Sabtu, Desember 7, 2024

Watubun Angkat Suara Terkait Masalah Seleksi Paskibraka

Pewarta : Roy P

Kota Ambon – Seleksi Pasukan Pengibaran Bendera Pusaka (Paskibra) pada 17 Agustus di Istana Negara RI menuai polimik pasalnya proses seleksi yang di lakukan oleh Kesbangpol Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku diduga bermasalah.

Pasalnya dari seleksi nama yang ada, ada beberapa nama yang tidak ikut dalam tes kesehatan namun merek di berangkatkan untuk ikut serta dalam Pengibaran Bendera Pusaka di Jakarta, seperti Michelle Dewi Salamo Tawainela, dari beberapa nama yang ada satu (1) nama yang memiliki nilai rata – rata lebih tinggi namun ia tidak dibrangkatkan beralasan kesehatannya terganggu di karenakan jantung bengkak hingga gigi bermasalah sampai cacat mata minimun 3,5 ia adalah Kristianie Lumatalela alias Kristin, wanita remaja asal Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) merasa dirinya di buat tak adil dalam proses seleksi Pasukan Paskibra.

Menanggapi hal demikian Ketua DPRD Provinsi Maluku Benhur G Watubun kepada wartawan di kantor DPRD Maluku usai memipin rapat paripurna Laporan PertanggungJawaban (LPJ) Gubernur Maluku Tahun 2023, 27 Juni 2024.

Pihaknya menyatakan, DPRD sebagai wakil rakyat mendesak kepada pemerintah daerah Maluku agar koperatif dalam melakukan tugas dengan baik tanpa melakukan kecurangan.

Ia menyoroti agar segera mengevaluasi hasil calon Paskibraka 2024. Dari legitmasi lima (5) nama yang ada Kristianie Lumatalela alias Kristin, namanya tidak di cantumkan pada tim Padahal, dari nilai seleksi yang ada ia mendapatakan nilai tertinggi di antara semua calon Paskibraka siswa SMA asal kabupaten (SBB) tersebut merasa di buat tak adil.

Watubun berjanji akan berkordinasi dengan Pj Gubernur Maluku Sadali le guna melakukan kajian – kajian terkait dengan seleksi Pasukan Pengibaran Bendera Pusaka (Paskibraka) berikutnya.

Dikatakanya Pj Gubernur Maluku seharusnya mengambil tindakan positif dalam merespon masalah ini sebab tidak etis jika kemudian menguntungkan pihak tertentu saja, namun demikian tidak boleh hal demikian terjadi harus dibuat adil sesuai dengan mekanisme tata aturan yang ada, ujar Watubun.

Sejalan dengan itu Pj Gubernur Maluku Sadali le mengungkapkan akan mengevaluasi kinerja yang ada dengan mengkroscek apa yang menjadi tanggung jawabnya untuk masalah tersebut.

Related Articles

Media Sosial

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
Google search engine
Google search engine
Google search engine
Google search engine

Berita Terbaru