Ngeri, Koalisi Ormas-LSM Kota Tasikmalaya Ungkap Kebobrokan Disdik dan PUTR Melalui Spanduk

  • Whatsapp
banner 768x98

Keterangan Foto : Koalisi Ormas dan LSM Kota Tasikmalaya usai memasang Spanduk Banner di gerbang Komplek Perkantoran Jl.Ir.H.Juanda Kota Tasikmalaya, Rabu (21/9/2022) sore.

Pewarta : Tono Efendi

Koran Sinar Pagi, Kota Tasikmalaya,- Koalisi Ormas dan LSM Kota Tasikmalaya yang terdiri dari FPK-P, Janur, GMBI, Pemuda Demokrat, Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) Jawa Barat dan LSM Berantas, Rabu (21/9/2022) sore melakukan pemasangan Spanduk Banner berukuran besar yang dipasang dibeberapa titik lokasi, diantaranya di Gerbang Balekota Kota Tasikmalaya Jl.Letnan Harun, Gerbang Komplek Perkantoran Jl.Ir H Juanda dan rencana menyusul akan dipasang pula Kamis esok (22/9/2022) di Gedung DPRD Kota Tasikmalaya dan Komplek Balewiwitan Jl.Noenoeng Tisna Saputra.

Dalam aksi pemasangan spanduk yang terpantau jelas oleh Koran Sinar Pagi, dimana beberapa tulisan di spanduk spanduk tadi Koalisi Ormas-LSM Kota Tasikmalaya menyoroti kinerja Dinas Pendidikan, Dinas PUTR hingga Pokja Barang dan Jasa Setda Kota Tasikmalaya.

Seperti spanduk yang menyoroti Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, koalisi Ormas-LSM menyebutkan jika di Dinas Pendidikan diduga menjadi sarang Pungli, sarang Mafia Proyek serta Kepala Dinas Pendidikan dinilai tidak becus sehingga Walikota Tasikmalaya sendiri dituding telah melakukan pembiaran.

“Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya kini menjadi sorotan, beberapa paket pekerjaan yang nilainya cukup fantastis hampir Rp.95 Milyar itu perlu dipertanyakan. Apalagi dengan adanya system’ satu pintu yang sempat membuat kegaduhan dan bukan rahasia umum lagi dikalangan para rekanan perlu dipertanyakan. Termasuk dugaan adanya mafia proyek dan dugaan pungli yang dilakukan oknum orang dalam terkait pungutan kepada 300 PNS sejak Januari-September 2022 yang memasuki masa pensiun harus menyetorkan sejumlah uang dengan dalih biaya pemberkasan kepada 300 PNS dilingkungan Disdik,” terang Uus Firman,SE., Ketua LSM JANUR kepada Koran Sinar Pagi, Rabu (22/9/2022) sore tadi.

Selain itu, Koalisi Ormas-LSM pun Menyikapi Adanya Pembatalan Pemenang Lelang yang berada Di Unit Pengadaan Layanan Barang dan Jasa Kota Tasikmalaya Khusus kegiatan yang ada di satuan kerja Dinas PUTR Kota Tasikmalaya.

Koalisi menduga, dalam proses tadi, disinyalir ada konspirasi antara Pokja Barang dan Jasa serta PPK Dinas PUTR. Dalam hal ini, Koalisi menilai adanya Intervensi Kuat sehingga Pantetapan Pemenang dibatalkan. Dan anehnya lagi mengapa Walikota Tasikmalaya seolah Melakukan Pembiaran dengan kejadian kejadian tersebut.

“Koalisi Ormas LSM Kota Tasikmalaya mempertanyakan Kenapa bisa dilakukan Pembatalan padahal sudah ada Pemenang,” ujar Andi Nugraha Perwakilan dari Koalisi Ormas LSM.

Oleh karena itu, Andi menilai, proses lelang yang sudah sudah di umumkan pemenangnya, sebetulnya bukan gagal lelang namun disini terkesan ada permintaan agar lelang dibatalkan.

“ULP sudah melakukan Lelang dan pemenangnya sudah ada, namun tiba tiba PPK meminta dilakukan Pembatalan pemenang lelang, ada permainan apa ini ?,” Kata Andi Abuy sapaan akrabnya Andi Nugraha kepada wartawan.

Andi pun mensinyalir, jika hal ini ada sebuah Intervensi dari PPK PUTR kepada Pokja Barang dan Jasa. Dan dirinya mengakui mendapatkan pengaduan tersebut dari puluhan pemenang lelang yang tiba tiba dibatalkan oleh PPK secara mendadak. Dan ini jelas mengundang pertanyaan, ada apa sebetulnya yang terjadi, ungkap Ketua Pemuda Demokrat Kota Tasikmalaya ini sambil menggeleng gelengkan kepalanya.

Bahkan dirinya kini sudah mulai curiga, apakah PPK memiliki Jagoan atau pengantin yang disiapkan, sehingga pengantin ini tidak menang dalam lelang yang akhirnya dilakukan pembatalan secara Tiba tiba, imbuh aktivis yang dikenal vokal ini dalam setiap aksinya.

Pemasangan beberapa spanduk banner sebagai ungkapan aksi para koalisi Ormas-LSM Kota Tasikmalaya itu, tentunya tidak sampai disini. Koalisi bertekad akan membawa kasus kasus tersebut ke aparat penegak hukum bahkan pelaporan pengaduan akan ditembuskan pula ke Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) di Jakarta.

“Beberapa temuan temuan kami ini, tentunya akan kita bawa ke aparat penegak hukum termasuk KPK. Hal ini dilakukan Koalisi agar ada efek jera bagi pemegang kebijakan, agar kedepan jangan melakukan kebijakan yang semaunya. Jujur saja, kita menginginkan Kota Tasikmalaya betul betul bersih tercipta Good Goverment yang diharapkan masyarakat. Kalau seperti ini terus terusan diulang, ini bakal jadi presenden buruk dan bisa menjadi bibit bibit lahirnya lingkaran setan yang mengarah kepada tindak pidana korupsi,” tegas Andi Abuy.

Sementara itu, Ketua Forum Pemerhati Kebijakan Publik (FPK-P) Ais Rais menambahkan, terkait proses lelang dimana pemenangnya sudah ada, PPK mestinya lebih bijak dengan tidak serta merta menelan aturan yang diterbitkan LKPP tahun lalu itu.

Dimana PPK berhak menolak hasil pemilihan pemenang lelang proyek, ketika dinilai dan dikaji tidak mumpuni untuk melaksanakan kontrak kegiatan.

“Mesti dibarengi bukti kuat, apakah kelalaian pokja pada saat evaluasi atau kesalahan teknis yang akan berdampak kepada pekerjaan,” kata Ais.

Ais pun menyoroti, terkait PPK menyoal alamat pemenang lelang dari luar daerah, kenapa PPK sendiri pada paket kegiatan Pembangunan lanjutan gedung
Bappelitbangda, PPK melakukan Penunjukan langsung terhadap suatu Perusahaan dimana perusahaan tersebut juga beralamat di luar kota.

“Ini kan aneh dan tentunya akan menjadi pertanyaan publik, apakah kebijakan ini betul betul murni sesuai aturan atau rumor diluaran sana, jika calon calon pengantin (pemenang) yang dijagokan banyak yang kalah dalam tender ?,” Tanya Ais.

Maka wajar, jika kini publik menduga duga, dalam proses tersebut telah terjadi persaingan tidak sehat dengan adanya dugaan persekongkolan dalam tender yang merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dilarang undang-undang.

“Sebetulnya ini bisa saja dibuktikan dengan ketidakjelasan pembatalan beberapa proses tender yang ada di ULP Pemerintah Kota Tasikmalaya, beberapa waktu lalu,” ucapnya.

Ais kembali menegaskan, prinsip umum yang perlu diperhatikan dalam tender adalah transparansi, penghargaan atas uang, kompetisi yang efektif dan terbuka, negosiasi yang adil, akuntabilitas dan proses penilaian, dan non-diskriminatif, dalam hal ini tidak dijalankan baik oleh pokja maupun oleh PPK.

Pokja tidak ada upaya untuk melakukan pembahasan bersama terkait perbedaan pendapat atas hasil pemilihan penyedia.

Seharusnya dalam aturan sudah jelas, jika hal tersebut tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan keputusan diserahkan kepada PA/ KPA paling lambat enam hari kerja setelah tidak tercapai kesepakatan dan dimuat dalam suatu berita acara.

Akan tetapi, masih kata Ais, hal ini tidak dilakukan, seperti dalam penolakan hasil tender itu PPK tidak menyampaikan bukti bukti yang kuat atas hasil tender yang telah diaksanakan oleh pokja.

“Saya amati, kejadian pembatalan pemenang lelang puluhan paket Kegiatan yang di tenderkan satuan kerja Dinas PUTR Kota Tasikmalaya, ini baru pertama kali terjadi didalam pemerintahan Walikota Muhamad Yusuf dan era Kepala dinas PUTR yang sekarang,” pungkas Ais.

banner 728x90

Pos terkait

banner 728x90