Oleh : Nia Umma Zhafran (IRT)
Tampak, Pemerintah Kecamatan tiap wilayah Bandung Raya menggelar rapat koordinasi Forum Komunikasi Kecamatan Sehat (FKKS) terkait membentuk Desa Sehat. Seperti yang dilansir dari mediakasasi.com (04/09), Pemerintah Kecamatan Pasirjambu menggelar rapat koordinasi FKKS yang digelarer di aula kantor kecamatan, Rabu (04/09/2024). Dalam menciptakan Kecamatan yang sehat, juga dalam rangka mendukung Pemerintah Kabupaten Bandung menuju ke Penilaian kabupaten/kota sehat tahun 2025,
Rapat tersebut di hadiri langsung oleh Camat Pasirjambu, Nia Kania, S.PT., M.I.L. Sekretaris Kecamatan, Dani Ramdani S.TP. Sekretaris Desa se-Kecamatan Pasirjambu, para kader PKK, serta para tamu undangan lainnya. Menurut Camat, Bu Nia, salah satu cara menciptakan Kecamatan Pasirjambu yang sehat adalah dengan membentuk desa sehat. Desa sehat tersebut nantinya akan membentuk Kelompok Kerja (Pokja) relawan lingkungan yang melibatkan kader PKK atau Kader Posyandu juga Karangtaruna.
Tugas dari Pokja relawan lingkungan tersebut yakni melakukan pengolahan sampah, baik di daur ulang atau pembuatan pupuk organik juga kerajinan tangan. Selain itu relawan lingkungan kami mohon untuk melakukan pemotretan titik titik tempat pembuangan sampah liar, hasil pemotretan tersebut poto nya agar diserahkan ke desa, yang selanjutnya desa melaporkan ke kecamatan untuk di tindak lanjuti,
Dan sebagai langkah untuk menindak lanjutinya, Pemerintah Kecamatan akan bekerjasama dengan Dinas lingkungan hidup (DLH) untuk membersihkan serta menariknya memakai armada atau Dump Truck ke pembuangan sementara atau akhir.
Bu Camat menjelaskan bahwa penanganan masalah sampah ini harus berdasarkan komitmen bersama, dan salah satu aplikasi yang dilakukan dalam penanganan sampah yang darurat ini adalah membersihkan sampah dari tempat-tempat pembuangan liar. Serta kegiatan ini yang melibatkan semua pihak mampu membawa menjadikan kabupaten Bandung yang BEDAS serta bebas dari sampah.
Tampak sekali penanganan masalah sampah belum sepenuhnya menjadi perhatian, baik pemerintah ataupun masyarakat. Sejumlah gerakan sosial maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun gerakan sosial yang fokus pada masalah lingkungan harus berupaya keras. Berbagai gagasan dirumuskan, serta langkah taktis pun bermunculan. Sayangnya, persoalan sampah seolah tiada akhir.
Dalam kenyataannya dilapangan, persoalan sampah diserahkan kepada para relawan. Kita ketahui relawan merupakan individu atau pun kelompok yang secara sukarela menyumbangkan tenaga, waktu, pikiran, dan keahliannya untuk membantu orang lain atau organisasi tanpa mengharapkan imbalan finansial. Jika pun diberi imbalan, itupun suatu hibah yang jauh dari cukup tuk mencukupi kebutuhannya.
Dalam kondisi yang serba sulit sekarang, yakni kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan keamanan, pemerintah malah melempar sebagian tugasnya pada rakyat. Penanganan sampah sangat berkaitan dengan kesehatan. Lingkungan yang sehat merupakan hak bagi rakyat untuk mendapatkannya. Pemerintah bukannya menambah beban rakyat dengan pengurusan sampah, karena beban memenuhi kebutuhan sehari-hari pun kini terasa sulit. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah abai dalam mengurusi rakyatnya.
Memang persoalan sampah merupakan masalah lingkungan yang bukan berdiri sendiri. Perlu adanya peran individu, masyarakat hingga negara. Sayangnya, konsep yang mengatur sekarang adalah Kapitalisme. Paradigma Kapitalisme yang menyebabkan persoalan sampah ini tiada akhir.
Pertama, budaya komsumtif. Dimana gaya hidup konsumsi yang berlebihan tanpa pertimbangan yang matang. Sifat konsumtif ini hanya mengedepankan keinginan, bukan kebutuhan. Didorong dengan budaya hedonisme. Pandangan hiduphedonisme ini hanya berfokus pada kesenangan semata. Yang mana bahwa kesenangan atau kenikmatan adalah tujuan hidup.
Kedua, masifnya industri plastik. Perusahaan menjadikan peluang, memanfaatkan masyarakat yang konsumtif itu demi mengejar keuntungan materi, tapi kurang peduli pada dampak limbah yang merusak lingkungan udara, tanah, bahkan laut dikarenakan melebihi batas normal. Tidak ada sanksi tegas yang diberikan pemerintah terhadap perusahaan yang merusak lingkungan. Yang ada keuntungan hanya akan dinikmati segelintir orang. Dampaknya rakyat yang menjadi korban.
Berbeda jika kita mengambil konsep Islam. Islam adalah agama yang sempurna dan sistem yang memiliki perspektif tertentu mengenai manusia dan lingkungan. Manusia, sebagaimana tersurat dalam beberapa ayat al-Qur’an (Q.S At-Tin:4, Q.S Al-Mu’minun:12–14, Q.S Al-Insan:4) dan hadis adalah makhluk yang paling sempurna. Padanya telah ditetapkan sebagaimana hamba Allah dan khalifah, termasuk yang dipercayakan untuk merawat alam semesta.
Sistem Islam mampu mengatasi permasalahan semua jenis sampah dengan melibatkan individu, masyarakat, sampai pada negara. Pertama, negara akan mengedukasi individu juga masyarakat untuk hidup hemat, bersih, dan menjaga lingkungan, termasuk lingkungan laut. Hidup yang telah diedukasi kepada masyarakat atas dasar keimanan.
Kedua, negara menerapkan politik ekonomi Islam yang bertujuan menjamin kebutuhan pokok masyarakat, yakni kesehatan yang langsung diurusi oleh negara. Negara memberi sarana pembuangan sampah yang memadai juga pengangkutan yang cukup. Negara akan mendorong para ahli untuk menciptakan teknologi canggih dalam pengelolaan sampah.
Ketiga, negara menetapkan sanksi tegas yang mampu memberikan efek jera bagi pelaku pengrusakan lingkungan, baik individu, masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Serta para korporasi yang tidak mematuhi aturan.
Mari kita mulai dari diri kita sendiri dan mendorong pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan yang sejalan dengan nilai-nilai iman. Namun, jika sistemnya masih kapitalisme, solusi ini tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sekarang. Hanya dengan menerapkan sistem pemerintahan Islam, kita bisa menyelesaikan masalah yang terjadi sekarang.
WalLaahu a’lam Bish-showwab
