Diduga Program PTSL Dimanfaatkan Oknum Kades Demi Meraup Pundi Rupiah

  • Whatsapp
banner 768x98

Pewarta : Frans ganyang

Koran SINAR PAGI, Kab. Bogor,-Bergulirnya program strategis pemerintah pusat demi kemaslahatan masyarakat khususnya pada bidang pertanahan secara nasional via program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tentunya amat sangat dinati – natikan oleh seluruh lapisan masyarakat guna mendapatka alas hak maupun legalitas, akan tetapi”, seiring berjalanya program tersebut faktanya masih banyak menuai pro dan kontra dikalangan masyarakat secara umum bagi penerima sasaran.

Seperti di ketahui, adanya program strategis pemerintah pusat tersebut dari sisi anggaran tentunya sudah sangat mempuni, plot angaran yang sudah tercover oleh pusat dan daerah masing – masing tentunya sudah tidak ada alasan lagi bagi para Kepala Desa (Kades) untuk tidak menjadikan dan mendukung penuh atensi pemerinta pusat sehingga selain menjadi prioritas juga agar signifikan.

Disinyalir, berjalanya program PTSL dimaksud belakangan ini bayak dikeluhkan oleh masyarakat. Salah satunya diduga kuat terjadi di desa “BJ” Wilayah Botim baru – baru ini.

Berdasarkan laporan dari narasumber koransinarpagijuara.com,  terkait program PTSL yang sedang bergulir dan diiperkuat hasil investigasi lapangan.  terindikasi ada upaya PUNGLI terhadap masyarakat selaku pemohon yang turut dalam program PTS. Adanya indikasi yang melibatkan perangkat desa dari ribuan pemohon ditemukan fakta yang patut kita sayangkan.

Masih dengan narasumber yang sama, mengatakan, “teryata ada upaya dari pihak desa untuk meminta sejumlah uang terhadap pemohon dengan nilai yang variatif tanpa ada landasan dasar sebagai acuan payung hukum dan dalam perakteknya secara masif alias terselubung. Masyarakat ditekankan harus mengeluarkan sejumlah uang untuk kemudian dikoordinir pihak Desa (DIDUGA PROGRAM PTSL DIMANFAATKAN OKNUM KADES DEMI MERAUP PUNDI RUPI), tentunya terkumpul angka yang sangat fantastis dari ribuan pemohon,” ungkapnya.

Lebih jauh nara sumber mengatakan, “apakah memang ada aturan yang mengharuskan masyarakat membayar dan merasa terbebani di karnakan di luar dari kewajaran.” Tukasnya

Sementara oknum kepala desa “BJ” yang berinisial “A” belum terkonfirmasi dan memilih bungkam, meskipun sudah beberapa kali kami upayakan persuasif / komunikasi via telepon, tidal kunjung response.

banner 728x90

Pos terkait

banner 728x90