Pewarta : A Y Saputra
Kabupaten Ciamis – Anggota DPRD Kabupaten Ciamis Fraksi Partai Demokrat, Erik Kridasetia angkat bicara terkait pekerjaan pemasangan pipa milik Pertamina yang dinilai merugikan masyarakat di Dapilnya.
Erik menegaskan, sebagai wakil rakyat dirinya mengaku kecewa atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh perusahaan Badan Milik Usaha Negara (BUMN) ini.
“Akibat pekerjaan ini banyak fasilitas umum, fasilitas sosial yang rusak, dan itu tidak diperbaiki lagi,” ungkapnya saat ditemui para awak media di kediamannya, Kamis (17/11/2022).
Erik menilai pekerjaan pemasangan pipa yang dikerjakan PT. Hutama Karya Timas Suplindo ini berdampak pada banyaknya kerusakan.
“Aktivitas warga jelas terganggu, transportasinya, kegiatan ekonomi, aliran air yang rusak dan masih banyak lagi fasilitas lainya yang rusak,” imbuhnya.
Selain kondisi yang rusak dan dapat berpotensi menimbulkan kecelakaan, pekerjaan ini pun mempengaruhi pendapatan warga disini.
“Banyak warga yang usahanya terganggu akibat galian pertamina, dan saya pun terdampak karena pekerjaan itu merusak fasilitas yang ada di tanah leluhur saya,” kata Erik.
Politikus dari Partai Demokrat ini menilai pekerjaan tersebut dilakukan dengan tidak matang, dimana pihak Pertamina tidak menempuh perizinan dan syarat-syarat mengenai tumpang tindihnya pembayaran pajak.
“Adanya overlap atau tumpang tindih pembayaran pajak yang dilakukan warga dan pertamina sejak tahun 1973. BPN selama ini belum melakukan proses pemisahan kepemilikan atas tanah,” ujarnya.
Pihaknya meminta kepada Pemerintah Pusat khsusnya kepada BUMN agar pekerjaan nasional ini tidak menyengsarakan masyarakat.
“Untuk itu sebagai wakil rakyat saya meminta dengan tegas bahwa BUMN dalam hal ini Pertamina segera menyelesaikan persoalan ini agar tidak ada pihak yang dirugikan,” tuturnya.
Diberitakan sebelumnya puluhan warga Desa Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat geruduk kantor desa di wilayahnya.
Kedatangan mereka bertujuan untuk mempertanyakan pertanggung jawaban atas dampak kerusakan fasilitas miliknya akibat pekerjaan pemasangan pipa Pertamina.
Diketahui, perkerjaan proyek milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu dikerjakan tanpa kordinasi dan terkesan tidak bertanggungjawab.
