Angka Tertinggi Kasus Thalasemia se- Bandung Raya

  • Whatsapp
banner 768x98

Oleh : Sri M Awaliyah (Guru SD di Kab.Bandung)

Pada peringatan hari thalasemia sedunia 2023, kabupaten Bandung masih dibayangi tingginya angka kasus thalasemia, setidaknya tercatat ada 130 warga yang mendapat perawatan penyakit thalasemia di RSUD Majalaya. Direktur RSUD Majalaya menyatakan penderita yang mendapat perawatan ada 130 warga dari usia satu sampai 37 tahun, menempati urutan pertama angka thalasemia tertinggi di Bandung Raya. Bahkan dari lima persen kelahiran anak yang ada di kabupaten Bandung berpotensi mengalami sifat-sifat thalasemia. (www.melansir.com/news)

Diakui atau tidak masih tingginya angka penderita thalasemia menunjukan gagalnya negara dalam memberikan layanan kesehatan terbaik bagi rakyatnya. Pasalnya pelayanan kesehatan yang baik akan meniscayakan pencegahan segala jenis penyakit di tengah masyarakat. Penyakit apapun jenisnya tidak akan pernah terselesaikan dan tertangani dengan cepat selama negeri ini masih mengadopsi sistem kapitalisme, sistem inilah yang menciptakan masalah kekacauan struktural ditengah masyarakat.

Tatanan pemerintah yang lekat dengan korupsi, kolusi dan nepotisme. Kekayaan umat dikuasai korporasi asing dan lokal, sehingga pendapatan negara hanya mengandalkan utang dan pajak, konsekuensinya hidup rakyat menjadi sulit dengan adanya kewajiban pajak yang mencekik, selain itu layanan kesehatan dijadikan objek komersialisasi terbukti dengan adanya program jaminan kesehatan yang diselenggarakan pemerintah melalui BPJS justru telah memberatkan rakyat.

Keadaan ini bertolak belakang dengan sistem Islam. Islam mewajibkan negara menjamin kesejahteraan, kesehatan dan keamanan warganya. Hal ini karena Rosululloh SAW bersabda, “Pemimpin negara adalah pengurus rakyat dan dia bertanggungjawab atas rakyat yang dia urus” (HR. Bukhari).

Oleh karena itu salah satu kewajiban utama negara adalah memastikan setiap warganya hidup sehat dan terhindar dari penyakit, seandainya ada warga yang sakit dan diketahui penyakit yang bisa menyebabkan keberlanjutan kepada keturunannya ataupun penyakit menular maka negara wajib mencegah penyakit tersebut menyebar di tengah masyarakat.

Dalam menjalankan kewajiban tersebut negara menyediakan layanan kesehatan dan pengobatan bagi rakyatnya secara gratis, rakyat tidak boleh dikenai pungutan biaya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan apapun, seluruh rakyat bisa mengakses layanan kesehatan dengan mudah dan layanan yang diberikan negarapun mengikuti kebutuhan medis bukan dibatasi oleh plafon seperti halnya JKN atau BPJS. Layanan kesehatan juga diberikan negara dalam bentuk edukasi menyeluruh agar terhindar dari berbagai penyakit.

Wallahu a’lam bish-shawab

banner 728x90

Pos terkait

banner 728x90