Penjelasan ASDA 1 Terkait Pengangkatan Pj Kuwu

  • Whatsapp
banner 768x98

Pewarta : Marto

Koran SINAR PAGI, INDRAMAYU,-
Menyikapi Pengangkatan PJ Kuwu yabg diduga melanggar ketentuan  Perbub, Jajang Asiten Daerah 1 (ASDA 1) Kabupaten Indramayu memberikan penjelasan selepas rapat di  Kantor DPRD Kabupaten Indramayu, pada kesempatan tersebut dia mengatakan, “bagi pihak-pihak yang merasa ada kejanggalan, silahkan ke Pratun.

Terkait dugaan pengangkatan Pj Kuwu 30 Kecamatan di Indramayu, bagi pihak-pihak yang merasa ada kejanggalan silahkan ke Pratun biar lebih jelas,
tetapi saya sebagai ASDA 1,  menghindari ada kesalahan, asalkan jangan ASN, Guru dan Tenaga Kesehatan,” jelasnya lagi,

Lebih jelasnya bisa kita lihat  melalui pokok pikiran pengangkatan  Pj Kuwu mengacu pada UU Nomor 30 Tahu  2014 tentang  Admibstrasi  Pemerintahan, Perda  Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tagun  2017 tentang  Pemerintahan  Desa, PERDA Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun  2023 tentang Pemilihan, Pngangkatan dan Pemberhentan Kuwu, PERBUP Nomor 11 Tahun 2024 tentabg Tata cara Pengangkatan Pehabat Kueu.

Dalm teori hukum dikenal  istilah “FIKSI HUKUM” yaitu Asas yang menggap semua orang tahu hukum (PRESUMPTIO KURUS DE IURE) tak terkecuali mayarakat yabg tudak lulus Sekolah Dasar atau yang tinggal di pedalaman. Dalam bahasa Latin dikenal pula “ADAGIUM IGNORANTIA JURIST NON EXUSAT”  ketidak tahuan hukum, bisa dimaafkan.

Guna menyelaraskan friksi hukum, maka setiap produk hukum yang bersifat pengaturan diakhiri dengan pasal penutup berupa kalimat “Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan peng Undang-Undangan atau peraturan  dengan penempatan dalam (Lembaran  Nefara atau Berita Daerah) serta dilakukan sosialisasi baik dalam bentuk penyebarluasan informasi terkait produk hukum, pembagian buku peraturan per Undang-Undangan terbaru, Seminar, Diskusi dan lain- lain.

Terkait peraturan yang mengatur pengangkatan Pj Kuwu yang baru-baru ini dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu, terhadap desa-desa yanGg masa jabatan Kuwunya telah berakhir, sudah dilakukan sisualisasi dalam bentuk pembagian Buku PERDA ke Kecamatan-Kecamatan, yaitu PERDA terbaru Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2023 tentabg Pemilihan, Pengabgkatab dan Pemberhentian Kuwu sebelum prosesi  pengangkatan Pj Kuwu. Oleh karenanya terkait pengangkatan Pj Kuwu,  semua pihak sudah mengetahui dan memahami.

Mekanisme pengankatan Pj Kuwu tidak diatur secara rinci baimmdalala PERDA pemilihan, pengangkatan dan.pemberhentian Kuwu, UU Desa, maupun PP Desa, ada celah kekodongan hukum oleh karenanya kekosongan hukum.ini sudah diantisipasi dengan terbitnya PERBUP Nomor 11 tahun 2024, tentang Tata Cara Pengangkatan Pj Kuwu

Munculnya Surat Usulan Camat dalam.mekanisme Pengangkatan Pj Kuwu secara ekspilisit  tidak diatur dalam perundang-undangan tentang Desa (UU, PP, PERDA), namun tidak diaturnya usulan Camat dalam mekanisme pengangkatan Pj. Kuwu tidak ditafsirkan  sebagai suatu larangan atau suatu perbuatan bertentangan dengan peraturan, justru dianggap sebagai sikap ke hati-hatian  dalam penyelengaraan pemerintahan.

Pemetintah Daerah mengeluarkan kebijakan dengan mengeluarkan PERBUB Nomor  11 tahun 2024 tentang Tata Cara Pengangkatan Pj Kuwu dilakukan atas dasar usulan dati (VIDE PASAL 6) sebagai  Kepala  Satuan Wilyah yang mengetahui dab memahami aspirasi masyarakat desa yang Kuwunya berakhir masa jabatanya, meskipun oada akhirnya Bupati yang nenentukan, karena kewenangan hal ini sesuai dengan asas “kecamatan dan pelayanan yang baik” (VIDE PASAL 10 UU NO. 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN).

Pengangkatan Pj Kuwu yang dikukuhkan dengan Keputusan Bupati, berdasarkan usulan Camat, maka itu lazimnya dan tidak menyalahi ketentuan Peraturan Perundang- undangan. Cara penyusunan produk hukum yang bersifat penetapan dengan mencantumkan dasar surat usulan tersebut baik dalam konsiderab  “menimbang” maupun konsidran “memperhatikan.” Mengapa demikian ? Ini karena betkaitan dengan alur/ mekanisme yang harus dijekaskan dalam penertiban  produk hukum, eh karenanya hal tersebut bukan merupakan suatu perbuatan melanggar aturan baik formal maupun material.

Pengangkatan Pj Kuwu Yang dilakukan oleh Pemerintah Kab. Indramayu sudah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, ungkap Jajang,  mengakhiri penjelasannya.

 

banner 728x90

Pos terkait

banner 728x90