Pewarta : Dwi
Koran SINAR PAGI,Bandung,- DPRD Jabar mengingatkan bahwa membuka pembelajaran tatap muka kembali di sekolah di masa pandemi Covid-19 bukanlah sebuah prestasi. Keselamatan peserta didik dan para guru lebih diutamakan dari pembelajaran tatap muka.
Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya, mengatakan di Jawa Barat pun, jumlah sekolah yang bisa melakukan pembelajaran tatap muka terus berkurang jumlahnya akibat penyebaran Covid-19. Dirinya pengapresiasi langkah pemerintah yang tegas belum memperbolehkan pembelajaran di sekolah tersebut.
“Penundaan belajar secara tatap muka, ya lakukan, karena itu bukan prestasi. Orang belajar secara tatap muka itu bukan prestasi. Jadi bukan seperti hebat nih bisa belajar, berani nekat. Bukan. Itu adalah produk dari sebuah proses prosedur yang panjang,” katanya di Bandung, Minggu (6/9).
Abdul Hadi mengatakan dirinya contohnya mengapresiasi Pemprov Jabar yang menunda pemberlakuan sekolah secara tatap muka di Kota Cimahi, setelah ditemukan sejumlah guru terkonfirmasi positif Covid-19.
“Gubernur instruksikan dibatalkan di Cimahi, saya dukung. Karena kalau dilakukan tatap muka, itu bukan prestasi. Yang terpenting adalah anak-anak dan guru selamat. Jadi kita mindsetnya harus seperti itu,” katanya.
Dirinya mengatakan ada semacam ketergesaan dari sejumlah kalangan, terutama sebagian pengambil keputusan, bahwa mereka ingin cepat-cepat menggelar pembelanaran secara tatap muka. Hal ini akan menggiring opini publik bahwa memang pandemi ini sidah berakhir dan ini sangat berbahaya.
Dalam mencegah Covid-19, Abdul Hadi menekankan pentingnya keteladanan dalam menyosialisasikan upaya pencegahan Covid-19 karena kini masyarakat sudah jenuh dengan imbauan pemerintah dan aturan lainnya.
Sebelumnya, jumlah sekolah tingkat SMA dan SMK yang diperbolehkan menggelar kegiatan belajar secara tatap muka kembali di Jawa Barat terus berkurang akibat penyebaran Covid-19. Dari 71 sekolah yang berada di zona hijau, kini tinggal 50 sekolah lagi yang masih diperbolehkan melaksanakan kegiatan belajar secara tatap muka.
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat (Disdik Jabar), Dedi Supandi, mengatakan pengurangan ini berkaitan dengan penambahan angka kasus positif Covid-19 di tingkat kecamatan di kabupaten dan kota di Jawa Barat, sehingga memengaruhi kestabilan pemetaan zona hijau atau kawasan risiko rendah penularan Covid-19 yang menjadi syarat utama pemberlakuan kembali belajar secara tatap muka.
“Per kemarin kita sudah daftar kembali untuk sekolah yang tatap muka itu turun menjadi 50 dalam dua pekan kemarin saja. Terus memang kalau pun tidak terjadi tatap muka, sebetulnya mereka sering berkumpul karena konektivitas internetnya rendah,” katanua di Gedung Pakuan, Rabu (2/9).
Dedi mengatakan kestabilan jumlah zona hijau di tingkat kecamatan pun, katanya, terus tergerus penyebaran Covid-19. Dari awalnya 228 kecamatan masuk zona hijau, kini tinggal sekitar 190 kecamatan zona hijau di Jabar.
Awalnya, katanya, belajar secara tatap muka mulai dibuka kembali pada 18 Agustus di wilayah kecamatan zona hijau dan konektivitas internet rendah. Pembukaan sekolah pun dilakukan secara bertahap dengan menimbang penyediaan fasilitas pencegahan Covid-19 dan konektivitas internet.
“Kemarin itu kan ada 71 sekolah, dari 71 sekolah itu ada yang sudah mendapatkan rekomendasi gugus tugas dan dari pemerintah setempat. Ada juga yang belum mendapatkan rekomendasi, ada juga yang sudah melaksanakan swab test bagi pengajarnya, dan ada juga yang belum. Jadi 71 yang diizikan itu, pembukaanya paralel,” ujar Dedi.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, awalnya pun terdapat sejumlah sekolah di Kota Cimahi dan Kabupaten Majalengka yang sudah siap menggelar belajar secara tatap muka. Namun hal itu urung dilakukan karena terdapat guru yang terkonfirmasi positif Covid-19 lewat swab test.
“Contoh Cimahi melaporkan dari 3 ribu yang akan dites, baru 200-an sekian yang dites. Dan sudah ada 13 guru yang terpapar positif Covid-19. Maka rencana Cimahi di zona hijaunya itu kita batalkan. Nah inilah yang kami maksud, semua keputusan harus berdasarkan parameter yang terukur, pada saat keterukurannya gagal maka risiko itu kita berhentikan, dan kita tidak izinkan tapi kepada yang masih mungkin kita akan monitor terus,” ujarnya.
Dengan demikian, pembelajaran dioptimalkan secara daring. Untuk membantunya, masing-masing pelajar dan guru di SMA, SMK, dan SLB, di Jawa Barat akan mendapat kartu sim card gratis berisi data internet sebesar 10 GB untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Program Merdeka Belajar Jarak Jauh ini terselenggara dari hasil kerja sama antara Telkomsel dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan selain untuk pelajar dan guru di SMA, SMK, dan SLB, di Jawa Barat, program ini pun dapat dinikmati oleh para santri, pelajar aliyah, sampai mahasiswa, yang kesulitan mendapat kuota internet untuk PJJ. Totalnya, kartu yang akan dibagikan ini mencapai 3,25 juta kartu.
“Itu siswanya dan guru-gurunya akan mendapatkan kartu kuota, kartu perdana Telkomsel Merdeka Belajar Jarak Jauh yang isinya 10 GB ini. Penyalurannya akan dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jabar untuk dibagikan secara gratis kepada seluruh siswa tadi, yang kalau kita total dengan guru-gurunya ada 1,9 juta,” katanya di Gedung Pakuan, Rabu (2/9).
Gubernur yang akrab disapa Emil ini mengatakan sisanya, sekitar 1,3 kartu, akan diberikan kepada pelajar dan guru yang di luar kewenangan Pemprov Jabar. Untuk mendapatkannya, akan diatur melalui sebuah proses pendaftaran, di antaranya melalui Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Jawa Barat atau Pikobar.
“Ini ada sisanya kepada siswa Madrasah Aliyah yang kewenangannya Kementerian Agama, santri di pesantren, dan juga kepada para mahasiswa yang membutuhkan untuk pembelajaran jarak jauh. Total yang diberikan oleh Telkomsel ini sebanyak 3,25 juta kartu,” katanya.
Kartu tersebut, katanya, dapat digunakan untuk September 2020. Program ini rencananya dapat diperpanjang sampai Desember 2020, dengan hanya membayar Rp 5.000 per bulannya untuk mendapat 10 GB.
“Tapi kami sedang berwacana dengan DPRD Jabar, jika memungkinkan, tiga bulan selanjutnya nanti kami tanggung dari APBD Provinsi sehingga mereka mereka bisa tenang belajar sampai bulan Desember, minimal tanpa harus mengeluarkan biaya ya mudah-mudahan,” katanya.
