Oleh : Tatang Sunendar
(Widyaiswara BBGP Jabar)
Lazimnya menyaksikan pidato seorang tokoh nasional di forum internasional dan mendapat aplaus dari audiens rasa kagum dan bangga akan muncul ada tokoh bangsa yang mengharumkan nama baik NKRI di luar negeri tetapi kali ini rasa treyuh dan menggerutu yang muncul, sebabnya karena melalui kanal Yuotube saya melihat pidato Mas Menteri menyampaikan pidato penuh semangat di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat (AS) sebagai rangkaian kegiatan Transforming Education Summit.
Dalam forum itu beliau membahas mengenai teknologi dalam pendidikan. “Menggunakan teknologi dalam pendidikan bukanlah suatu pilihan bagi Indonesia karena beragamnya sekolah, demografi, pemangku kepentingan, dan lain sebagainya. Teknologi dalam pendidikan sudah menjadi keniscayaan,” ujarnya.
Lebih lanjut Mas Nadiem menyampaikan teknologi yang dikembangkan secara serius bersamaan dengan direncanakannya suatu kebijakan, serta mengedepankan kebermanfaatan dan kemudahan akses bagi para penggunanya hak ini dibuktikan dibuktikan dengan berbagai platform teknologi yang kini digunakan jutaan guru, sivitas akademika, mitra-mitra pendidikan, dan UMKM. Terdiri dari platform Merdeka Mengajar, Rapor Pendidikan, Kampus Merdeka, Kedaireka, belajar.id, Arkas, TanyaBOS, dan SIPLah.
“Platform Merdeka Mengajar telah digunakan 1,6 juta guru sejak tujuh bulan diluncurkan. 55 ribu konten pembelajaran bagi guru tersedia pada platfom tersebut. 92 ribu guru pun telah mengunggah konten agar menginspirasi guru lainnya di berbagai pelosok Indonesia,”
Jika melihat isi pidato tersebut selayaknya bangga, namun tidak dengan hal itu karena begitu pada penjelasan bahwa itu semua dirancang oleh suatu tim yang disebut shadow team dengan jumlah 400 orang direkrut dari luar SDM Kemdibbud. Hanya ucap Istigfar yang terlontar dan hal ini memperkuat asumsi yang terjadi selama ini bahwa Mas Nadiem abai terhadap SDM Kemdikbud termasuk widyaiswara didalamnya.
Ada beberapa alasan widyaiswara diabaikan diantaranya,
Pertama, minimnya keterlibatan widyaiswara pada program prioriras kementerian seperti guru penggerak, program guru penggerak jika pun terlibat harus mengikuti seleksi dengan rangkaian yang panjang jika lolos baru basa menjadi asesor, fasilitator maupun instruktur, padahal sebelumya Widyaiswara selalu menjadi suporting Kemdikbud untuk ikut merancang dalam proses perencanaan, implementasi dan evaluasi.
Nah sekarang tidak demikian tersisih oleh mekanisme terbuka yang dilaksanakan sehingga tidak jarang widyaiswara mengiktu suatu program pelatihan narasumbernya guru yang pernah dilatihnya.
Kedua, dilakukannya reorganisai lembaga dari PPPPTK menjadi BBGP serta dibentuknya BGP ditiap provinsi, lembaga yang hampir tiga puluh tahunan berkiprah di level nasional dengan reorgansiasi menjadi level provisi dengan alasan untuk memudahkan layanan terhadap stakeholder Pendidikan.
Kejadian ini mengakibatkan Widyaiswara yang sebelumnya sebagai sumber rujukan dalam peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan level nasional yang secara berjenjang kini diambil alih oleh tenaga yang mungkin dari shadow team itu.
Ketiga, jenjang karier dan kesejeahteraan juga demikian karena sampai saat peta jabatan sebagiamana diatur oleh Suarat Menpan RB nomor B/744/M.SM0400/2022 tentang penetapan kelas jabatan fungsional Widyaiswara belum juga terealisasi dengan dalih Widyaiswara dibawah binaan Lembaga Administrasi Negara (LAN), hal berbeda jauh dengan jabatan fungsional Widyaprada dan pengembang teknologi pemberan(PTP) yang bisa menikmati kelas jabatan sesuai dengan ketentuan.
Awalnya berharap dengan kehadiran mas nadiem yang muda kreatif inovatif dan berawawasan global bisa mengeluarkan sebuah diskresi yang bisa memecahkan masalah ini namun dengan mencuatnya issue shadow team nampaknya bisa dipahami karena nampaknya tidak terpikirkan oleh mereka.
Ketiga hal diatas merupakan sebagian dari pengabaian yang secara subjektif dirasakan oleh widyaiswara, yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan mendidik, mengajar, melatih pegawai negeri sipil, evaluasi dan pengembangan pelatihan pada lembaga pelatihan pemerintah.
Tugas dan fungsi ini sekarang diambil alih oleh fasilitator yang direkrut dari beragai komponen hal ini mengakibatkan sebagian widyaiswara hanya sebagai penonton saja.
Sungguh suatu kondisi yang kurang menguntungkan bagi widyaiswara karena kepada siapa lagi berharap dalam memperjuangkan karier dan kesejahteraan . Otoritas yang menangani berkutat pada aturan aturan yang bagaikan tembok tebal yang sulit ditembus.
Terngiang ngiang ucapan Prof Baedowi (Alm) mantan Sekjen Depdibud saat itu memotivasi kami dalam suatu forum bahwa widyaiswara itu harus cerdas, berkualitas, tuntas dan ikhlas (4AS) dalam bekerja dan kami berupaya untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja .kini tidak ada lagi tokoh yang bisa dimintakan saran maupun pendapat, karena pejabat terkait pun nampaknya menggunakan strategi bertahan dari gempuran shadow team.
Fakta menunjukan situasi berat terjadi dikemdikbud yang di Nakhodai oleh Mas Nadiem, walaupun klarifikasi sudah disampaikan pada saat rapat di Gedung parlemen tapi bagaikan gelas sudah retak sulit untuk dikembalikan, namun demikian masih ada waktu untuk Mas Nadiem untuk melakukan penataan kedalam terkhusus untuk nasib widyaiswara.
Berharap Mas Nadiem 1) mengeluarkan diskresi nomor Surat Menpan RB nomor B/744/M.SM0400/2022 tentang penetapan kelas jabatan fungsional widyaiswara untuk segera diberlakukan 2) jika nomor tidak bisa diterapkan maka semua widyaiswara di Kemdikbud Khususnya di BBGP/BGP di alihkan fungsikan menjadi jabatan fungsional lain agar pembinaannya terpusat langsung di bawah Kemendikbud.
Diskresi yang dikeluarkan Mas Nadiem akan menjadi jawaban atas doa ratusan widyaiswara Kemdikbud khususnnya yang ada di BGP/BBGP karena hak yang harus diterima belum kunjung diperoleh bukankah tupoksi lembaga juga sudah berubah dibandingkan tupoksi lembaga sebelumnya, dan lebih lanjut kebijakan diskresi tersebut sangat bermanfaat bagi ratusan orang, bukankah kita ini berharap seperti hadist dari di HR. Ahmad, no:3289). Bahwa “Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia”.
Mas Nadien dan jajaran adalah orang baik dan dimuliakan Allah SWT dengan jabatannya, semoga kami bisa menikmati kemanfaatnnya dengan cara mengeluarkan diskresi penetapan kelas jabatan sesai suart dari Menpan tersebut jika kami tidak mendapatkan maka rasanya cukup diikhlaskan saja seperti yang diucapkan Prof Baedowi widyaiswara itu harus ikhlas jika menerima akibat yang kurang sesuai harapan…, Semoga.
