Gagal Paham, Menghakimi Kemdikbud Ristek

  • Whatsapp
banner 768x98

Oleh : Dr. Dudung Nurullah Koswara, M.Pd.
(Praktisi Pendidikan)

Sejumlah katanya tokoh/pengamat pendidikan nasional menghakimi Kemdikbud Ristek. Narasinya terdengar logis dan kritis. Sejumlah orang bahkan entitas pendidik mengiyakan. Namun Sebagai sesama pemerhati dan praktisi pendidikan, apa yang disampaikan para pemerhati pendidikan tidaklah holistik.

Mengapa tidak holistik ? Karena hanya memandang dari sudut menghakimi anggaran dan menganggap gagal kebijakan, ganti menteri ganti kebijakan. Menjadi pengamat, pemerhati pendidikan bagaikan menjadi penonton sepak bola. Mudah menghakimi, namun Ia akan sangat kesulitan dan bahkan tak mampu saat diminta turun merumput menjadi pemain sepak bola. Bisa jadi cara nendang bola saja salah.

Ada pepatah kritis mengatakan, “Burung yang pandai berkicau, biasanya tak mampu membuat sarang”. Ada juga pepatah lainnya mengatakan, “Orang yang pandai menghakimi adalah orang yang tak mampu bekerja”. Dari kedua pepatah di atas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa berasumsi dan bernarasi itu mudah, namun menjadi pelaksana butuh pelaku, bukan pembicara.

Terkait lontaran pernyataan biaya AN dan Survai Karakter lebih mahal dari UN, pemikiran ini sangat duitan namun abai karakter. Duitan artinya hanya memandang dari sudut duit/anggaran. Pengamat lupa bahwa hal termahal dalam kehidupan bukan duit, namun kualitas SDM. Kualitas SDM lebih utama dari duit. Pengamat maindsetnya duitan, bukan pada fokus yang lebih utama, yakni SDM dan karakter.

Bila kita mau jujur UN secara nominal bisa saja anggarannya lebih kecil dari AN dan Survai Karakter, namun “biaya perbaikan” mental ke masa depan asbab ketidakjujuran kolektif UN, bisa trilyunan. Nadiem Makarim memahami betapa mahalnya “biaya mental” UN. Bertahun-tahun bangsa ini gagal karakter, dimulai dari UN. Oknum anak didik, guru, kepala sekolah, kadisidk, kepala daerah dan bahkan bimbel “terlibat” dalam kebocoran/kecurangan UN.

Saya masih ingat, sekitar tahun 2010, seorang Walikota Solo, namanya Jokowi, mengatakan, “Kejujuran lebih utama dari kelulusan”. Pernyataan Beliau adalah pernyataan anti mainstream, dimana saat itu dominan oknum kepala daerah menjadi sponsor “Lulus UN 100 Persen”. Hal ini terkait pencitraan dan politisasi UN. Ketidakjujuran UN dan politisasi UN menjadi rahasia umum, saat itu.

Sungguh UN secara anggaran bertahun-tahun sangat memakan biaya tinggi dan secara mental merusak generasi. Nilai karakter yang rusak tak bisa dinominalkan. Hilang uang bisa dicari, hilang karakter, hilang segalanya. Bahkan kalau Nadiem Makarim tidak menghentikan UN dan menggantinya dengan AN dan Survai Karakter, bangsa ini bisa “hilang” di masa depan.

Masih ingat “Tragedi SDN Gadel” ? Seorang anak dan keluarga yang jujur dihakimi ramai-ramai karena jujur sendirian. Sungguh “biaya yang sangat mahal” ketika anggaran negara mengalir dalam UN namun hasilnya adalah publik memuja angka dan mengaborsi kejujuran beramai-ramai. Saat ini Nadiem Makarim lebih menghargai proses dari hasil/angka. Sekolahan bukan industri angka lagi, lebih mengarah pada upaya dan proses transformasi karakter.

Nilai “Merdeka Belajar” yang digelindingkan Nadiem Makarim sangatlah murah bila dilihat dari esensi niat memerdekakan dunia pendidikan kita, berapa pun biayanya. Tak ada yang mahal untuk sebuah transformasi. Ibarat “biaya” kemerdekaan RI tahun 1945 berapa pun sangatlah wajar. Mengapa? Karena nilai bangsa merdeka di atas nominal, bahkan jiwa dan raga. Nilainya adalah martabat bangsa dan kebangsaan.

Bila masih ada pengamat pemikirannya “jalan ditempat” terkait anggaran, tentu belum move on dan hanya mampu melihat kuman di lautan, namun gajah di ujung hidung pendidikan kita samar. Ingat! Profile Pelajar Pancasila adalah bangunan karakter yang akan kita beli untuk masa depan. Lawan dari generasi UN yang bertahun-tahun rusak adalah generasi baru Profile Pelajar Pancasila.

Bahasa pasar mengatakan, “Tidak ada barang istimewa dengan harga murah, harga tak pernah bohong”. Justru kalau era Nadiem Makarim anggaran pendidikan dalam berbagai bidang turun, ada apa ? Harus terus naik, seiring naiknya nilai masa depan anak didik, martabat guru dan masa depan pendidikan Indonesia. Seorang anak muda usia 36 tahun menjadi Mendikbud memang mengagetkan. Pertama dalam sejarah pendidikan Indonesia, hanya di era disrupsi.

Terakhir, program Guru Penggerak banyak yang mengkritik. Program Guru Penggerak yang akan diproyeksikan menjadi guru utama di setiap satuan pendidikan, menjadi kepala sekolah, menjadi pengawas sekolah. Ini sangat banyak dikritik. Kritik adalah dinamika yang wajar. Namun kita pun harus mengetahui, apa kata masyarakat tentang karir terutama kepala sekolah ?

Seorang guru bergelar doktor, Saya jumpai di sebuah kota. Ia awalnya sama-sama sebagai guru dengan Saya saat kuliah S3. Saat Ia tahu Saya sudah jadi kepala sekolah, Ia merasumsi dan bernarasi terkait KKN masih sangat kuat dalam dunia pengangkatan kepala sekolah.

Seorang doktor dan pendidik saja masih menyimpulkan bahwa untuk menjadi kepala sekolah dan diangkat ditempatkan pasti KKN. Apalagi masyarakat umum, pemikirannya lebih suudhon lagi. Bahkan seorang Prof. Dr. pun dalam sebuah media Tiktok, menyoal masalah KKN pengangkatan kepala sekolah.

Dengan adanya Program Guru Penggerak yang diproyeksikan menjadi kepala sekolah, pemikiran tentang karir kepala sekolah yang dianggap tak bisa lepas dari KKN, mulai meredup. Semoga saja pengangkatan Guru Penggerak menjadi kepala sekolah menzerokan tradisi KKN, walau kompetensi manajerial alumni Guru Penggerak masih kurang. Kompetensi bisa diupgrade, tapi KKN tentu tak bisa diperbaiki.

Setidaknya UN terkait mentalitas anak didik sudah jadi masa lalu dan pengangkatan kepala sekolah dengan program Guru Penggerak zero KKN segera hadir. Tak ada biaya murah untuk sebuah perbaikan. Bahkan konon katanya biaya memperbaiki rumah yang buruk menjadi rumah yang baik dan sehat jauh lebih mahal dari biaya membangun awal. Terutama untuk para ASN, kita adalah bagian dari pemerintah. Mari kita kooperatif, kolaboratif kritis.

Kita tidak harus menjadi pribadi ASN yang muna, anggarannya kita terima, tapi dibalas dengan nyinyiran dan penghakiman pada atasan kita. Atasan kita, sebagai pembina ASN pendidik adalah Presiden RI, Mendikbud Ristek, Kepala Daerah dan Kadisdik. Mari menjadi anak soleh dan terus belajar, hindari menjadi “Malin Kundang”. Para pemimpin tentu lebih mulia dari kita dan mereka pun terkena hukum “Leiden Is Lijden”.

banner 728x90

Pos terkait

banner 728x90