Pewarta : Roy P
Kota Ambon – Komisi III DPRD Maluku menggelar pertemuan dengan Persatuan Pengemudi Truk Indonesia Maluku (PPTIM) bertempat di Ruang Rapat Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Selasa 0(5/09/23).
Pada kesempatan itu, Andre Aipassa, Ketua PPTIM menilai bahwa, saat melakukan proses Swiping di Pelabuhan Pulau Buru, Polres Pulau Buru tidak sesuai dengan prosedur maupun aturan, lantaran barang-barang yang telah sopir truk muat di bongkar ulang.
Padahal menurutnya, barang-barang yang diangkut itu telah diperiksa dan telah diberikan ijin pengangkutan.
“Barang-barang yang telah kita muat itu, semuanya keluar dari Pelabuhan Besar Yos Sudarsao Ambon dan itu sudah diijinkan oleh Polsek Pelabuhan, tapi kok ada swiping dari Porles Buru, ini ada apa ?.” tanyanya.
Dikatakan, pigaknya sudah berusaha taat aturan swiping Kepolisian, tapi kalau setiap saat seperti ini harus dipertanyakan.
“Memang betul swiping terkait barang-barang illegal seperti Bahan Beracun dan Berbahaya (B3), lantas kenapa tidak dihalangi saja muatan-muatan yang kami muat ini di Pelabuhan Pulau Ambon.” papar Andre.
Walau hanya swiping bahan-bahan illegal seperti B3, lanjutnya, lebih baik tutup saja Tambang Gunung Botak.
“Tutup saja Tambang Gunung Botak, agar tidak ada swiping B3 di Pelabuhan Buru, kalau memang muatan yang kita muat ini Bahan Berbahaya dan Berracun, berarti sudah dihalangi di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon.” jelas dia dihadapan Ketua, Sekertaris dan Anggota Komisi III Maluku.
Disebutkan, para sopir truk mengharapkan apa yang telah disampaikan ini bisa di proses oleh Komisi III DPRD Maluku.
“Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa ditindak lanjuti oleh Bapak Ibu Anggota DPRD Komisi III Provinsi Maluku.” pungkasnya.
Menanggapi hal tersebut, Sekertaris Komisi III DPRD Maluku, Ayu Hasanussy menyatakan, Komisi III DPRD Maluku, akan menindaklanjuti keluhan dari para sopir tersebut.
“Ini sudah menjadi tanggung jawab kita terkait dengan masalah perhubungan,” ucapnya.
