Oleh : Sumiati
Dilansir dari tribunjabar.id (Rabu, 9/4/2025), pemerintah Kabupaten Bandung mengatakan siap menggelontorkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Menurut Bupati Bandung Dadang Supriatna, ini sebagai bentuk dukungan terhadap instruksi presiden tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih.
Pembentukan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih ini juga merupakan dorongan dari pemerintah dalam kemandirian bangsa melalui swasembada pangan berkelanjutan. Selain itu, program ini juga sebagai upaya pemerintah dalam pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, dalam perwujudan dari Asta Cita keenam Prabowo.
Pemkab Bandung juga siap menyukseskan program-program lainnya seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menyiapkan 361 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Setiap SPPG melayani 3000 porsi untuk pelajar PAUD, TK, SD, SMP, SMA, termasuk santri pondok pesantren.
Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ini bagian dari program SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. SDGs ini sejalan dengan tujuan ke-1 SDGs Desa, yaitu pengentasan kemiskinan sampai ke level desa. Kalau dilihat sepintas program ini terlihat bagus. Namun, masalahnya program ini merujuk kepada target SDGs global yang sejatinya berasal dari sistem kapitalisme. Sementara cara pandang kapitalisme tidak akan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang melingkupi desa.
Dengan adanya program Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ini melahirkan desentralisasi pemerintah dan liberalisasi swasta, dimana pemerintah pusat memberikan kebebasan kepada perangkat desa untuk mengembangkan desanya masing-masing. Sehingga beban pemerintah pusat atau negara sebagai pengurus dan pelayan kepentingan masyarakat menjadi berkurang. Ini akan memberikan celah kepada swasta untuk mengeksploitasi desa dengan dalih pengembangan desa wisata atau kemitraan desa dengan pihak luar. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa SDGs ini merupakan program barat untuk terus mendominasi negeri-negeri agar terus bisa dijajah.
Kemiskinan yang terjadi saat ini memang bukan keinginan semua orang. Namun kemiskinan dan kelaparan tidak akan pernah tuntas selama sumber masalahnya belum dituntaskan yaitu sistem kapitalisme. Karena sistem ini melahirkan sistem ekonomi kapitalis yang memberikan kebebasan kepada individu untuk memanfaatkan kepemilikan umum yang seharusnya dikelola oleh negara untuk kesejahteraan rakyat.
Sebagaimana SDGs, Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih juga tidak akan jauh berbeda dari program ini. Program-program yang mengatasnamakan ingin menentaskan kemiskinan sejati bentuk cuci tangan penguasa dalam meriayah rakyatnya.
Berbeda dengan sistem Islam yang mewajibkan negara dalam membangun peradaban dengan meriayah rakyatnya. Periayahan dalam Islam yaitu dengan melayani dan mensejahterakan rakyat bukan mengekploitasi. Maka di dalam Islam untuk mengentaskan kemiskinan bukan dengan membentuk koperasi desa, tapi dengan memanfaatkan sumber daya alam untuk kemaslahatan umat. Negara akan mengelola sumber daya alam bukan untuk kepentingan pribadi atau swasta tapi mengelolanya hasilnya dikembalikan kepada rakyat. Dengan kekayaan yang Allah SWT berikan kepada manusia dan pemanfaatannya sesuai dengan syariat akan mampu memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sehingga angka kemiskinan akan berkurang. Wallahu’alam bishshawab
