Kepala Dinas KBB yang Setor Duit Gratifikasi kepada Abubakar Layak Jadi Tersangka ?

  • Whatsapp
banner 768x98

Pewarta : Lina

Koran SINAR PAGI, KBB,- Terkait dengan kasus gratifikasi yang menyeret mantan Bupati Bandung Barat, H Abubakar dan 2 (dua) Kepala Dinas dilingkungan Pemkab.Bandung Barat ke balik jeruji besi, Pengamat hukum dan politik dari Monitorring Community Jawa Barat, Kandar Karnawan mengaku heran dengan sikap JPU KPK yang belum menetapkan kejelasan status para pemberi gratifikasi kepada mantan Bupati KBB Abubakar tersebut.

Padahal, kata dia, daftar 14 nama (selain Asep Hikayat) tersebut telah diungkap KPK dalam persidangan dan tercantum dalam surat dakwaan dan tuntutan, ke-14 nama tersebut jelas terlibat.

“Dalam kasus gratifikasi, logika sederhananya pemberi dan penerima sama-sama terlibat, maka para penegak hukum dalam hal ini KPK harus juga menyeret nama-nama tersebut agar status hukumnya menjadi jelas,” tutur Kandar beberapa waktu lalu.

Ia berharap Pengadilan Tipikor Bandung dapat bersikap tegas dan tidak tebang pilih dalam penegakan hukum. “Para kepala dinas tersebut layak dijadikan tersangka seperti halnya Weti dan Adiyoto,” tegasnya.

Terlebih, kata dia, dalam persidangan sejumlah kepala dinas yang dihadirkan sebagai saksi mengakui telah memberikan sejumlah uang kepada Abubakar melalui Weti dan Adiyoto.

“Darimana pun sumber dananya, baik dari dana pribadi maupun APBD, tetap tidak dibenarkan oleh hukum. KPK harusnya tidak ada alasan untuk melepaskan para pemberi gratifikasi,” tambahnya.

Bila hal itu dihalalkan, sambung dia, maka tidak tertutup kemungkinan di daerah lain pun akan terjadi setoran ASN kepada kepala daerahnya. Oleh karena itu, KPK harus menindaklanjuti pengakuan para kepala dinas dilingkungan Pemkab Bandung Barat tersebut.

Kejelasan status hukum para kepala dinas pemberi gratifikasi kepada Abubakar, menurutnya, sangat penting untuk tegaknya birokrasi dan pemerintahan yang bersih. Terlebih, dari sejumlah kepala dinas yang menyetor tersebut, diantaranya ada yang tengah mengikuti seleksi atau open bidding calon sekretaris daerah (Sekda) KBB yakni mantan Kepala DPKAD KBB, Asep Sodikin.

“Bayangkan jika seandainya calon sekda KBB ini dipilih menjadi Sekda, namun tiba-tiba ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi. Kasihan nanti masyarakat KBB,” katanya.

Jadi kata dia lagi, KPK dan Pengadilan Tipikor harus meng-clear-kan dulu status para kepala dinas KBB ini karena KPK sendiri sudah mengungkapkan nama-nama pemberi gratifikasi itu dalam persidangan, jelasnya.

banner 728x90

Pos terkait

banner 728x90