Kuasa Hukum Minta Menteri ATR/BPN RI Bentuk Tim Khusus Untuk Berantas Mafia Tanah

  • Whatsapp
banner 768x98

Pewarta : Iwan Brata

Kota Palembang – Proses menuntaskan kasus hukum “Mafia Tanah” diduga kurang serius, untuk itu, Usman Firiansyah, SH seorang Advocat, memohonkan kepada Kementerian ATR/BPN RI membentuk tim khusus yang berintegritas dan kapabilitas.

“Bila hanya pola prosudur biasa hanya akan mencari solusi kamuflase saja,” kata Usman saat ditemui dieuang kerjanya, Rabu (14/12/2022).

Usman menduga, Kepala ATR/BPN Kota Palembang dan pihak Polda Sumsel tidak tegas dalam menindak sekaligus memproses hukum para oknum mafia tanah, sehingga tumbuh subur dan terus merampas hak – hak milik orang lain.

“Seperti yang tertuang dalam surat permohonan nomor 26/0/uf/XII/2022 tertanggal 03/12/2022, permohonan yang kami ajukan untuk mengklarifikasi dari letak Objek Eigendom 1209 E tertanggal 12/10/1914, dimana diduga mafia tanah telah merampas tanah milik klien kami, dengan memanfaatkan instrumen oknum nakal aparat penegak hukum (APJ) dan oknum pejabat ATR/BPN, oknum pengusaha atau pemodal dan oknum masyarakat serta pihak – pihak,” tuturnya.

Dikatakan, dalam laporan dugaan pencurian dukumen negara dan dugaan penggelapan dalam jabatan para oknum pegawai ATR/BPN Kota Palembang yang tertuang dalam laporan Polisi nomor: LP: A/393/x/2014/Polda Sum Sel dengan terlapor Kaharudin, salah satu pegawai ATR/BPN Kota Palembang saat itu hingga saat ini belum ada ke pastian hukumnya.

Akibat kejadian tersebut, lanjutnya, pihak korban H Abdul Kadir Satar melalui kuasa hukumnya Usman Firiansyah SH mengajukan permohonan kepada Menteri ATR/BPN Republik Indonesia, Marsekal TNI (Purn), H.Jadi Tjahjanto untuk dapat menginstruksikan kepada pihak BPN Kota Palembang untuk segera menyelesaikan proses sertifikasi yang sebelumnya telah diajukan oleh Abdul Kadir Satar pada Tahun 2023.

“Kami mendesak Menteri ATR/BPN RI, agar kasus dugaan pencurian dokumen negara di proses hukum, tidak boleh dihentikan dengan alasan apapun, dan juga tindak lanjut Laporan Polisi nomor LP: A/393/X/2014/Polda Sumsel maupun dugaan keterlibatan oknum pegawai ATR/BPN Kota Palembang,” tegas Usman.

Menurut Usman, ini adalah kejahatan terhadap negara, ia menduga dokumen yang dikembalikan palsu, sedangkan yang asli diduga diambil pelaku Terdika Hantje, sesuai dengan keterangan saksi, Zulkarnain dan kawan – kawan.

banner 728x90

Pos terkait

banner 728x90