Oleh : Dudung Nurullah Koswara
(Ketua Pengurus Besar PGRI)
Adalah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberi SKKD kepada ribuan guru honorer jenjang SMA/SMK/SLB. Terbaru adalah seribu lebih guru honorer SMA/SMK/SLB di sekolah negeri mendapatkan TPG. Gubernur Jawa Barat menjadi yang pertama “memulyakan” guru honorer jenjang menengah di sekolah negeri terkait cairnya TPG. Para kepala daerah adalah penentu nasib para guru honorer.
Untuk para gubernur, bupati dan walikota yang lain bagaimana? Sejumlah gubernur, bupati dan walikota banyak yang peduli guru honorer. Tidaklah heran PGRI selalu memberi penghargaan para kepala daerah di HUT PGRI yang biasanya dihadiri Presiden RI. Kepala daerah sayang guru diberi penghargaan setiap tahun.
Nah saat ini ada Perpres No 98 Tahun 2020 terkait gaji dan tunjangan PPPK. Dalam pasal 5 ayat (1) ditulisakan “Gaji dan Tunjangan bagi PPPK yang bekerja di Instansi Pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam ayat (2) ditulisakan “Gaji dan Tunjangan bagi PPPK yang bekerja di Instansi Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”.
Hal yang menarik untuk “diwaspadai” adalah bagaimana para kepala daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) berkomitmen “mensejahterakan” entitas PPPK. Jangan sampai karena aturan ini para kepala daerah malah tidak mau mengangkat PPPK. Bisa jadi ada kepala daerah yang tidak “peduli” keberadaan PPPK. Simpelnya, tidak membuka peluang PPPK untuk daerah tertentu.
Fakta menjelaskan mayoritas kepala daerah “ragu” dengan pemberian SK pada ratusan ribu guru honorer di negeri ini. Para kepala daerah adalah aktor politik. Segala hal tentu akan dikalkulasi secara politik. Biasanya kepentingan politik akan menjadi no satu. Urusan lain walau pun sangat penting akan menjadi nomor lanjutan. Belanja politik cenderung menjadi prioritas.
Bagi para kepala daerah sebaiknya “tempatkan segala sesuatu pada tempatnya”. Layanan pendidikan, kesehatan dan perdagangan di setiap daerah pasti menjadi hal yang sangat penting. Khusus layanan pendidikan pasti paling utama. Manusia sehat dan sejahtera itu terkait pendidikan. Makin baik pendidikannya maka hidupnya cenderung makin sehat dan sejahtera.
Bagi para kepala daerah yang cerdas maka entitas guru honorer dan PPPK bagi setiap daerah harus diutamakan. Layanan pendidikan itu utama. Mengapa utama? Karena akan medasari semua hal kehidupan manusia. Setiap daerah dan negara yang sangat memprioritaskan pendidikan dan para guru cenderung sejahtera dan sukses. Dunia pendidikan adalah dunia investasi jangka panjang tidak pragmatis. Dunia pendidikan beda dengan dunia politik dan gonimah. Politik dan gonimah cenderung pragmatis.
Mencontoh dari Gubernur Jawa Barat, ayo para kepala daerah beri SKKD bagi para guru honorer dan permudah administrasi mereka. Terutama para bupati dan walikota permudah entitas guru honorer mendapatkan SK kepala daerah. Guru honorer SD/SMP negeri dan swasta kesejahteraannya sangat jauh dari sejahtera. Mayoritas pra sejahtera!
Bila para bupati dan walikota memberi kemudahan pada para guru honorer dan program PPPK tentu akan lebih baik bagi kemajuan pendidikan kita. SDM Unggul Indonesia Maju bisa dimulai dari layanan terbaik dari para kepala daerah kepada para guru dan aparatur pendidikan khsusnya. Mulai saja dari pemberian SK kepala daerah! Kepala sekolah saja berani mengeluarkan SK untuk GTK honorer.
