Pewarta: Dwi Arifin
Koran SINAR PAGI (Kabupaten Bandung)-, Hampir 10 tahun SMK Negeri di wilayah Jawa Barat belum memiliki lahan mandiri atau masih menumpang ke sekolah dasar. SMK Negeri 1 Rancabali yang didirikan sejak tahun 2013 dan melaksanakan oprasional layanan pendidikan mulai dari tahun 2014, hingga saat ini belum memiliki tempat sendiri untuk guru-guru dan siswa-siswinya. Masalah tersebut yang sedang menunggu solusinya dibahas secara khsusus di halaman media cetak dan online Koran SINAR PAGI, “30 Menit Weekend Bersama Kadisdik Jabar”.
H. Dedi Supandi S.STP, M.Si, Kepala Dinas Pendidikan Jabar mengungkapkan permasalahan lahan SMK yang di Kabupaten Bandung, pihak Dinas sudah melakukan komunikasi dengan Bupati Bandung. Bahkan beliau menginginkan bukan hanya satu titik agar SMA/SMK Negeri itu dibangun di wilayah Kabupaten Bandung. Namun diantara hambatannya, karena sebetulnya dimana peraturan daerah / Perda tata ruang di Kabupatena Bandung, daerah wilayah tersebut adalah daerah wilayah resapan air. Tidak boleh ada pembangunan. Ungkapnya saat interaktif bersama media cetak dan online Koran Sinar Pagi, di lantai 2 Hotel Badan Layanan Umum Daerah SMKN 9 Kota Bandung (Sabtu, 12-3-2022)
Maka kita akan melakukan percepatan pembangunan di sekitar lokasi tersebut. Setelah perubahan Perda tata ruang yang ada di Kabupaten Bandung itu diperbolehkan untuk pembangunan sarana pendidikan.
Kadisdik lalu menyampaikan perihal hasil evaluasi sementara sekolah negeri yang seperti itu. Pada tahun 2021, kemarin sudah hadir 7 Sekolah Negeri, sekolah negeri yang statusnya SLB dan SMA.
Bahkan rencana di tahun ini ada penambahan sekolah negeri yang level SMA. Tentunya penambahan sekolah ini pun juga kita sangat hati-hati dan harus berkomunikasi dengan Forum Komunikasi Sekolah Swasta. Jangan sampai akhirnya sekolah yang baru, mematikan sekolah atau pendidikan yang telah ada, karena persaingan antara negeri dan swasta. Makanya zona-zona yang kita pentingkan untuk membangun sekolah ini yang sifatnya khusus blank spot zonasi. Kalau menurut zonasi yang ada di PPDB Sekolah ini aksesnya mungkin 3 Kecamatan.
Perihal prediksi lahan untuk SMK Negeri di tahun 2023, sangat ditentukan tergantung dukungan Kabupaten itu sendiri. Namun kita sedang berupaya pada pembahasan dengan pihak Pemerintah Kabupaten, sudah ada rencana perubahan tata ruang tersebut dan saya pikir pengadaan lahan akan diupayakan segara mungkin setelahnya.
