Pewarta : Jeky E Sumedang
Koran SINAR PAGI, Sumedang
Kekeringan yang kini melanda Kabupaten Sumedang Jawa Barat, kini sudah mendekati suasana darurat rupanya belum ada pergerakan yang berarti dari Pemerintah Kabupaten Sumedang.
Kondisi yang mestinya sudah mendapat perlakuan khusus dan kemudahan akses itu hingga kini masih terkendala dengan kondisi birokratis yang ada di Sumedang.
Hal itu tersirat dari ucapan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD ) Kabupaten Sumedang Jawa Barat Ayi Rusmana melalui Sekretaris Badan Joni Subarya ke Koran Sinar Pagi, Selasa, (12/09 ) di ruang kerjanya.
Menurut Joni, BPBD kini masih menunggu surat keputusan tentang surat pernyataan status siaga darurat kekeringan dan juga Surat Keputusan Siaga Darurat Kekeingan dari Bupati Sumedang,”Surat itu kami sudah ajukan sejak pertengahan bulan Agustus dan kini suratnya menurut informasi bagian sekpri suratnya sudah di meja Bupati,” ujar nya.
Berikutnya Joni mengutarakan jika untuk mengatasi kekeringan di Kabupaten Sumedang ini diperlukan air bersih sebanyak 360 ribu liter air, untuk air itu lanjut Joni diambil dari sumber mata air terdekat juga ditambah dari mata air Cigirang Desa Cilangkap Kecamatan Buah Dua.
“Selain dari PDAM kita ambil juga dari mata air Cigirang Desa Cilangkap Buah Dua karena untuk memenuhi kebutuhan itu diperrlukan sedikitnya 360 ribu liter air,” ujar nya lagi.
Joni menerangkan dari 26 kecamatan yang ada daerah yang paling kritis terjadi di 10 kecamatan mencakup 34 desa meliputi 8.411 jiwa,”Dari kecamatan itu yang paling kritis berada di Kecamatan Ujung Jaya dengan jumlah desa yang kritis 7 desa, data itu merupakan pemetaan BPBD sendiri atas dasar usulan tahun – tahun sebelumnya”, ujar Joni.
Terkait masalah anggaran, saat ditanya Koran Sinar Pagi ia mengatakan,”Untuk anggaran diperlukan 360 juta basanya disuport dari Dana Siap Pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB ) melalui Propinsi Jawa Barat”, ujar Joni yang didampingi Kasi Kedaruratan dan logistik Yedi.
