Minggu, Februari 9, 2025

BLT Beras Tidak Merata, Rakyat Kecil Semakin Menderita

Oleh : Imas Karmilah (Ibu Rumah Tangga)

Beberapa hari lalu Bupati Bandung Dadang Supriatna menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) untuk mengurangi angka kemiskinan ekstrem kepada 10.398 keluarga penerima manfaat (KPM) di 31 kecamatan se-Kabupaten Bandung.Setiap penerima memperoleh bantuan masing-masing sebesar Rp 200 ribu. Anggaran bantuan ini bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCT) sebesar Rp 2.079.600.000.

Bantuan langsung tunai atau BLT merupakan program bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat secara langsung dalam bentuk uang tunai. Dana untuk BLT ini berasal dari anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Dana ini kemudian dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung untuk berbagai program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.Program BLT tersebut bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Terutama dalam menghadapi situasi ekonomi yang sulit seperti saat Bantuan ini diberikan kepada keluarga atau individu yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, terutama kepada keluarga miskin yang termasuk dalam data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) alias belum tercover atau belum menerima bantuan dari sumber lainnya.

Bantuan ini diharapkan mengurangi beban pengeluaran masyarakat dan mengurangi dampak inflasi daerah di tengah kondisi yang sedang sulit ini,” kata Dadang Supriatna usai menyerahkan bantuan di Kantor Kecamatan Soreang,Bojongsoang, Solokanjeruk dan Kantor Kecamatan Rancaekek.Bantuan beras ini akan diberikan setiap bulan selama tiga bulan. Dimulai bulan September hingga November. Ini adalah penyaluran untuk Oktober. Yang September sudah kita salurkan bulan lalu di mana setiap KPM memperoleh 10 kg beras setiap bulan,tingkatkan Ketahanan Pangan Rumah Tangga,pria yang akrab disapa Kang DS itu menyebut penyaluran bantuan beras untuk masyarakat miskin di 31 kecamatan itu merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga dan meningkatkan akses pangan bagi masyarakat.

Kang DS berharap bantuan yang digelontorkan Pemkab Bandung tersebut dapat membantu masyarakat terutama masyarakat miskin yang berpotensi mengalami rawan pangan akibat terdampak fenomena el nino maupun ‘tercekik’ akibat gejolak harga beras yang saat ini terjadi.Ini juga bagian dari langkah konkret kami dalam menjaga stabilitas harga pangan dan upaya menurunkan harga beras pada saat sulit ini.

Berbagai upaya pemerintah mengeluarkan bantuan dari mulai program pembagian kompor listrik gratis,dialihkan ke pembagian rice cooker gratis juga program pembagian beras gratis ke setiap per KK,namun semua program yang digelontorkan pemerintah tidak tepat sasaran malah menambah Beban ke masyarakat khususnya emak – emak harus memutar otak untuk memenuhi segala kebutuhan yang serba merangkak naik

Alhasil program tersebut menyebabkan pemborosan anggaran negara dan merugikan masyarakat banyak jika pemerintah turun ke tengah masyarakat dan menanyakan satu persatu ke mereka
Apakah apakah mengharapkan bagi-bagi beras atau rice cooker tentu jawaban mereka mengharapkan bagi-bagi beras gratis jika saat ini masyarakat belum mempunyai rice cooker untuk memasak mereka masih bisa menggunakan kompor atau kayu bakar sementara itu jika mereka tidak memiliki beras apa yang mau mereka masak atau makan sedangkan harga beras begitu melejit.

Jika pemerintah ingin membantu masyarakat banyak hal yang bisa dilakukan pemerintah untuk membantu masyarakat contohnya diperuntukkan untuk ketahanan pangan bantuan bisa dibebankan untuk subsidi pupuk guna membantu para petani dan juga hal yang paling dominan membagi-bagikan beras gratis ke semua rakyat, berbagai program yang dikeluarkan pemerintah membuat bingung masyarakat publik dapat menilai banyak kepentingan atas setiap program yang dikeluarkan pemerintah demi kepentingan rakyat katanya,tetapi nyatanya demi kepentingan segelintir orang yang berada di kursi kekuasaan kalau benar memang demikian apa masih ada harapan perubahan lewat pesta demokrasi tahun depan.

Berbulan-bulan harga beras meroket, tetapi belum ada solusi berarti,terpantau, harga beras pada Jumat (13-10-2023) masih naik hingga melampaui harga eceran tertinggi (HET), bahkan mencetak rekor baru. Panel Harga Badan Pangan pada Jumat (13-10-2023) menunjukkan bahwa harga beras premium melonjak menjadi Rp15.040 per kg, sedangkan harga beras medium naik menjadi Rp13.240 ,Pemerintah menyatakan impor beras bisa dari negara mana pun. Namun, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyatakan Cina siap “membantu” Indonesia memenuhi kebutuhan beras pada masa paceklik El Nino,sekretaris Perum Bulog, Awaludin Iqbal menyatakan, “Masyarakat jangan khawatir, pemerintah melalui Bulog menjamin kebutuhan beras tersedia di masyarakat dengan harga terjangkau, “Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) memastikan tidak akan ada impor tambahan beras. Dia meyakini hingga hari ini kebutuhan beras masih aman sehingga Bulog tetap akan utamakan produk dalam negeri, dan memprediksi panen akan mencukupi,tingginya harga beras sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Hampir semua, yakni 98,5% orang Indonesia makanan pokoknya adalah beras. Oleh karenanya, ketika ada kenaikan harga beras, rakyat terrpukul,sayangnya, jaminan ketersediaan pangan itu tidak diwujudkan oleh penguasa hari ini. Hal ini tidak lepas dari sistem kapitalisme yang dianut Indonesia sehingga negara berlepas tangan dengan menyerahkan urusan pemenuhan hajat rakyat pada mekanisme pasar,negara hanya berperan sebagai regulator, seperti satpam yang tugasnya hanya membuka dan menutup portal impor. Apalagi keputusan impor itu ternyata bukan untuk kepentingan rakyat ataupun petani, tetapi para pengusaha yang menangguk untung dari impor. Inilah yang terjadi ketika kita menerapkan sistem kapitalisme.

Hal ini berbeda dengan sistem Islam. Dalam Islam,negara berkewajiban menjamin pemenuhan kebutuhan pangan orang per orang. Negara harus memastikan tidak ada orang yang kelaparan karena tidak mampu membeli beras,oleh karenanya,hal bisa terwujud dengan Islam dengan adanya seorang pemimpin(Khalifah) diantaranya:

1. Mewujudkan swasembada penuh untuk komoditas pangan yang terkategori kebutuhan pokok seperti beras.

2. Membangun dan meningkatkan produksi dalam negeri dengan strategi intensifikasi, ekstensifikasi, penerapan teknologi mutakhir, edukasi petani, pemberian subsidi dan bantuan alat produksi, dll. sehingga bisa mencapai kedaulatan pangan, yakni tidak butuh impor lagi.

3. Membangun jaringan distribusi yang baik dan adil untuk memastikan tidak ada hambatan distribusi dari sawah hingga sampai ke tangan konsumen.

4. Mengawasi adanya potensi praktik penimbunan agar bisa tercegah dan memberikan sanksi bagi pelaku penimbunan.

5. Mengedukasi masyarakat dan membentuk kebiasaan untuk melakukan diversifikasi pangan sehingga tidak tergantung pada satu jenis bahan pangan tertentu.

6. Segera membenahi aspek produksi maupun distribusi ketika terjadi kenaikan harga beras yang tidak wajar.

7. Memberikan santunan berupa bahan pangan bagi warga yang miskin secara rutin sambil menyelesaikan problem nafkah jika memang ada.

Namun, solusi ini hanya terealisasi dalam sistem Islam,seorang pemimpin( Khalifah) sangat berhati-hati dalam mengelola harta serta benar-benar membelanjakannya demi kebutuhan umat serta menjamin kesejahteraan mereka oleh sebab itu tegaknya sistem Islam menjadi kewajiban kita bersama bukan hanya beras tapi kebutuhan umat akan akan ditanggung oleh negara. Wallahualam bissawab.

Related Articles

Media Sosial

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
Google search engine
Google search engine
Google search engine
Google search engine
Google search engine
Google search engine
Google search engine
Google search engine
Google search engine
Google search engine
Google search engine
Google search engine
Google search engine
Google search engine

Berita Terbaru