Pewarta : Anis
Kota Depok – Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok melakukan berbagai upaya dalam pengamanan aset di Kota Depok. Salah satunya dengan melakukan pemetaan bidang tanah yang tersebar di Kota Depok.
Kepala BKD Kota Depok Wahid Suryono mengatakan, pihaknya menggandeng Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Tujuannya agar aset yang belum tersertifikasi, bisa tercatat dan memiliki bukti hukum yang sah.
Pemkot memiliki sekitar 7 ribuan aset yang tersebar dan sebagian besar belum memiliki sertifikat. Kerja sama dengan BPN ini diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan tersebut, agar bidang tanah yang belum tersertifikasi, bisa memiliki sertifikat,” ujarnya, Rabu (21/02/24).
Dikatakannya, pada awal tahun ini BKD Depok telah merampungkan sebanyak 1.004 bidang tanah yang akhirnya memiliki sertifikat. Masih ada enam ribu bidang tanah yang harus dipetakan dan dibuatkan sertifikat.
Wahid menyampaikan bahwa Anggaran juga sudah kami siapkan. Karena dalam penerbitan sertifikat dibutuhkan dana untuk pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PN BP). Teknisnya akan kami bahas bersama,” terangnya.
Sementara itu, Kepala BPN Kota Depok Indra Gunawan mengatakan, aset milik Pemkot Depok yang belum bersertifikat masih menjadi isu aktual. Termasuk, penyerahan aset yang menjadi kewajiban pengembang, perlu dikawal dan diselesaikan.
“Lakukan inventarisasi aset ke wilayah dan buat program identifikasi dengan turun ke lapangan langsung, menjadi salah satu upaya. Jangan sampai aset-aset tersebut hilang dan diklaim oknum tertentu,” terangnya.
“Kami punya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang meliputi pengukuran, pemetaan hingga pendaftaran pada lokasi yang sudah ditetapkan,” ungkapnya.
“Kerja sama ini perlu dibangun, tidak hanya tim dari BPN, tetapi juga Pemkot Depok. Mudah-mudahan kami bisa terus berkolaborasi, sehingga 7.000 aset bisa memiliki sertifikat,” tutupnya.
