Pewarta : A Y Saputra
Kabupaten Ciamis – Sengketa tanah perkebunan PTPN VIII Blok pasir kolotok yang terletak di Kecamatan Purwadadi, Kecamatan Lakbok dan Pataruman sudah bertahun tahun belum juga ada titik temu.
Masyarakat yang tergabung dalam Himpunan Masyarakat Pasir Kolotok Bersatu (HMPKB) mengadakan audiensi ke Kantor Bupati
Audiensi Himpunan Masyarakat Pasir Kolotok Bersatu diterima langsung Bupati Ciamis H Herdiat Sunarya yang di dampingi wakil Bupati Yana D Putra juga dihadiri oleh pihak PTPN VIII Batulawang, Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis dan Jajaran SKPD bertempat di ruang Op Room Setda. rabu (21/09/ 2022)
Berdasarkan surat Kanwil sejak tahun 1999 total tanah yang digarap PTPN VIII seluas 1.200 H sementara pihak PTPN VIII sendiri mengakui total lahan tanah garap mereka hanya sekitar kurang lebih 614 H.
Adapun yang menjadi permasalahan adalah masyarakat meminta kejelasan tentang Hak Guna Usaha (HGU) yang habis pada Tahun 2020 yang di miliki PTPN VIII Batulawang.
HMPKB sebelumnya telah melakukan audiensi dengan DPRD Ciamis, namun sampai saat ini belum ada realisasi terkait permasalahan tersebut.
Sebelum mengambil keputusan, Bupati Herdiat mempertanyakan terlebih dahulu alur yang terjadi ketika akan dilaksanakannya perjanjian HGU
“Saya tahu ketika sudah ada masalah,” imbuhnya.
Untuk menjawab hal tersebut, setelah dilihat di PP 18 Tahun 2021, pada intinya ketika akan dilaksanakan perjanjian, tidak ada pemberitahuan atau melibatkan kepada pihak Pemda.
Lanjut Bupati Herdiat untuk membahas lebih lanjut perlu diadakannya pertemuan ulang, guna mencari solusi dari permasalahan tersebut.
“Kalo sudah ada hal seperti ini, saya tidak akan tinggal diam, karena pemerintah Pro masyarakat dan akan memperjuangkanya, namun semua itu harus tetap pada jalan dan aturan yang berlaku,” katanya.
Pemerintah, lanjutnya, akan mengadakan jadwal ulang dengan memanggil BPN dan dari piha PTPN VIII untuk mendapatkan solusi dan diharapkan permasalahan ini tidak ber larut – larut dan cepat selesai.
