Menyoal Rutilahu

  • Whatsapp
banner 768x98

Oleh : Sumiati (Ibu Rumah Tangga)

Rumah merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi dengan baik. Rumah sebagai tempat tinggal, berteduh, berlindung, tempat melepas penat setelah seharian bekerja. Selain itu, rumah juga menjadi tempat dilahirkannya generasi Islam, mereka bermain, bercengkrama bersama keluarga, mendapatkan pendidikan pertama. Maka setiap warga negara berhak mendapatkan rumah yang layak. Tapi hal itu terjadi saat ini.

Sebagaimana dilansir dari TRIBUNJABAR.ID, bahwa terdapat 37 ribu rumah tidak layak huni di Kabupaten Bandung hingga Bupati Bandung Dadang Supriatna selesai menjabat. Jumlah tersebut menurut Bupati Bandung tersebut sudah berkurang, semenjak ia  dilantik pada tahun 2021 sebanyak 7.437 unit (rumah tidak layak huni di perbaiki), tahun 2022  sebanyak 7.397 unit dan tahun 2023 sebanyak 7.506 unit. Dadang pun mengakui hingga kini belum semua rutilahu bisa ditangani, sehingga ia berharap program ini bisa dilanjutkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Banyak hal yang saat ini kenapa banyak rumah yang tidak layak huni, bahkan tidak sedikit masyarakat yang tidak mempunyai rumah, untuk mengontrak pun tidak mampu. Bagi mereka yang punya rumah bukannya mereka tidak mau memperbaiki tapi harga bahan bangunan yang  semakin mahal membuat mereka sulit untuk memperbaiki, lama-kelamaan rumahnya rusak dan lapuk, sehingga menjadi rumah yang tidak layak huni.

Bahan bangunan yang semakin mahal dikarenakan negara kita masih ketergantungan pada impor. Padahal negeri ini sangat kaya akan sumber daya alam (SDA). Sumber daya alam negeri ini begitu melimpah, jika negara mampu mengelolanya tentu masyarakat akan mendapatkan kesejahteraan termasuk mendapatkan rumah yang layak. Kelalaian negara dalam mengelola sumber daya yaitu dengan memberikan keleluasaan kepada pihak swasta untuk mengelolanya membuat kesengsaraan bagi rakyat yang akhirnya rakyat sulit mendapatkan rumah yang layak huni.

Penerapan sistem kapitalisme yang membuat negara lalai dari tanggung jawabnya dalam memenuhi kebutuhan pokok rakyatnya berupa rumah. Sistem kapitalisme membuat negara hanya sebagai regulator bukan sebagai pengurus urusan rakyatnya karena telah menyerahkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam yang sejatinya milik rakyat diserahkan kepada swasta. Negara memudahkan, bahkan memfasilitasi para korporasi dalam mengelola bisnisnya termasuk dalam menentukan harga bahan bangunan. Karena tujuan dari kapitalisme sendiri adalah mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya tanpa memikirkan bagaimana kondisi rakyatnya.

Inilah kenyataan pahit dalam kehidupan sistem kapitalisme yang hanya mementingkan kepentingan korporasi. Selama sistem kapitalisme ini terus bercokol kehidupan rakyat tidak akan pernah sejahtera. Dampaknya pun sangat kita rasakan saat ini yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin tercekik.

Maka solusi untuk mengatasi permasalahan ini hanyalah dengan sistem Islam. Negara wajib mengemban tanggung jawabnya sebagai pengurus urusan rakyat. Negara tidak boleh mengabaikan kepentingan rakyatnya karena tanggung jawab yang diberikan adalah perintah Allah SWT.

Rasulullah Saw bersabda,
“Barang siapa yang diangkat oleh Allah menjadi pemimpin bagi kaum muslim, lalu ia menutupi dirinya tanpa memenuhi kebutuhan mereka, (menutup) perhatian terhadap mereka dan kemiskinan mereka, Allah akan menutupi (diri-Nya) tanpa memenuhi kebutuhannya, perhatian kepadanya, dan kemiskinannya.” (HR Abu Dawud dan Tirmidzi dari Abu Maryam).

Negara wajib mengadakan rumah bagi mereka yang tidak mampu atau setidaknya dengan pengadaan bahan bangunan yang dapat dijangkau oleh rakyatnya sehingga tidak akan ada lagi rumah yang tidak layak huni. Wallahu’alam bishshawab.

banner 728x90

Pos terkait

banner 728x90