Pewarta: Dwi Arifin
(Koran SINAR PAGI)-, Penjabat (Pj.) Bupati Dr. H. Dedi Supandi S.STP, M.Si memberikan Materi Kuliah Umum dalam Seminar Komunikasi – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, bertempat di Auditorium Universitas Majalengka. Rabu (12/6). Dengan tema “Komunikasi Strategis Dalam Mengembangkan Desa Wisata Yang Berkelanjutan”
Dr. H. Dedi Supandi S.STP, M.Si pada kesempatan tersebut sempat membahas Disertasinya tentang “Strategi Implementasi Kebijakan Gerakan Membangun Desa di Provinsi Jawa Barat”. Penelitian tentang desa, strategi membangun desa, terkait kolaborasi, transparansi dan inovasi.
Dr. H. Dedi Supandi S.STP, M.Si mengungkapkan selama ini publik menganggap bahwa desa menjadi akar kemiskinan, berdasarkan perbandingan kemiskinan di desa dengan kota, hasil presentasinya kemiskinan lebih tinggi di desa.
“Kemiskinan dijadikan sentrum dari sebuah permasalahan. Lalu akar permasalahannya apa?… Padahal yang terjadi sebenarnya desa telah dijauhkan dari potensi desa dari masyarakatnya. Misalnya wilayah Lemah Sugih produksi sayur, namun pasar induk sayurnya tidak ada,” jelasnya kepada dosen, mahasiswa dan kepala desa yang hadir.
Menurutnya dari data pengecekan di lokasi, wilayah itu menghasilkan Labu 40 ton sehari, tetapi kemana mereka menjual ke pasar indug Jagasatru atau luar daerah, sehingga lebih mahal dan perputaran uangnya lebih banyak ke luar daerah.
Saat ini Pemerintah Kabupaten Majalengka berencana membangun Pasar Induk Sayuran di Kadipaten agar petani asal Kecamatan Lemahsugih atau Argapura bisa lebih dekat mengirim sayuran serta berdampak pada pengurangan angka inflasi di Kabupaten Majalengka.
Kerena selama ini produksi sayur di Kecamatan Lemahsugih dan Argapura yang merupakan penghasil aneka sayuran terbesar di Kabupaten Majalengka, dikirim ke pasar induk di luar kota. Dengan begitu peredaran uang yang cukup tinggi pun terjadi di Cirebon, bukan di Majalengka
“Sehingga nantinya dengan adanya Pasar induk di Kadipaten, Pemda yang memenuhi kebutuhan sayuran di Sumedang, Indramayu dan Cirebon. Mereka yang datang ke Majalengka,”ungkapnya.
Selain itu, Dr. H. Dedi Supandi S.STP, M.Si menceritakan bahwa di Indonesia sempat mengalami kelangkaan garam, padahal masyarakat kita dekat dengan kelautan. Itu menjadi contoh masyarakat desa dijauhkan dari pontesi alamnya.
Dr. H. Dedi Supandi S.STP, M.Si mengharapkan adanya dukungan pemerintah pusat kepada pemerintah desa di Jawa Barat. Sebab hingga saat ini pembangunan desa di Jabar, jika dibandingkan dengan Jateng atau Jawa Timur, tidak seimbang berdasarkan beban kebutuhan layanan publiknya dengan dana yang masuk dari pemerintah pusat.
“Misalnya Jawa Barat ada 5312 desa dengan jumlah penduduk 49 juta. Jawa Tengah 7809 desa jumlah penduduknya, 32 juta. Kalau dihitung 1 desa 1 Miliar, totalnya Jabar hanya menerima 5,3 Triliun, sedangkan Jateng 7,8 Triliun, perbedaannya mencapai sekitar 2,5 Triliun, dana dari pemerintah pusat yang dibagikan ke desanya. Sehingga kalau dana itu digunakan untuk pembangunan insfrakstruktur Jateng lebih cepat selesai dan lebih fokus untuk melanjutkan pemberdayaan ekonomi, sedangkan Jabar masih fokus insfrakstruktur,” ucapnya.
Contoh lain, Jawa Timur dengan total 29 kabupaten dan 9 kota, sedangkan Jawa Barat hanya terdiri dari 18 kabupaten dan 9 kota. Sehingga uang yang masuk ke daerah Jabar akan lebih sedikit, padahal jumlah penduduknya lebih banyak di Jabar hampir 50 Juta, sedangkan Jawa Timur hanya 41 Juta.
Jadi seharusnya bantuan itu identik berdasarkan layanan publik, bukan daerah otonom. Makanya kalau kepala desa atau Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia demo ke pemerintah pusat. Jangan hanya minta tambah jabatan kepala desa, tetapi juga perjuangan kebijakan agar bantuan yang masuk berdasarkan layanan publik sesuai jumlah penduduknya.
Media Cetak Diprediksi Lebih Menyehatkan Akal Pikiran Dibandingkan Media Sosial
