,” tegas H.Deden dengan mata melotot.
Sementara, ketua Pokja Wartawan Kota Bogor Ahyar Matondang, di tempat terpisah menilai, kebijakan pusat tentang pendidikan sangat merugikan daerah.
Dengan adanya sistem PPDB jarak zona, dibagi menjadi zona kombinasi, zona ketem, zona ABK, zona prestasi SHUN, zona prestasi non SHUN dan perpindahan dibagi berdasarkan presentasi berdasarkan ketentuan pemerintah pusat yang berakibat menjadi carut marut.
“Siswa yang tamatan SD, berada jarak tempat tinggal yang tidak jauh dari titik sekolah terhapus dengan adanya zona prestasi. Yang jadi pertanyaan kemana anak harus sekolah?dengan penuh bahasa berharap Ahyar meminta kebijakan pemerintah pusat dikaji ulang,” harapnya.
