Komisi IV DPRD Maluku Gelar Rapat Bersama Direktur RS Haulussy Ambon

  • Whatsapp
banner 768x98

Pewarta : Roy P

Kota Ambon – Komisi IV DPRD Propinsi Maluku menggelar rapat dengan Direktur RS Haulussy, Rabu (03/08/2022) terkait dengan permasalah perbedaan pendapat antara RS Halausy dengan pekerja jasa, tentang pembayaran tagihan upah kerjanya.

Menurut Ketua Komisi IV DPRD Propinsi Maluku, Samson Atapary, dalam hal ini pihaknya melakukan fungsi pengawasan.

“Dalam masalah ini, kami memfasilitasi pertemuan antara RS Haulussy dengan para pekerjanya yang mengalami sedikit beda pendapat, terkait pembayaran upah kerja,” ucapnya.

Dikatakan, masalah tersebut dipicu oleh kesalahan ucap yang disampaikan Direktur RS Haulussy, kepada para pekerja.

“Menurut pengakuan pak direktur, ini hanya salah omong,” imbuhnya.

Dia menyebut, dari hasil rapat tersebut ada 4 kesimpulan yang diputuskan untuk dilaksanakan oleh pihak RS Haulussy, sekaligus menjadi rekomendasi bagi Komisi IV.

Kesimpulan tersebut meliputi, 1. Mengingat pembayaran jasa masih ada polemik, akibat dasar hukum nya belum jelas, maka pembayaran dipending.

2. Juklak dan Juknis ini tidak bisa hanya disusun oleh direksi, tetapi harus melibatkan berbagai komponen yang ada di RS Haulussy, seperti perwakilan perawat, dokter dan perwakilan dari struktural.

“Juknis itu disusun dengan prinsip memperhatikan kondisi internal RS Haulussy, dengan mendistribusi berdasarkan aspek keadilan, setalah itu selesai ditandatangani, baru bisa dipakai sebagai dasar hukum untuk membayar jasa – jasa tersebut,” kata Samson.

3. Komisi IV DPRD Prop.Maluku menyimpulkan dan memutuskan bahwa Polemik yang terjadi di RS Haulussy itu dianggap selesai,

“Pak direktur harus segera kembali menata manejemen dan menciptakan satu budaya kerja manejemen yang transparan, agar seluruh karyawan di RS Haulussy bekerja dengan leluasa tidak di bawah tekanan,” katanya.

Menurut Samson itu menjadi tanggung jawab Direktur untuk membangun budaya kerja untuk bagaimana RS Haulussy kedepan ini semakin baik.

4. Komisi IV DPRD Prop.Maluku merekomendasikan ke RS Haulussy, untuk menyelesaikan upah ada karyawan yang belum dibayar karna ada persoalan administrasi, misalnya kontrak atau SK.

“Kita meminta untuk menghindari yang namanya PHK terhadap karyawan yang sudah mengabdi dan sudah bekerja di RS Haulussy,” harapnya.

Intinya, lanjut Samson, Direktur RS Haulussy harus mencari jalan keluar agar mereka tetap bekerja, dan di bayar gajinya.

“Itulah tugas direktur sebagai top manager dalam mengelola manajemen diinstansi yang dipimpinnya,” tutup Samson.

banner 728x90

Pos terkait

banner 728x90