Aspirasi Idealis Ketua Kades Banyumas & Banjarnegara Analisis Draf Revisi UU Desa Untuk Prolegnas

  • Whatsapp
banner 768x98

Pewarta: Dwi Arifin
Koran Sinar Pagi (Banyumas)-, Selama hampir 10 tahun diterapkannya UU Desa No.6 tahun 2014. Tahun ini organisasi kepala desa dari berbagai daerah di Indonesia meminta adanya revisi Undang-Undang tersebut.

Ketua Paguyuban Kepala Desa Satria Praja Banyumas Jawa Tengah, H. Saefudin, SH, Kepala Desa Kasegeran Kecamatan Cilongok mengungkapkan tentang apa yang sebenarnya dirasakan selama ini dari penerapan Undang-undang tersebut, sehingga perlu adanya revisi. “Apa yang kami rasakan selama ini belum sepenuhnya Desa mengimplementasikan sesuai dengan tujuan disusunnya Undang-undang Desa. Karena intervensi supra Desa terlalu dominan. Padahal tujuan disusunya Undang-undang Desa adalah untuk kemajuan Desa. Sehingga perlu adanya revisi dibeberapa pasal yang dianggap mengamputasi Kewenangan Desa,” jelasnya saat wawancara khusus bersama media cetak & online Koran SINAR PAGI setelah acara di Gedung DPR RI (17-1-2023)

Hasil dari agenda pertemuan perwakilan kepala desa dengan pemerintah pusat hari ini. Diantaranya penyampaian pendapat di DPR RI yang tersampaikan adalah bahwa semua Fraksi di DPR RI menyetujui atas usulan Revisi Undang Undang Desa. Balegnas DPR RI bersedia memastikan Revisi UU Desa masuk dalam Prolegnas Prioritas dan masuk dalam pembahasan masa sidang 2023. Terutama dalam pasal 72 tentang Dana Desa, agar Desa diberi Kewenangan penuh dalam mengelola dana Desa yaitu berdasarkan hasil Musyawarah (Musdus, Musrenbang Desa, dan Musdes). Selain itu aspirasi perpanjangan masa jabatan kepala desa yang diharapakan mayoritas para kepala Desa masuk dalam draf Program Legislasi Nasional tahun 2023.

Setelah bertemu dan sempat berbincang dengan berbagai perwakilan kepala desa dari daerah lain. Menurutnya kepedulian pemerintah daerah kabupaten dengan provinsi dalam melaksanakan Undang-undang Desa, selama ini kepada desa khususnya di Banyumas, jika dibandingkan dengan kebijakan dari kepala daerah yang lain di luar Banyumas atau Jawa Tengah. “Ada plus minusnya kebijakan yang diberikan oleh Pemkab Banyumas dan provinsi Jawa Tengah terhadap Desa. Minusnya sudah Kami sampaikan kepada Bupati dan Ketua Dewan. Hasilnya Pemkab Banyumas serta DPRD sudah sepakat memperbaiki untuk kesejahteraan masyarakat Desa, lembaga Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa,” katanya

Maka harapan atau langkah perjuangan kami ini bertujuan agar desa di Indonesia semakin maju atau lebih diperhatikan pemerintah pusat atau kepala daerahnya. Sehingga desa berdaulat, rakyat desa sejahtera dan Indonesa Jaya.

Informasi yang dihimpun koransinarpagijuara.com, kepala desa dari berbagai daerah khususnya Jawa Tengah wilayah Selatan diantaranya Banyumas dan Banjarnegara kompak untuk ikut serta berjuang mendorong proses hingga hasil revisi undang-undang desa terlaksana di tahun 2023.

FKPD Banjarnegera Sampaikan 3 Tuntutan di Draf Revisi UU Desa

Ketua Forum Kepala Desa dan Perangkat Desa (FKPD) Dipayuda Kabupaten Banjarnegara, Renda Sabita Noris S.H M.Hum yang juga sebagai Kades Purwanegara saat dihubungi di kantornya menyampaikan bahwa ada tiga tuntutan penting yang akan disampaikan oleh kades Banjarnegara.

1. Kembalikan kedaulatan desa.

Artinya kegiatan di desa menjadi kewenangan desa, sehingga prioritas dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing – masing desa. Tentu semuanya melalui proses musyawarah desa (Musdes)

2. Penolakan moratorium Pilkades 2024, karena disebutkan bahwa pada saat Pemilu serentak dilarang melakukan pengisian Kades. Itu kita akan tolak tegas karena jika itu terjadi, maka banyak jabatan kades kosong dan diisi oleh pejabat sementara (Pj) selama dua tahun. Keadaan ini akan memperburuk suasana, sebab kewenangan Pj Kepala Desa menghadapi konflik situasional pada saat Pemilu dan pasca Pemilu sangat terbatas.

3. Terkait masa jabatan kades.

Revisi Undang – Undang Desa pasal 39 terkait dengan masa jabatan 6 tahun 1 periode dan maksimal 3 periode. Kita menolak dan mengusulkan masa jabatan kades menjadi 9 tahun tanpa ada periodisasi.

Ditambahkan Renda Sabita Noris, dalam undang undang desa kemarin, khususnya terkait program prioritas desa, ditentukan oleh negara. “Padahal keinginan kades, sesuai dengan marwah kami pada saat pengusulan dana desa oleh Parade Nusantara saat itu. Dimana kewenangan program prioritas diberikan ke desa. Karena perangkat di desa lebih paham, kebutuhan yang ada di desa,” ucapnya di kutip dari Harian Online Banyumas saat dimintai tanggapan perihal agenda revisi Undang-undang Desa.

banner 728x90

Pos terkait

banner 728x90