Pewarta: Dwi Arifin
Koran SINAR PAGI (Kota Bandung)-, Forum Kepala Sekolah Swasta se Jawa Barat mengadakan audiensi perihal masalah kabar duka penurunan jumlah Bantuan Pendidikan Menengah Universal BPMU di tahun depan. Dari total awalnya Rp.700 ribu menjadi Rp.600 ribu/siswa untuk satu tahun.
Saat audensi berlangsung gabungan dari Forum Komunikasi Kepala Sekolah Swasta. Terdiri dari FKSS Jabar, FKKSMKS Jabar, FOSIKMAS Jabar dengan Komisi V DPRD Jabar, TAPD Jabar dan Disdik Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan di hari, Jum’at, 28 Oktober 2022, pukul 09.00 WIB.
Ketua Umum Forum Komunikasi SMA Swasta Jawa Barat, Ade D. Hendriana S.H mengungkapkan setelah saya dilantik oleh Gubernur dan membuat rencana kerja. Namun dengan adanya kabar ini saya akan hapus rencana kerja itu. Karena dananya berkurang untuk melaksanakannya.
“Apalagi sekolah saat ini dihadapkan dengan kenaikan BBM, dan sosialisasi sekolah gratis di SMA/SMKN atau program KETM dibatasi di sekolah swasta yang dibatasi jumlahnya, Maka FKSS Jabar berharap BPMU itu tetap jumlahnya atau naik. Karena APBDnya juga naik, saya tidak peduli dengan alasan kondisi apapun itu,” ungkapnya
Belum lagi para guru terbaik di sekolah swasta pindah ke sekolah negeri, karena program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K. Seharusnya yang dikurangi itu Biaya Operasi Pendidikan Daerah / BOPD yang masuk ke sekolah negeri, bukan BPMU yang jumlahnya lebih sedikit untuk sekolah swasta.
“Jika Gubernur mau Happy Ending dengan Sekolah Swasta, BPMU jangan berkurang di Paripurna. Namun apabila terjadi keputusan di paripurna, BPMUnya dikurangi. Maka kemungkinan kepala sekolah, guru dan pelajar bahkan orang tua siswa akan turun ke jalan atau mogok belajar dari pelajar secara serentak,” tegasnya
Pada audensi tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Ir. H. Abdul Hadi Wijaya, M.Sc bersama anggota DPRD Jabar, Johan J Anwari, M.Si, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.
Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Ir. H. Abdul Hadi Wijaya, M.Sc merespon baik yang diharapkan oleh kepala sekolah swasta. Karena memang dengan adanya kenaikan BBM dan kondisi sekolah swasta yang bergantung pada anggaran pemerintah. Seharusnya ada kenaikan atau tetap sama jumlahnya untuk saat ini.
Saat ditanya perihal harapan FKSS tentang bantuan untuk pelajar itu tidak membeda-bedakan antara sekolah negeri dan swasta terkait jumlahnya atau ada kesamaan jumlah antara BPMU Swasta & BOPD Negeri. “Itu tergantung pihak eksekutif atau gubernurnya, karena sebelumnya DPRD Jabar sempat study banding ke daerah lain tentang itu dan seharusnya bisa diterapkan di Jawa Barat,” ucapnya
Anggota DPRD Jabar, Johan J Anwari, M.Si, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang menghadiri audensi sempat mengungkapkan bahwa pendidikan dan Kesehatan merupakan urusan wajib. Jika dibandingkan sektor lain, maka jika tidak terlayani dengan baik oleh pemerintah, itu tindakan dzholim. Insha Alloh do’a orang Nadlatul Ulama / NU dan orang yang terdzholimi itu Mabrur. Semoga BPMU tetap jumlahnya atau naik.
Informasi yang dihimpun koransinarpagijuara.com diruang Komisi V DPRD Jabar tersebut, pihak BPKAD dan Disdik Jabar sempat memberikan penjelasan kepada kepala sekolah yang hadir. Bahwa penurunan angka BPMU terjadi karena kondisi penyesuaikan APBD dan perlu dana untuk memenuhi janji yang teracantum di RPJMD 2018-2023 di akhir masa jabatan Gubernur Jabar.
“30 Menit Weekend Bersama Kadisdik Jabar, Prediksi Lahan Sekolah Negeri Tahun 2023″
https://www.koransinarpagijuara.com/2022/08/29/ferdy-sambo-farel-prayoga-masa-kejayaan-kehancuran-dipergilirkan-antara-manusia/
