Pewarta : Fitri
Kabupaten Garut – Masyarakat antusias dalam hadirnya reses Anggota DPRD Kabupaten Garut dari Fraksi Demokrat, Endang Saepudin, pada hari Kamis (20/02) di Kecamatan Sukawening, tepatnya di Desa Sukasono, Kampung Patrol. Berbagai aspirasi dilontarkan masyarakat dalam Reses kali ini yang mencakup dua kecamatan sekaligus, yakni Kecamatan Sukawening dan Kecamatan Karang Tengah.
Endang mengungkapkan berbagai permasalahan dan kebutuhan masyarakat disampaikan, mulai dari permohonan BPJS, bantuan infrastruktur, peningkatan ekonomi, kelompok usaha, peternakan, hingga sarana dan prasarana keagamaan.
“Berbagai macam yang diajukan oleh warga masyarakat tersebut salah satunya dari permohonan tentang BPJS yang disampaikan juga ada yang menyampaikan bantuan untuk kebutuhan infrastuktur juga ada, ekonomi juga ada, kelompok usaha juga peternakan, untuk sarana prasarana keagamaan juga ada,” ujar Endang Saepudin.
Adapun aspirasi yang menjadi sorotan dalam reses ini adalah keluhan warga mengenai kesulitan dalam pengurusan administrasi kependudukan, seperti E-KTP dan Kartu Keluarga (KK).
Pasalnya banyak warga yang mengeluhkan proses pembuatan E-KTP yang dinilai berbelit-belit.
“Mudah-mudahan saya bisa mendorong untuk memperbaiki tentang kesulitan untuk kebutuhan KTP tersebut supaya lebih lebih baik lagi dan lebih lancar lagi,” tambahnya.
Sebagai anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Garut, Endang menyatakan akan segera berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) serta Ketua Komisi untuk membahas solusi atas permasalahan ini. Ia juga menyoroti kurangnya stok blangko sebagai salah satu penyebab lambatnya proses pembuatan E-KTP.
“Saya akan dorong kepada dinas terkait gitu ya Apabila ada warga masyarakat yang ingin membutuhkan pembuatan KTP itu di layanin dengan Baiklah dengan cepat itu, kalau tidak ada kendala, karena ternyata kalau lihat itu masalah kurangnya blanko,” jelasnya.
Selain itu, aspirasi yang paling banyak disampaikan oleh warga adalah terkait infrastruktur, mulai dari perbaikan jalan, penanganan rumah kumuh, pembangunan gorong-gorong, hingga fasilitas umum lainnya.
Endang menegaskan bahwa semua aspirasi masyarakat akan ditampung dan dilaporkan ke pimpinan DPRD untuk pembahasan lebih lanjut. Ia berharap beberapa aspirasi bisa diakomodasi melalui pokok-pokok pikiran (pokir) atau berkoordinasi dengan dinas terkait.
