Pewarta : Ani’s M
Koran SINAR PAGI, Depok,- Puluhan anggota lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan Aktivis Peduli Pendidikan Kota Depok, Jawa Barat, melakukan Demo di Open Space Depan Kantor Walikota Depok Senin (22 / 7 /2024).
Kedatangan mereka untuk meminta Walikota Depok agar bisa membantu masyarakat dalam memfasilitasi anak-anak agar dapat menempuh pendidikan di sekolah SMA/SMK Negeri di Kota Depok.
Carut marut dan kegaduhan PPDB Jabar 2024 hanya bagian kecil salahnya fokus kebijakan anggaran Disdik jabar, seharusnya pembangunan sekolah khususnya SMA dan SMK Negeri yang memiliki fasilitas serta SDM yang ideal, sudah lama terbangun di setiap Kecamatan/Kelurahan yang memiliki kepadatan Calon Peserta Didik khususnya untuk Kota Depok.
Kami mengetuk hati Walikota Depok, ini ratusan anak belum mendapatkan sekolah, mereka ingin masuk ke sekolah negeri karena biayanya murah, jika ke swasta mereka anak buruh, anak tukang siomay, anak tukang nasi uduk, anak pembantu, anak petani, semuanya tak mampu untuk sekolah swasta, makan aja mereka repot.” Ujar Wido Praktikno ketua Forum Buruh Kota Depok.
“Kami juga menuntut agar Plh Kadisdik Jawa barat dan Pj. Gubernur Jawa Barat untuk membuka jalur optimalisasi, bangku banyak yang kosong di sekolah negeri, gedung pun masih ada yang bisa dipake untuk membuka kelas, mengapa tak di manfaatkan?. Ini sarana dan prasarana ada tapi kenapa dibikin mubazir?” Tambah Wido.
Intinya, laksanakan UU No. 20 Tentang Sisdiknas, yang menyatakan bahwa Wajib belajar adalah 12 tahun, dari SD, SMP hingga SLTA, Laksanakan pula UUD 1945 pasal 31 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas itu di sekolah Negeri yang seharusnya di sediakan Oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Kebutuhan Kabupaten/ Kota.
Apalagi dengan Kepadatan Penduduk di Kota Depok, yang berbeda dengan Kabupaten/Kota yang lain yang ada di provinsi Jawa Barat, ujar Pardong.
Dengan Fakta intigritas yang di buat oleh Pj Jawa Barat yang ditanda tangani Disdik jabar, Kepala Cabang Dinas ( KCD) dan Forkopimda, tidak pernah ada Sosialisasi untuk Perangkat Kerja Pemerintah dan Forkopimda yang ada di Kota Depok. Sehingga terjadi anak anak banyak yang tidak bisa bersekolah di Kota Depok, “mengingat untuk masuk sekolah Swasta sekarang ini sangat mahal,” ujar Boy Orang tua Murid.
