Diduga Kuat, Kegiatan Fisik Yang Dikelola Oleh Oknum Kades Nakal Di Kab.Bogor Rawan Penyelewengan

  • Whatsapp
banner 768x98

Pewarta: Frans Ganyang

Koran SINAR PAGI, Kab.Bogor,-PO Berbagai macam program pemerintah baik dari pusat maupun daerah, saat ini gencar di genjot guna selain pemerataan pembangunan di segala bidang sekaligus demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dewasa ini.

Akan tetapi, seiring berjalanya program tersebut tentunya masih menyisakan berbagai macam misteri yang belum terpecahkan sehingga yang ada hanya,” lagi – lagi pemborosan dan menghambur – hamburkan anggaran yang sangat fantastis tanpa ada azas manfaat dalam jangka panjang.

Salah satu yang menjadi sorotan keras belakangan ini adalah terkait beberapa item kegiatan fisik yang di kelola oleh desa khususnya di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bogor akhir – akir ini, di mana pada pembangunan jalan rabat beton dan drainase umumnya yang selain rawan penyimpangan oleh oknum kepala desa. Dengan memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan bak aji mumpung, dari bermain volume, material, mark up anggaran hingga terkadang masyarakat bawahpun ikut kena imbas atas ulah oknum kades nakal dengan segala kebijakan guna meraup pundi – pundi rupiah dengan berbagai macam modus overandi nampaknya sudah bukan menjadi rahasia umum.

Akan tetapi, meskipun sedemikian rupa faktanya yang terjadi di lapangan, anehnya toh berbagai program pembangunan strategis tersebut tetap berjalan meskipun seolah – olah tanpa noda dan koreksi. Adapun bebagai macam sumber anggaran biasanya yang di alokasikan oleh pihak desa mulai dari pengalokasian DD, BPHRD, dan SAMISADE menjadi penopang atas terealisasinya program pemerataan pembangunan tersebut saat ini.

Lantas, di manakah pran serta inspektorat setempat selaku pihak yang berkompeten dan memiliki kewenangan khusus sebagai auditor mewakili pemerintah daerah, apakah lembaga tersebut sudah menjalankan tupoksi mereka sesuai ketentuan? Ataukah netralitas mereka sudah tergadikan dan menjadi kembaran pemkab sehingga cukup sebatas administrasi semata. Jangan sampai citra lembaga di maksud tercoreng hingga memberikan kesan buru di kalangan masyarakat dan stigma negatif akibat dari mereka yang tidak menjalankan fungsinya dengan baik demi meminimalisir kebocoran anggaran.

Seperti di ketahui, belakangan ini di duga kuat rawan tejadi kebocoran anggaran yang terkesan tidak terdeteksi oleh inspektorat selaku auditor, salah satunya terjadi pada mata anggaran terkait pengadaan mobil siaga desa anggaran 2016 – 2017 silam melibatkan oknum kades yang mengelola anggaran tidak transparan dan sesuai dengan ketentuan hingga telah mengangkangi SK – BUP sebagai acuan dan diduga kuat telah terjadi kebocoran apbd dengan nilai yang sangat fantastis. Hingga berita ini kami publis para pihak yang berkompeten di bumi tegar beriman termasuk sekda pun masih bungkam.

banner 728x90

Pos terkait

banner 728x90