Pewarta : Roy P
Kota Ambon – Pelayanan listrik untuk masyarakat tergolong Daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) yang telah dicanangkan Pemerintah Pusat, melalui PT (Persero) Perusahan Listrik Negara Wilayah Maluku, dalam pelaksanaannya mengalami kendala. Hal ini disampaikan Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku, John J Lewerissa kepada wartawan Jum’at (3/11/2023).
“Proses elektrifikasi untuk daerah Teringgal, Terdepan, Terluar (3T) yang telah dicanangkan pemerintah pusat memang sudah dilakukan oleh pihak PT PLN Wilayah Maluku, namun harus diakui belum maksimal, ini disebabkan oleh kondisi geografis wilayah dan juga berkaitan dengan pasokan bahan bakar minyak,” ujar Lewerissa.
Menurutnya, bila operasional PLN menggunakan mesin diesel, maka membutuhkan bahan bakar, terutama Kebupaten Maluku Barat Daya (MBD), dihadapkan pada kondisi alam yang ekstrim, sehingga pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) terlambat, otomatis jam operasional PLN akan mengalami kemunduran atau berhenti paling tidak berkurang jam operasional terkendala oleh faktor alam.
“Ada beberapa wilayah seperti Kecamatan DonahIra Kabupaten MBD, yang beberapa desanya sudah terlayani, tetapi sebagian desa belum itu berkaitan dengan kondisi wilayah kepulauan dan juga soal kapasitas daya listrik belum maksimal, contohnya ada dua mesin diesel tapi yang beroperasi hanya satu akibat kurang BBM,” ungkapnya.
Disebutkan, persoalan BBM sangat mempengaruhi jam operasional PLN, hal itu ditemui saat anggita dewan melakukan kegiatan pengawasan di Desa Pasir Putih, Kecamatan Kepala Madan, Kabupaten Buru.
“Desa Pasir Putih sekarang sudah terlayani listrik, penduduk sekitar 500 rumah sekarang sudah terpasang listrik 290 rumah tinggal sisa 210 tapi kita usahakan untuk nantinya semua masyarakat memperoleh listrik dalam bentuk bertahap,” ujar Lewerissa.
Diakuinya kondisi wilayah sangat mempengaruhi program pemerintah untuk melayani listrik bagi masyarakat di wilayah terpencil.
“Mengingat Desa Pasir Putih sangat jauh dari Ibu Kota Kecamatan Kepala Madan disamping kondisi jalan belum normal baik sehingga pasokan SMD maupun berbagai kebutuhan operasional PLN menjadi terhambat, tapi upaya kita mendorong pihak PT PLN untuk melayani seluruh kebutuhan listrik bagi masyarakat di Maluku,” imbuhnya.
Selain BBM, SDM maupun mesin pembangkit listrik juga sangat mempengaruhi jam operasional PLN, walau sekarang PLN meningkatkan jam operasional dari 6 jam, 12 jam sampai 18 Jam bahkan sampai 24 jam.
“Itu berlaku di beberapa daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten MBD dan KKT, olehnya DPRD Provinsi Maluku sangat respons sekali,” tambahnya.
Dikatakan, pihaknya sudah meminta kepada PLN agar seluruh data berkaitan dengan penyebaran 97 titik mesin diesel yang berada di wilayah PLN di Provinsi Maluku segera diberikan kepada DPRD Prop.Maluku, sehingga bisa segera disampaikan kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini PLN pusat dan Komisi VII DPR RI untuk mencari solusi terbaik, sehingga proses ada di Provinsi Maluku dapat berjalan dengan maksimal, tandasnya.
