Berakhirnya Masa Jabatan Gubernur Mudah-mudahan Berakhirnya Jargon Pendidikan Gratis

  • Whatsapp
banner 768x98

Pewarta: Dwi Arifin

Koran SINAR PAGI (Bandung)-, Sebelum gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil memimpin sekolah tingkat menengah atas atau kejuruan, sekolah negeri masih dibolehkan menerima sumbangan dari masyarakat untuk kemajuan sekolahnya. Namun saat ini sekolah-sekolah tersebut sudah dilarang untuk menerima sumbangan yang rutin seperti dulu. Dengan alasan sudah dibiayai oleh pemerintah. Padahal faktanya, pihak sekolah menilai biaya dari pemerintah tersebut belum mencukupi untuk mendukung seluruh program-program sekolahnya mendidik hingga meluluskan siswa yang lebih berkualitas.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia / AKSI, Dr. Asep Tapip Yani M.Pd menyampaikan dengan masa berakhirnya jabatan pak Gubernur, mudah-mudahan ini berakhirnya pula kesan atau tanggapan  mayarakat tentang jargon Pendidikan gratis. “Mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi kepala daerah yang ngedepankan jargon Pendidikan gratis agar dipilih,”jelasnya kepada media cetak dan online Koran SINAR PAGI saat dimintai tanggapannya perihal berakhirnya masa jabatan Gubernur Jabar, 2018-2023 (5/9/2023)

Menurutnya karena ada jargon pendidikan gratis sehingga muncul larangan sekolah menerima sumbangan dengan diterbitkannya aturan yang semakin ketat. Akhirnya yang sebelumnya digratiskan hanya mayarakat tidak mampu, sekarang masyarakat yang mampu juga menjadi gratis. Padahal sumber dana dari masyarakat itu sangat dibutuhkan untuk kemajuan sekolah. “Dulu itu sekolah kalau mau membangun sarana, bisa barangnya dulu diterima sekolah, dibayarnya nanti pas SPP atau sumbangan Pendidikan dari siswanya terkumpul. Sumber dana itu jadi jaminannya. Namun sekarang hal itu tidak bisa dijalankan, karena sekolah dilarang menerima sumbangan,”ucapnya

Sehingga terpaksa sekolah mengurangi kebutuhan untuk pembangunan sekolahnya, bahkan mengurangi bahan praktek kejuruan bagi siswanya. Misalnya yang harusnya praktek 3 kali, karena bahan prakteknya tidak kebeli, jadi hanya sekali saja. Bisa saja karena prakteknya tidak maksimal disebabkan kurangnya dana pendukung berdampak kepada proses Pendidikan vokasi atau kualitas kompetensinya. Intinya sekolah butuh modal, dan modal itu seharunya ada dari partisipasi masyarakat, saat pemerintah tidak mampu membiaya keseluruhannya.

Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia berharap agar Bey Triadi Machmudin yang ditunjuk sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat untuk menggantikan Ridwan Kamil dapat fokus untuk mencari solusi permasalahan kekurangan dana pendidikan tersebut. Dengan memfasilitasi pihak sekolah kembali menerima sumber sumbangan dari masyarakat atau wali murid dan komite yang berperan aktif berpartisipasi untuk mengumpulkan sumbangan. Sesuai PP No.48 atau undang-undang Pendidikan yang mengatur, bahwa Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat atau orang tua siswa.

Maka Fasilitasi dan lindungi sekolah menerima sumbangan untuk program pendidikan yang merupakan bagian dari program pemerintah. Kalau nanti siswa memiliki keterampilan diterima di dunia kerja, itu kan investasi atau sebut saja dana sumbangan itu sodakoh yang pahalanya berlipat melalui Pendidikan bagi masa depan anaknya.

Dr. Asep Tapip Yani M.Pd menyimpulkan sebenarnya banyak ahli pendidikan di Jabar, namun karena gubernur Ridwan Kamil itu juga punya banyak ahli. Tetapi para ahlinya itu mereka yang berpihak kepadanya, jadi ketika membuat aturan justru tidak berpihak kepada sekolah,” ungkapnya.

Sementara ini, Dra. Reny Damayanti M.Pd, kepala SMAN 1 Majalaya mengungkapkan dengan adanya larangan, lalu aturan dan pasal yang dilematis untuk sekolah menerima sumbangan dari masyarakat, itu menjadi sesuatu yang mengganjal kemajuan sekolah. “Padahal kalau larangan itu dirubah menjadi ajakan “Ayo sama-sama mari majukan sekolah, itu akan lebih berdampak kepada kemajuan sekolah”. Sebab melalui pemberdayaan bantuan dari masyarakat, nantinya dapat mendukung kemajuan sekolah dan menutupi kekurang biaya yang selama ini dihadapi sekolah, karena bantuan dari pemerintahnya kurang mencukupi,”ucapnya

Menurutnya dengan adanya bantuan dari masyarakat, justru akan menambah kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara Pendidikan di sekolah. Sedangkan kalau kondisi sekarang, sekolah seolah-olah dicurigai saat menerima bantuan dari masyarakat. Padahal dananya juga digunakannya untuk kepentingan atau manfaat jangka panjang bagi setiap anak didik yang didaftarkan oleh wali muridnya.

Informasi yang dihimpun koransinarpagijuara.com dari organisasi kepala sekolah dan perwakilan sekolah swasta dan negeri. Mereka menyatakan dengan adanya pengurangan bantuan dari pemerintah provinsi di APBD 2023. Sehingga sekolah negeri yang seharusnya menerima bantuan untuk 12 bulan, sekarang hanya diberikan 7 bulan, akibatnya tahun ini sekolah mengalami krisis keuangan, apalagi kalau ada keterlambatan pencairannya yang sering terjadi setiap tahunnya.

Sedangkan khusus sekolah swasta dengan adanya kebijakan sekolah gratis, dampaknya orang tua siswa tidak mau membayar SPP bulannya, karena mereka mengira gratis. Padahal hal itu sebagai syarat atau kesepakatan antara sekolah dengan orang tua yang menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta. Sebab sekolah negeri dengan swasta beda pengelolaannya dan bantuan dari pemerintah daerahnya lebih sedikit.

banner 728x90

Pos terkait

banner 728x90