Kebijakan Perumahan Tidak Pro Rakyat

  • Whatsapp
banner 768x98

Oleh : Aan Amanahtia (Ibu Rumah Tangga)

Sungguh miris kendati kebutuhan pokok, namun dengan ratusan ribu kelurga Indonesia tidak memiliki hunian layak. Sementara kebijakan penguasa dengan berbagai skema subsidi seperti fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, Subsidi Selisih Bunga, Subsidi Selisih Magrin, serta rumah DP nol rupiah hanyalah memperpnjang penderitaan rakyat miskin yang berpenghasilan rendah.

Dengan demikian, pentingnya di catat, istilah ‘subsidi’ pada berbagai skema tersebut adalah pengurangan bunga pembayaran cicilan. Di tengah himpitan kemiskinan, rakyat tetap harus membayar mahal. Sebab sesuai konsep dana yang seharusnya untuk pembangunan rumah gratis malah diserahkan kepada korporasi sebagai operator. Yakni, bank pengelola atau disebut bank pelaksana. Jelas ini tindakan penguasa yang tidak pro kepada rakyat.

Terlebih lagi, pembangunan rumah subsidi yang dalam kendali korporasi pengembang juga sering mengorbankan rakyat, yakni, pada sengketa lahan.

Bahkan rumah subsidi yang sudah dibeli dan dihuni pun ada yang tanahnya masih sengketa. Bahkan ribuan unit rumah yang telah dihuni terancam di gusur

Sementara dari segi prasyarat akses makin sulit. Saat ini melihat bahwa jumlah subsidi item-nya lebih banyak dibandingkan rumah non subsidi.

Faktanya rumah subsidi bukanlah rumah murah apalagi gratis yang mudah diakses bagi siapa saja yang membutuhkan. Sebab, harga rumah subsidi berkisar 100 (seratus) jutaan ke atas, sedangkan bangunannya hanya berukuran kecil, yakni 36 meter persegi untuk rumah tapak dan 21 hingga 36 meter persegi untuk rumah susun. Selain itu, masalah seperti struktur bangunan yang kurang baik terkadang muncul di kawasan tertentu. Sudah tentu amat menyulitkan rakyat miskin.

Ditambah lagi lokasi rumah subsidi jauh dari pusat fasilitas layanan publik, seperti sekolah, rumah sakit, dan tempat ekonomi sehari-hari masyarakat. Juga sulit dijangkau karena tidak dilengkapi infrastruktur dan moda transportasi publik yang memadai.

Adapun bila ditelaah secara mendalam tidak pronya berawal dari kelalaian penguasa yang menerapkan peradaban kehidupan sekularisme. Khususnya peradaban ekonomi kapitalisme. Negara dibenarkan dan diilegalkan berlepas tangung jawab, yang hal ini memenuhi kebutuhan hunian layak rakyat. Berupa penyerahan tanggung jawabnya kepada korporasi -operator

Oleh karena itu, pemberian konsesi serta liberalisasi pengembang. Ini diperparah oleh konsep otonomi daerah. Yang tidak saja memperlambat tindakan, juga memfasilitasi liberalisasi tanah, sumber daya alam, bahan bangunan, serta lahan Perumahan.

Sebagaimana kita pahami, islam memiliki sejumlah konsep sahih yang menjadi prinsip pengelolaan perumahan yang jika tidak diterapkan secara kaffah meniscayakan solusi, sehingga rakyat dapat mengakses rumah yang layak ( pantas dihuni oleh masyarakat), Nyaman (memenuhi aspek kesehatan), harga terjangkau, dan kriteria hunian kaum muslim.

Sejatinya negara adalah pihak yang bertanggung jawab langsung dan sepenuhnya menjamin pemenuhan kebutuhan hunian rakyat miskin yang jelas-jelas tidak memiliki kemampuan ekonomi. Dan harus dipenuhi prasyarat:hunian layak (pantas dihuni oleh masyarakat), nyaman memenuhi aspek kesehatan, harga terjangkau, dan syar’i.
Penerapan syariat islam kaffah menjadi jaminan ketersediaan perumahan bagi rakyat miskin. Oleh karena itu kebutuhan akan penerapan syariat islam secara kaffah menjadi hal yang urgen, yang harus disegerakan.

Wallahu a’lam bishwaab.

banner 728x90

Pos terkait

banner 728x90