Peduli Jalan Lingkar Ambalau. Ini Kata Ketua Komisi III DPRD Maluku

  • Whatsapp
banner 768x98

Pewarta : Roy P

Kota Ambon – Persekutuan Adik-Kakak Nusalaut-Ambalau (Nusamba), melakukan pertemuan bersama Komisi III DPRD Provinsi Maluku, dalam rangka pembahasan terkait jalan lingkar di pulau Kecamatan Ambalau, Kabupaten Buru Selatan, dilaksanakan di ruang rapat Komisi III, DPRD Provinsi Maluku, Senin (04/09/23).

Dalam pertemuan itu Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Richard Rahakbauw menyatakan, bahwa sudah ada usulan dari warga Kab.Buru Selatan terkait jalan lingkar pulau Ambalau.

“Mereka datang kesini di pimpin langsung oleh Ketua Persekutuan Nusalaut-Ambalau (Nusamba) Kabupaten Buru Selatan (Bursel) Edwin Tahapary untuk mengusulkan pembagunan jalan lingkar Ambalau, menurut warga, mereka sudah beberapa kali mengusulkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Buru Selatan (Bursel) tapi sampai sekarang pemerintah Bursel juga belum tampak upaya-upaya dalam rangka merealisasikan apa yang menjadi harapan atau keinginan masyarakat yang ada di Ambalau, oleh karena itu mereka bikin suratnya saja kepada Bupati Kabupaten Bursel tembusan kepada Ketua DPRD Provinsi Maluku,” tuturnya.

Dikatakan, karena ini berkaitan dengan kepentingan masyarakat yang ada diwilayah Provinsi Maluku salah satunya adalah Kabupaten Bursel, maka Komisi III DPRD Promal berinisiatif untuk mengadakan pertemuan Gabungan Persekutuan Nusalaut-Ambalau (Nusamba).

“Kita panggil juga Balai Jalan Nasional dan juga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Maluku.” ungkap Rahakbauw.

Diungkapkannya, dari penjelasan BPJN, ada peluang pembangunan jalan lingkar Ambalau dan sudah mendapat tanggapan dari Pemerintah Kabupaten Bursel melalui Bupati Bursel, sehingga pembangunan jalan bisa direalisasikan.

“Melalui Inpres 03 tahun 2023 yang dimana Presiden mengintruksikan untuk semua jalan yang tidak berstatus nasional maupun juga Provinsi dan Kabupaten/kota bisa dapat diusul melalui inpres agar supaya akan dibangun dengan dana Inpres.” paparnya.

Bahkan, lanjutnya, Komisi III DPRD Promal juga sudah mengadakan rapat berulangkali dengan 11 pemerintah kabupaten/kota dan juga Pemprop Maluku.

“Kami mendorong agar mereka membuat perencanaan, kemudian melengkapi persyaratan-persyaratan teknis, tapi ternyata mereka tidak mampu untuk memenuhi persyarat itu, akhirnya yang masukan dalam setiap dalam kepengawasannya itu total semuanya ada 10 paket, 4 sudah ditenderkan di bagian kabupaten Maluku Tengah (Malteng) dan yang 6 ini untuk di lanjutkan ketahap kedua agar kemudian ditenderkan, artinya 5 mungkin memenuhi persyaratan tapi menurut penjelasan BPJN mungkin satu belum bisa memenuhi persyaratan, tapi mereka pastikan akan masuk karena itu semua bisa 10 proyek masuk, untuk pembangunan jalan berdasarkan dana inpres 03 tahun 2023.” tutur Rahakbauw

Kata Politisi Golkar itu, untuk jalan lingkar Ambalau ini pemeritah kabupaten tidak ada satu pun jalan yang ada di Kabupaten Bursel yang belum disertu maupun sertu, ada jalan yang masih bebatuan bahkan jalan masih hancur.

“Nah itu yang diusulkan, akan tetapi tidak memenuhi persyaratan terutama DDA nya, kemudian tidak memenuhi persyaratan amdal, pembebasan lahan jadi kemudian mereka ditolak tidak bisa masuk.” imbuhnya.

Padahal menurutnya, hal tersebut sangat gampang hanya saja mereka tidak bekerja sama dengan BPJN saja lalu kemudian siapkan persyaratan-persyaratan supaya bisa didorong agar masuk di dalam target sehinga akan menjadi prioritas juga untuk dibangunkan jalan lingkar Ambalau dan di kerjakan dengan dana Inpres.

“Namun, pemerintah kabupaten/kota ini malas, padahal kita sudah rapat dengan mereka sebanyak 20 kali, bahkan sudah undang mereka setiap saat akan tetapi mereka tidak perna mengindahkan atau menghadiri panggilan dan undangan kami dari Komisi III DPRD Promal.” imbuhnya.

Bahkan kata Rahakbauw, kalau pun mereka hadir mereka hanya iyakan saja tapi tidak perna menjalankannya, kita Komisi III telah mendorong untuk membuka WhatsApp dari kami karena di WhatsApp tersebut semua Kadis didalam namun lagi dan lagi kita gagal.

“Kita juga dari Komisi III DPRD Promal telah ketemu dengan Komisi V DPRD RI sebanyak dua kali, bahkan kita undang untuk datang ke Maluku lebih tepat di kota Ambon untuk rapat dengan pemeritah provinsi maluku, namun ternyata Bupati hanya satu dua orang hadir sedangkan yang lain tidak hadir, padahal peluang ini bisa di ambilkan agar seluruh jalan yang ada di 11 kabupaten/kota yang belum terealisasikan bisa masuk di dana Inpres karena ini menyangkut jalan Nasional, ini sangat disesalkan oleh kami Komisi III DPRD Promal,” tegas Rahakbauw.

Ketua Komisi III itu menegaskan, ini untuk jalan lingkar Ambalau, seharusnya Pemerintah Kab Bur-Sel tanggap, agar dapat mengusulkannya.

banner 728x90

Pos terkait

banner 728x90