Pewarta: Dwi Arifin
Koran SINAR PAGI (Kota Bandung)-, Perwakilan Kepala SMA/SMK Swasta dari Kabupaten dan Kota di Jawa Barat melakukan unjuk rasa atau orasi di depan kantor Gubernur Jawa Barat. Aksi massa itu yang terdiri dari kepala sekolah dan guru berlangsung damai. Mereka meminta terkait bantuan Pendidikan Menengah Universal /BPMU tahun 2023 yang diberikan untuk Sekolah Swasta jumlahnya tetap sama disekitar Rp. 700 ribu/siswa.
Ketua Forum Kepala Sekolah Swasta Jawa Barat Ade D. Hendriana S.H menjelaskan “Sebelumnya BPMU tahun 2022 yang diberikan Pemprov Jabar kepada SMA Swasta sebesar Rp.700 ribu tiap siswa/tahun, tetapi untuk tahun depan di Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah APBD 2023 dikurangi menjadi Rp. 600 ribu tiap siswa/tahun,” ucapnya saat orasi di depan kantor Gubernur Jawa Barat Jalan Diponegoro No.22, Kota Bandung (7/11/2022)
Menurutnya di tahun 2023 ini muncul kebijakan pengurangan dana BPMU dan kebijakan itu tidak mempertimbangkan terkait dampaknya ke lingkungan pendidikan dan masyarakat. Disaat berbagai macam kenaikan harga dan kebutuhan oprasional pendidikan terus meningkat. Padahal kondisi APBD itu naik jumlahnya. Maka sudah semestinya bantuan kepada sekolah swasta harus lebih diprioritaskan.
“Perubahan kebijakan tersebut tentunya akan berdampak langsung kepada tata kelola operasional, bagi sekolah menengah yang berstatus swasta, mengingat dana BPMU merupakan dana prioritas untuk mengembangkan jalannya pendidikan di sekolah yang dikelola,”ucapnya
Dengan unjuk rasa /orasi di hari ini, FKSS Jabar mengingatkan Pemerintah Provinsi atau (TAPD) dan DPRD Provinsi Jabar (Banggar) agar tidak semena-semana lagi. Kedepannya jangan asal mengurangi BPMU. Dan kami menyampaikan harapan ada tambahan di APBD Perubahan 2023, sebanyak 100 ribu atau ditambahkan di APBD murni 2024 menjadi Rp. 800 ribu.
Dilokasi yang sama saat orasi, Ir. H. Supardi Ketua FKSS Kota Bekasi mengungkapkan sebetulnya kami ini malu harus turun ke jalan dan orasi / unjuk rasa di depan kantor Gubernur Jabar. Apalagi saya ini sudah tua, namun demi kemajuan pendidikan sekolah swasta. Saya hadir ikut serta memperjuangkannya.
“Seharusnya Gubernur menemui kami yang jauh-jauh dari berbagai daerah menuju ke sini. Dengan tujuan hanya berharap tidak ada diskriminatif yang diterima oleh sekolah swasta di daerah. Maka berilah keadilan kepada kami, seperti sikap pemerintah pusat tidak membedakan jumlah bantuan kepada sekolah swasta dan negeri itu sama dalam bentuk bantuan oprasional sekolahnya,” ungkapnya
Selain itu, penurunan BPMU 2023 juga akan menyebabkan makin bertambahnya kesenjangan antara SMA/SMK milik swasta dengan sekolah yang berstatus negeri. Belum lagi dampak dari program Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja yang menarik para guru terbaik yang dididik di sekolah swasta justru harus pindah ke sekolah negeri. Padahal lembaga pendidikan swasta di daerah lebih dahulu berjuang mencerdaskan bangsa sebelum adanya sekolah negeri.
Mendengar kabar adanya para kepala sekolah dari berbagai daerah berada di Gedung Sate Bandung, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, H. Dedi Supandi S.STP, M.Si menyempatkan mengundang untuk menemui pengurus Forum Kepala Sekolah Swasta ke kantor dinasnya, setelah acara unjuk rasa tersebut selesai.
Pada pertemuan tersebut Kadisdik Jabar menjelaskan sebab penurunan bantuan pendidikan yang ada di tahun 2023. “Bukan hanya untuk sekolah swasta saja, tetapi untuk tahun depan sekolah negeri juga sama mengalami pengurangan jumlah bantuannya. Hal ini terjadi karena adanya prediksi krisis ekonomi Global yang akan berlangsung di tahun 2023. Selanjutnya untuk membayar beban utang saat pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi. Selain itu adanya gaji untuk penambahan jumlah guru dari program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan persiapan anggaran untuk Pemilu serentak yang akan berlangsung di tahun 2024,” ungkapnya saat menemui FKSS Jabar didampingi perwakilan Kepala Cabang Dinas dari berbagai daerah di Jl. Dr. Rajiman No.6, Cicendo, Kota Bandung
“Sedangkan perihal perbedaan bantuan untuk sekolah swasta dan negeri jumlahnya tidak sama, karena adanya perbedaan kebutuhan dan standar layanan pendidikan yang diberikan kepada siswanya. Namun kedepannya bisa saja disamakan, setelah ada aturan yang baru dari pemerintah daerahnya,” katanya
Menurutnya untuk saat ini lebih baik anggaran yang ada jumlahnya Rp.600 ribu diterima dulu. Saya akan intruksikan kepada Kantor Cabang Dinas agar membantu sekolah swasta supaya pencairannya lebih cepat. Selanjutnya untuk kurangnya silahkan mengajukan lagi di APBD Perubahan di tahun 2023.
Informasi yang dihimpun koransinarpagijuara.com dari orasi para kepala sekolah yang hadir di depan kantor Gubernur Jawa Barat yang berlangsung selama 2 jam. Namun sayangnya pihak Gubernur, Wakil Gubernur atau Sekda Jawa Barat tidak ada yang menyambut secara langsung. Padahal sudah mengirimkan surat pembeitahuan 4 hari sebelum aksi massanya.
Melihat kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan untuk dilanjutkan, Ketua Umum FKSS Jabar menginturksikan untuk menghentikan kegiatan tersebut dan mendo’akan semua para kepala sekolah dan guru, kembali sampai kepada daerahnya masing-masing.
Perihal agenda langkah perjuangan kedepan Forum Kepala Sekolah Swasta sepakat akan melanjutkan aksinya dengan membawa massa yang lebih banyak dengan ditambah perwakilan orang tua siswa dan pelajar, agar sekolah swasta tidak terus dirugikan.
Langkah selanjutnya akan menempuh melalui jalur birokrasi dengan mengirim surat ke Kemendagri perihal tidak adilnya dalam keputusan APBD 2023. Jika belum terwujud apa yang diharapkan, maka ada peluang untuk melanjutkan perjuangan di APBD Perubahan di tahun 2023.
Sebagai langkah administratif perjuangannya, nanti para kepala sekolah sepakat akan berkirim surat kepada Eksekutif Tim Anggaran Pemerintah Daerah /TAPD dan Legislatif atau Badan Anggaran, sebagai langkah politik FKSS Jabar. Sesuai dengan bunyi tuntutan “Unjuk Rasa” dan tindak lanjutnya melalui upaya bersama agar BPMU 2023 kekurangannya diberikan di anggaran perubahan atau ditambahkan di anggaran murni menjadi Rp.800 ribu di APBD 2024.
Hari Santri 2022, Ulama BKPRMI Jabar: “Didiklah Santri Melebihi Zamannya”
Hari Ikan Nasional 2022, “DKP Jawa Barat Akan Gelar Bazar di Gedung Sete 2 Desember 2022”
Media Cetak Diprediksi Lebih Menyehatkan Akal Pikiran Dibandingkan Media Sosial
