Pewarta: Dwi Arifin
Koran SINAR PAGI (Kota Bandung)-, Organisasi Jurnalis Independen Bersatu melaksanakan diskusi bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jabar tentang “Pilkades Serentak di Jabar tahun 2023 dan Netralitas Kepala Desa di Masa Pemilu 2024”
Dr. Ir. H. Dicky Saromi, M.Sc, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jawa Barat pada pertemuan tersebut menjelaskan perihal Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa yang mengatur Pilkades Serentak di Jabar dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum / PKPU No.10 tahun 2023 tentang Pemilu 2024, ” Jelasnya kepada media cetak, online dan televisi didampingi Kabid Bina Desa, Asep Nandang Rasadi S.I.P bersama pejabat DPMD Jabar di kantornya (31/5/2023)
Menurutnya tentang adanya fenomena Kepala Desa mendukung bakal Calon Presiden untuk 2024 merupakan politik praktis yang melanggar undang-undang. Maka DPMD Jabar berharap para kepala desa memahami dan mematuhi aturan tentang jabatan atau kewenangannya berdasarkan landasan Undang-undang tentang desa. Selain itu jika ada para kepala desa yang masih menjabat, namun memilih menjadi calon legislatif. Mereka harus mengundurkan diri dari jabatannya.
Setelah pertemuan itu, Wakil Sekertaris Jurnalis Independen Bersatu, Andi Sopian Nurhadiansyah menyimpulkan bahwa pertemuan dan diskusi dengan DPMD Jabar hari ini membahas Pilkades Serentak di Jabar & Netralitas pejabat Pemerintah desa di masa Pemilu 2024. “Sesuai program kerja jangka panjang organisasi. Setelah pertemuan ini, kedepannya organisasi Jurnalis Independen Bersatu akan mengagendakan pertemuan dengan Dinas, instansi atau lembaga yang lainnya untuk memperluas relasi atau fungsi & manfaat organisasinya bagi semua pihak. Semoga saja nanti ada kelanjutan kerjasama khusus untuk media massa dengan mereka yang telah terjalin komunikasi secara rutin & sinergis,”ucapnya.
