Jembatan Rusak Rawan Kecelakaan

  • Whatsapp
banner 768x98

Oleh: Heni Ruslaeni

Jembatan merupakan akses penting masyarakat sebagai sarana penghubung antar satu wilayah dengan wilayah lainnya. Akan tetapi saat
Kondisi jembatan itu rusak, retak yang bisa menyebabkan kecelakaan bagi penggunanya maka hal tersebut membuat aktivitas masyarakat tersendat. Seperti halnya jembatan sungai Citarum di wilayah Dayeuhkolot Kabupaten Bandung yang menjadi tempat hilir mudiknya kendaraan, kondisi kerusakan dan keretakan jembatan sangat menghawatirkan para pengemudi. Jembatan tersebut menjadi penghubung dua kecamatan yaitu kecamatan Dayehkolot dan kecamatan Baleendah.

Diketahui Jembatan tersebut sudah retak sejak lama, namun perbaikannya terasa begitu lambat bahkan terkesan dibiarkan terbengkalai meski sudah dilakukan peninjauan oleh Ketua Komisi IV DPRD Jabar, Tetep Abdullatif. Pihaknya mengatakan bahwa sudah melihat langsung kondisi jalan tersebut dan itu harus segera ditangani karena merupakan akses inti yang menghubungkan antar kecamatan. Tetep meminta pemerintah setempat untuk segera menanganinya karena dengan kondisi seperti itu akan mengakibatkan kemacetan semakin tinggi. Kerusakan jembatan ini juga sudah di tinjau Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin dan oleh Bupati Bandung Dadang Supriatna beserta jajarannya.

Pemprov Jawa Barat mengungkapkan bahwa jembatan ini menjadi salah satu infrastruktur yang dibutuhkan oleh warga Kabupaten Bandung untuk lalu lintas kendaraan. Sehingga, jembatan yang menghubungkan Dayeuhkolot- Baleendah ini harus segera diperbaiki untuk memudahkan konektivitas warga. Dan untuk perbaikannya diperkirakan akan menelan dana hingga mencapai Rp 55 M dan rencananya akan direnovasi pada tahun 2024 ini. Adapun sumber anggaran akan diambil dari APBN/ pemerintah pusat, APBD provinsi Jawa Barat dan APBD Kabupaten Bandung

Infrastruktur merupakan kebutuhan penting yang harus dipenuhi oleh negara selama infrastruktur itu membawa manfaat bagi masyarakat. Seperti halnya jalan raya, jembatan, sekolah, rumah sakit dan lain sebagainya. Terkait jembatan yang itu menjadi sarana penghubung bagi kelangsungan hidup masyarakat terutama dalam hal perekonomian ataupun pendidikan begitu sangat dibutuhkan. Akan tetapi realitasnya pembangunan Jembatan itu tak menjadi fokus pemerintahan. Banyak jembatan rusak dibiarkan bahkan ada wilayah yang tersekat oleh sungai tanpa dibangun jembatan yang layak seperti jembatan gantung yang terbuat dari bambu.

Ironis memang, ditengah maraknya pembangunan infrastruktur seperti halnya pembangunan jalan tol yang jor joran bahkan pemeriksaan dilakukan secara intensif namun pemerintah seakan abai dengan kerusakan jalan dan jembatan. Padahal, kerusakan jembatan yang dibiarkan oleh pemerintah ini membuat masyarakat sangat kesulitan menjalankan aktivitas kesehariannya.
Abai dan lalainya pemerintah terhadap urusan rakyatnya tiada lain karena diterapkannya sistem kapitalisme yang membawa produk good governance yang batil, oleh sebab itu, fungsi negara sebagai pelayan publik menjadi mandul.

Dalam sistem kapitalisme sekuler yang di utamakan hanyalah manfaat belaka yang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan besar, maka dari itu sangat mungkin terjadi kecurangan. Terlebih tidak adanya pengontrolan dari pemerintah, negara menyerahkan pengelolaan berbagai proyek pembangunan kepada para korporasi yang hanya mementingkan keuntungan semata.

Berbeda sekali dengan Islam, Islam menjadikan proyek pembangunan semata demi kepentingan rakyat sehingga perencanaan dilakukan dengan matang, tidak asal- asalan. Negara adalah pengurus urusan rakyat sehingga pembangunan tidak dilakukan dengan orientasi bisnis, apalagi hanya demi kepentingan pemilik modal. Kholifah sebagai kepala negara mempersiapkan pembangunan dengan dana dari baitul mal. Namun, jika tidak mencukupi, maka negara bisa memungut pajak (dharîbah) dari rakyat.

Jika pemungutan dharîbah membutuhkan waktu yang lama, sedangkan infrastruktur harus segera dibangun, maka negara boleh meminjam kepada pihak lain. Pinjaman tersebut akan dibayar setelah dana dharîbah terkumpul. Namun, pada pnjaman tersebut terdapat batasan yang sangat jelas bahwa pinjaman ini tidak ada unsur riba atau menyebabkan negara bergantung kepada pemberi pinjaman.

pembangunan infrastruktur dalam Khilafah sejatinya adalah untuk kemaslahatan masyarakat, bukan untuk melayani korporasi.
Negara dengan tanggungjawab yang diberikan Allah Swt. kepadanya sebagai pelayan publik akan tulus melayani hingga kemaslahatan pada publik tercapai di seluruh wilayah.
Wallahu’alam bishshawab.

banner 728x90

Pos terkait

banner 728x90