Komisi I, II dan III DPRD Provinsi Maluku Gelar Rapat, Bahas Pengawasan BBM

  • Whatsapp
banner 768x98

Pewarta – Roy P

Kota Ambon – Komisi I, II dan III DPRD Provinsi Maluku menggelar rapat kerja bersama 6 (enam) instansi lainnya dalam rangka membahas tentang pengawasan dan penegakan hukum terhadap distribusi BBM di Provinsi Maluku, Rabu (12/10/22).

John J. Lewerissa, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku menjelaskan, ada dua hal yang harus dijelaskan dari DPRD Provinsi Maluku dalam Raker tersebut menyangkut pengawasan BBM.

“Kelangkaan BBM pengawasan itu kan juga merupakan tanggung jawab pemerintah daerah maupun juga aparat keamanan, dan ini juga menyangkut tentang pengawasan kalau menyangkut tentang harga BBM tadinya keluar pemerintah itu kan berlaku dari Sabang sampai Merauke,” pungkas Lewerissa

Dan selanjutnya, ujar dia, semua daerah di Republik Indonesia ini sama, namun yang jadi persoalan di Provinsi Maluku ini adalah hanya kelangkaan yaitu Minyak Tanah (Mitan).

“Diduga ada yang melakukan penyalahgunaan, baik untuk oplosan maupun penimbunan, karena banyak ditemukan minyak tanah yang dicampur untuk dijadikan bahan bakar solar,” ungkap Politisi Gerindra itu

Lebih lanjut dikatakan, apakah ada yang dari pihak berwenang sudah menyatakan bahwa kasus tersebut sebentar lagi diproses di pengadilan.

“Kita harap jangan sampai hanya di tingkat Pengadilan saja, atau di tingkat Kejaksaan saja, tetapi harus sampai pada tingkat Putusan Hakim, agar supaya mempunyai efek jerawat bagi para pelaku,” tandasnya.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut yakni perwakilan Kepala Kepolisian Daerah Maluku, perwakilan TNI Angkatan Laut IX Ambon, Kepala Direktur PT Pertamina Maluku dan Papua, Kepala Dinas ESDM Provinsi Maluku, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Distributor BBM di wilayah Maluku.

banner 728x90

Pos terkait

banner 728x90