Perlukah Pemkab Bandung Ajukan Anggaran Untuk Pengentasan Kawasan Kumuh?

  • Whatsapp
banner 768x98

Oleh : Nia Umma Zhafran (Ibu Rumah Tangga

Dilansir dari Balebandung.com (09/06/2023), Pemkab Bandung mengajukan anggaran sebesar Rp39 miliar ke Direktorat Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jakarta, melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) untuk penuntasan kawasan kumuh di dua lokasi Kabupaten Bandung. Yaitu kawasan di Desa Gajahmekar Kecamatan Kutawaringin dan Desa Bojongasih Kecamatan Dayeuhkolot. Pada kesempatan itu, Pemkab Bandung menyampaikan sejumlah program yang mungkin bisa didukung oleh pemerintah pusat di dua lokasi itu.

Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR, melalui Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) berupaya meningkatkan kualitas permukiman kumuh nasional, yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Cipta Karya.

Program Kotaku memiliki tujuan, yang pertama, menurunkan luas permukiman kumuh. Kedua, penyediaan infrastruktur permukiman. Ketiga, mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) dalam penerapan regulasi terkait Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Keempat, menciptakan kolaborasi penanganan kawasan permukiman kumuh dari berbagai stakeholder.(kotaku.pu.go.id)

Sumber pembiayaan Program Kotaku berasal dari pinjaman luar negeri lembaga donor, yaitu Bank Dunia (World Bank), Islamic Development Bank, dan Asian Infrastructure Investment Bank. Selain itu kontribusi pemerintah daerah dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun swadaya masyarakat, yang akan menjadi satu kesatuan pembiayaan demi mencapai target peningkatan kualitas penanganan kumuh yang diharapkan. (Disperkimtan.Bone.Go.Id)

Beberapa faktor yang menjadikan kawasan tersebut berpemukiman kumuh, diantaranya:
1. Rendahnya tingkat ekonomi masyarakat di suatu wilayah tersebut.
2. Masih terbelakangnya masyarakat terhadap perkembangan kemajuan teknologi karena tidak adanya dukungan dari lingkungan fisik, biologi, sosial dan budaya setempat.
3. Belum konsistennya Pemerintah dalam kebijaksanaan tata guna lahan dan program pembangunan perumahan untuk rakyat.
4. Masifnya urbanisasi dari masyarakat desa ke kota, yang mana tidak sedikit dari mereka tidak dibekali dengan keahlian untuk dapat bertahan dengan kerasnya kehidupan di kota sehingga terpaksa tinggal di permukiman yang tidak layak huni.

Semestinya pemerintah dapat menuntaskan segala persoalan diatas mengenai faktor-faktor munculnya pemukiman kumuh. Tidak lantas mengajukan anggaran untuk perbaikan pembangunan (infrastruktur) kawasan kumuh tanpa mengindahkan sebab persoalan dari dalam. Tentunya, hal ini tidak akan memberikan solusi tuntas sampai ke akar.
Faktanya, masih banyak infrastruktur yang tidak memadai yg kita rasakan. Seperti jalan dan bangunan yang rusak dan alakadarnya. Padahal jika melihat beritanya, infrastruktur menjadi andalan dalam setiap pembahasan.

Memenuhi hajat rakyat dalam sarana dan fasilitas publik haruslah menjadi kewajiban pemerintah sama halnya dalam pemenuhan infrastruktur.

Namun visi pembangunan infrastruktur dalam pemerintahan kapitalistik hanya untuk memenuhi kebutuhan pemodal dan produsen. Alhasil, pembangunan jalan termasuk tol hanya menghubungkan daerah-daerah yang telah dipetakan sebagi sentra ekonomi. Disana ada tambang, perkebunan, baik bahan baku industrialisasi negara besar ataupun pasar hasil produksi yaitu pemukiman yang padat penduduk. Walhasil, pemetaan dan kesejahteraan tidak akan mungkin tercapai dengan visi pembangunan yang demikian karena semuanya hnnya berbasis atas aliran modal kepada pengusaha tertentu.

Realitas ini berbeda dengan visi pembangunan Negara Islam (Khilafah), karena jika kita lihat keseriusan pembangunan infrastruktur tampak pada pemimpin (Khalifah) yang menyiapkan dana yang berasal dari Baitul Mal bukan berasal dari utang sebagaimana yang saat ini terjadi di Indonesia.

Tidak hanya membangun jaminan keselamatan dan kenyamanan. Rakyat harus menjadi prioritas seperti saah Khalifah Umar bin Khathab yang merealisasikan berbagai proyek seperti melancarkan aliran air di sungai-sungai, perbaikan jalan, pembangunan jembatan, bendungan dan sebagainya. Proyek infrastrukturpun dibangun tanpa merusak alam.

Sekalipun pada saat itu Khalifah Umar menghabiskan dana besar, namun Khalifah tidak pernah mencukupinya dari hutang. Semua ini terjadi karena rencana pembangunan dirancang anggarannya sesuai dengan syariah. Berdasarkan ketentuan Wahyu Allah SWT bukan hawa nafsu manusia. Sehingga negara cukup aman dari pembangunan yang mengakibatkan Dharar (bahaya) bagi rakyat.

Hal itu dilakukan oleh seorang pemimpin yang memahami bahwa dirinya adalah ra’in yaitu yang bertanggung jawab dalam mengurusi rakyatnya. Kesejahteraan dan kemakmuran sangat nyata dalam kehidupan rakyat. Dan negara berusaha mewujudkannya, karena hal itu adalah bagian dari amanah yang harus ditunaikan seorang pemimpin yang kelak akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah SWT. Inilah pemimpin yang bervisi akhirat.

Jika kita melihat negeri ini, pembangunan infrastruktur secara masif hanya terjadi di kota-kota besar saja, sedangkan dipelosok pedesaan pembangunan infrastruktur tidak menjadi fokus pemerintah terkecuali daerah yang menjadi target industri.

Apalah guna infrastruktur jika hanya menguntungkan segelintir orang elit dan tidak berorientasi pada kepentingan rakyat?

Dengan mudahnya pemerintah mengucurkan dana yang sangat besar untuk pembangunan yang kurang dibutuhkan masyarakat. Saat ini, hal penting yang dibutuhkan masyarakat adalah teroenuhi kebutuhan ekonomi mereka agar tetap bisa bertahan hidup di pasca pandemi yang serba sulit ini.

Inilah perbandingan pembangunan dalam sistem kapitalisme dan islam yang tetap berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Potret negara seperti ini hanya akan terwujud ketika Islam diterapkan secara total (Kaffah) dalam kehidupan. Yakni dalam naungan Khilafah Islamiyyah.

WalLaahu’alam

banner 728x90

Pos terkait

banner 728x90