Oleh : Juwairiyah (Rumah Tangga)
Dilansir dari JAKARTA.com- Bank Dunia telah resmi menetapkan indonesia sebagai negara berpendapatan menengah atas, sebanding dengan malaysia dan thailand. Penetapan ini berdasarkan laporan Macro Poverty Outlook edisi April 2025 yang menetapkan ambang batas kemiskinan di negara berpendapatan menengah atas pada pengeluaran USD 6,85 per hari, atau sekitar Rp 113.777 per orang per hari dengan asumsi kur Rp 16.606. Tergolong kelompok miskin di negara berpendapatan menengah atas.
Namun, meskipun status ekonomi indonesia meningkat, tantangan besar tetap ada. Menurut Bank Dunia, sekitar 60% penduduk indonesia, atau sekitar 171,9 juta orang, masih berada dalam kategori miskin menurut standar negara berpendapatan menengah ke atas. Jika menggunakan ambang batas kemiskinan negara berpendapatan menengah bawah, yaitu pengeluaran USD 3,65 atau sekitar Rp60.600 per hari, jumlah penduduk miskin di indonesia menurun menjadi 15,6% atau sekitar 44,3 juta jiwa.
Angka ini jauh dibawah proyek Bank Dunia karena perbedaan standar pengukuran, artinya seseorang bisa dikatagorikan tidak miskin secara nasional, tetapi masuk katagori miskin ektrem secara global. Perbedaan standar kemiskinan antara dunia internasional dan indonesia mengundang pertanyaan kritis tentang sejauh mana data yang ada merefleksikan realitas dilapangan. Banyak warga tidak tergolong miskin menurut data resmi tetapi tetap bergantung pada bantuan sosial bekerja secara informal tanpa jaminan dan mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, perbedaan standar kemiskin kini sifatnya bukan soal teknis perhitungan stastistik, tetapi mencerminkan persoalaan struktural yang lebih dalam, yakni dampak dari penerapan sistem kapitalisme dalam tata kelola kemiskinan kerap dipandang sebagai angka yang harus dikendalikan demi menjaga stabilitas pasar bukan sebagai kegagalan struktural yang perlu di selesaikan secara radikal, negara sebagai pelaksana Kapitalisme sering terjebak dalam logika pertumbuhan ekonomi makro dan investasi sembari mengabaikan distribusi kekayaan dan kesenjangan sosial yang terus melebar sistem kapitalisme cenderung menghasilkan ketimpangan karna meniktik beratkan pada akumulasi modal oleh segelintir elite.
Maka tak heran jika standar kemiskinan sedemikian rupa disusun agar tampak menurun meski kualitas hidup masyarakat tidak banyak berubah dengan standar yang rendah, negara mengklaim sukses “mengurangi kemiskinan” padahal itu hanya manipulasi angka untuk menarik investasi mendapatkan pinjaman luar negeri atau menjaga citra dihadapan pasar global. lebih jauh Kapitalisme mendorong komersialisasi sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan, akibatnya rakyat miskin menghadapi beban hidup yang makin berat, bahkan meski pendapatan mereka sedikit meningkat karna akses terhadap kebutuhan dasar tetapi tidak terjangkau, ya inilah bentuk lain kemiskinan struktual yang tidak bisa ditangkap oleh pengukuran berbasis pendapatan saja, inilah rearita pahit kehidupan rakyat yang diatur oleh sistem kapitalisme. Negara Kapitalisme tidak memposisikan dirinya sebagai penanggungjawab langsung kebutuhan rakyat melainkan sebagai fasiliator pasar dan pertumbuhan ekonomi akibatnya, distribusi kekayaan menjadi sangat timpang. Kapitalisme adalah sistem batil karena berasal dari akal manusia maka wajar penerapan nya hanya menyengsarakan kehidupan manusia.
Berbeda dengan sistem islam kaffah melalui institusi khilafah menawarkan solusi hakiki dan menyeluru, bahwa didalam islam pemenuhan kebutuhan pokok setiap individu adalah tanggungjawab negera bukan diserahkan kepada mekanisme pasar atau korporasi. Rosulullah saw bersabda: iman atau khalifah adalah pemeliharaan dan ia bertangungjawab terhadap rakyatnya
(HR Bukhari dan Muslim ).
Dalam hal ini negara bertugas memastikan setiap warga negara mendapatkan makanan, sandang, dan papan secara layak, jika individu tidak mampuh memenuhinya melalui usahanya sendiri maka tanggungjawab beralih kepada keluarga dekat, masyarakat dan terakhir negara, negara tidak boleh membiarkan satu pun orang kelaparan atau hidup dibawah garis kemanusiaan.
Khilafah memiliki sistem distribusi kekayaan yang adil bukan sekedar pemerataan kesempatan, dalam sistem ini kekayaan alam seperti tambang, air , hutan, dan energi adalah milik umum yang tidak boleh diprivatisasi, Rasulullah saw bersabda
“Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara : air, padang rumput, dan api (energi).” (HR. abu dawud).
Artinya, negara tidak boleh menyerahkan sumber-sumber vital ini kepada swasta atau asing melainkan harus mengelola dan hasilnya dikembalikan untuk kemaslahatan umat, hal ini menjamin keberlangsungan pembiayaan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan subsidi kebutuhan dasar lainnya zakat sebagai instrumen fiskal islam menjadi pilar penting dalam menanggulangi kemiskinan Allah subhanahu wa Ta’ala berfirman : ” ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka”
( QS.At taubah : 103).
Dalam khilafah zakat didistribusikan langsung kepada 8 golongan asnaf termasuk fakir dan miskin secara terstruktur dan berkala bukan dalam bentuk bantuan sesaat bukan hanya zakat Khilafah memiliki pos pemasukan dari fai, kharaj, jizyah dan kepemilikan umum yang semuanya dikelola untuk menjamin kemakmuran rakyat. Berbeda dengan kapitalisme yang menjadikan rakyat menjadi objek kebijakan ekonomi. Khilafah memposisikan rakyat sebagai amanah yang wajib di jaga dan disejahterakan. Sistem ini terbukti selama lebih dari 13 abad dalam sejarah peradaban islam, khalifah umar bin Abdul Aziz mampu menghapus kemiskinan hingga tidak ada lagi yang berhak menerima zakat karena semua kebutuhan masyarakat terpenuhi oleh karena itu solusi persoalaan kemiskinan hari ini bukan hanya soal mengganti standar angka melainkan mengubah sistem ekonomi menyeluruh dari Kapitalisme menuju sistem islam di bawah naungan khilafah.
Wallahu a’lam bissawab.
