Minimnya Pengembalian Kerugian Keuangan Daerah TA 2023: DPD Laskar Indonesia Garut Desak Penindakan Tegas

  • Whatsapp
banner 768x98

Pewarta : Agus Lukman

Kabupaten Garut – Ketua DPD Laskar Indonesia Garut, Dudi Supriadi, menyoroti minimnya pengembalian kerugian keuangan daerah pada Tahun Anggaran 2023. Hasil temuan BPKRI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Garut TA 2023 menunjukkan adanya kerugian keuangan negara/daerah yang harus segera ditindak lanjuti.

“Adapun SKPD yang harus mengembalikan kerugian keuangan negara/daerah sebagai tindak lanjut temuan BPK RI TA 2023 adalah 1. badan perencanaan daerah, 2. dinas lingkungan hidup, 3. sekretariat daerah, 4. dinas pendidikan, 5. dinas pertanian, 6. RSU dr. Slamet, 7. dinas pemuda dan olahraga, 8. dinas kesehatan, 9. DPMPTSP, 10. dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, 11. kecamatan Limbangan, 12. desa Suci.” Ucap Dudi Supriadi.

Menggarisbawahi perlunya peran aktif dari Pimpinan dan anggota DPRD Garut kepada PJ. Bupati Garut, Dudi menegaskan, Peran serta DPRD Garut menjadi kunci dalam komitmen entitas untuk percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPKRI.

DPD Laskar Indonesia mengingatkan bahwa pejabat yang tidak melaksanakan kewajiban menindak lanjuti hasil pemeriksaan BPK dapat dikenakan sanksi tegas sesuai Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Mereka menegaskan agar implikasi hukum tidak menghantui di kemudian hari.

banner 728x90

Pos terkait

banner 728x90