Pewarta : Anis M
Kota Depok – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok mengadaka Rapat Paripurna hasil reses masa sidang ke 1 (satu) Tahun 2023, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Depok, Tengku Muhammad Yusufsyah Putra didampingi Wakil Ketua DPRD Yeti Wulandari juga dihadiri oleh Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono, Kamis (9/2/2023).
Ada 7 (tujuh) fraksi yang menyampaikan laporan hasil reses. Fraksi tersebut antara lain, Fraksi PKS, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Gerindra, Fraksi PAN, Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat Persatuan Pembangunan, dan Fraksi PKB-PSI.
Pada kesempatan Tersebut Fraksi Golkar yang diketuai Hj Juanah Sarnili menjelaskan, seluruh anggota Fraksi Golkar telah menjalankan reses untuk mengawal program pemerintah daerah di dapil masing-masing.serta mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat, berdasarkan reses yang dilakukan.
“Kemacetan di Jalan Raya Muchtar, Sawangan menjadi keluhan warga masyarakat dan mohon menjadi perhatian khusus Pemerintah Kota Depok karena aktifitas terhambat serta memakan waktu yang sangat lama diruas jalan raya tersebut,” katanya.
Diwaktu yang sama Hj.Juanah menyampaikan beberapa aspirasi dan permasalahan yang disampaikan masyarakat, yaitu terkait bidang infrastruktur, pemerintahan, administrasi pemerintahan dan kependudukan, bidang kesehatan, bidang kebersihan, bidang kesejahteraan masyarakat, bidang pendidikan, dan bidang keamanan.
“Seluruh kegiatan reses secara mendetail dari setiap anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi Golkar, sudah kami sampaikan kepada Sekretariat DPRD Kota Depok,” ungkap Hj. Juanah.
Selain Partai Golkar, Partai PKS yang diketuai Moh Hafid Nasir juga menyampaikan hasil Reses di Paripurna yang diadakan tadi siang adapun dari hasil yang sudah dilaksanakan diantaranya dalam kegiatan Reses ini, aspirasi yang disampaikan warga Depok, dikelompokkan ke dalam urusan per Komisi di DPRD, yakni :
Komisi A : Pemerintahan, Komisi B : Bidang Perekonomian dan Keuangan, Komisi C : Bidang Pembangunan, Komisi D : Bidang Kesejahteraan Rakyat, Aspirasi yang masuk terkait urusan di Komisi A antara lain mengenai pentingnya penegakan perda ketertiban umum di sebagian wilayah, jalan umum, pasar dan permukiman, termasuk penertiban bangunan liar dibantaran kali.
Hal lain menyangkut edukasi dan penyuluhan untuk mencegah kenakalan remaja, tawuran antar pelajar sekolah, dan lainnya. Secara umum keamanan di kota Depok sudah cukup baik, namun di beberapa lokasi perlu dipasang CCTV dan PJU untuk memantau keamanan dan pencegahan tindak kriminal antar pelajar sekolah, dan lainnya.
Secara umum keamanan di kota Depok sudah cukup baik, namun di beberapa lokasi perlu dipasang CCTV dan PJU untuk memantau keamanan dan pencegahan tindak kriminal.
Aspirasi yang masuk terkait urusan di Komisi B antara lain mengenai usulan program pelatihan, permodalan dan fasilitasi UMKM, misalnya pelatihan keterampilan, manajemen usaha UMKM, bantuan alat produksi (industri rumah tangga), bantuan permodalan, pemasaran berbasis online untuk produk tertentu seperti Ternak Ikan dan lain-lain, yang berbasis potensi lokal.
Aspirasi yang masuk terkait urusan di Komisi C antara lain mengenai usulan perbaikan jalan lingkungan, pembuatan dan perbaikan drainase atau saluran air, turab kali, penanganan sampah di kali dan TPS liar, bantuan perlengkapan bank sampah, perluasan RTH, pembangunan RTLH, pembangunan dan sarana posyandu dan posbindu (lansia) serta Posmaja (remaja), penambahan dan perbaikan PJU, pembuatan sumur resapan dan biopori, pengangkutan sampah di TPS, penanganan banjir, dan sebagainya.
Secara khusus terdapat aspirasi penataan drainase dan pembangunan sumur imbuhan untuk penyelesaian banjir yang kerap masih terjadi diwilayah sekitar Jalan Akses UI, Pasir Gunung Selatan, RW 14 Kelurahan Mekarsari, dan RW 16 Bukit Cengkeh Kelurahan Tugu.
Kemudian penyelesaian kemacetan diwilayah sekitar Jalan Akses UI, Pasir Gunung Selatan, RW 14 Kelurahan Mekarsari, dan RW 16 Bukit Cengkeh Kelurahan Tugu, selanjutnha penyelesaian kemacetan di Jalan Raya Sawangan, Simpang Pertigaan: RTM-Pondok duta, Karet-Gas Alam, penataan kabel udara di Jalan Radar Auri, dan konservasi alam di tepian sungai Ciliwung terutama di wilayah Rw 03 Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya.
Aspirasi yang masuk terkait urusan di Komisi D antara lain mengenai peningkatan kesejahteraan kader posyandu, PKK, Karang Taruna, majelis taklim,
DKM Masjid, insentif guru TPA/bimroh, pembangunan Madrasah, SMP, SMK, bantuan pembangunan Masjid, Majelis Taklim, PAUD, sarana mengaji, bantuan alat musik hadroh/marawis, bantuan tenda, kursi dan sound system, bantuan alat olahraga, lapangan olahraga, bantuan majelis taklim, bantuan laptop untuk PKK dan[16/2 07.29] Anis Depok: Posyandu, pengadaan ambulans, bantuan mobil siaga Rw, dan sebagainya. Secara khusus terdapat aspirasi terkait pembangunan SMA Negeri di Kelurahan Tugu, dan SMP Negeri di Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis dan Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya.
Lanjutnya, terkait aspirasi yang disampaikan oleh warga Depok di Masa Reses itu, maka Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memberikan rekomendasi sebagai berikut,
1. Pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup masih menjadi aspirasi dan perhatian warga Depok. Untuk itu kami meminta agar program perbaikan jalan, normalisasi saluran air, turap kali dan setu, serta pemeliharaan jalan-jalan lingkungan yang rusak, tetap dilanjutkan. Penanganan potensi banjir dan genangan air mulai dari penanganan sampah di TPS liar dan sampah di aliran Laporan Reses FPKS DPRD Depok bulan Januari 2023 sungai, termasuk pembuatan sumur resapan yang menampung air tanah untuk kebutuhan jangka panjang, sesuai dengan Perda Kota Hijau.
2. Perbaikan sarana ibadah ( masjid, musholla, majelis taklim dan lainnya ) dan juga peningkatan alokasi anggaran untuk kegiatan PKK, Posyandu, Posbindu, Posmaja, Karang Taruna, Majelis Taklim, Pembimbing Rohani (Bimroh) dan sebagainya, hendaknya dapat dilanjutkan dan terus ditingkatkan.
3. Selain permasalahan infrastruktur dan lingkungan hidup serta pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, penting diperhatikan fasilitasi penumbuhan
perekonomian dan peningkatan taraf kesejahteraan warga, lewat bantuan pelatihan usaha, permodalan, alat produksi, kemasaran, media pemasaran, dan sebagainya, dengan melibatkan Karang Taruna, PKK, Komunitas, Koperasi, UMKM dan lainnya.
4. Fraksi PKS juga mendorong terselenggaranya PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) SMP Negeri di Kota Depok yang menjamin 100% siswa miskin diterima, baik di SMP negeri maupun SMP swasta, dengan beasiswa.
