Disdik, KPK & BPSDM Jabar Arahkan Kepala Sekolah Berintegritas Anti Korupsi

  • Whatsapp
banner 768x98

Pewarta: Dwi Arifin
Koran Sinar Pagi (Cimahi)-, Dinas Pendidikan bersama Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Jawa Barat melaksanakan bimbingan teknis kepala sekolah berintegritas. Acara berlangsung selama 5 hari kedepan dengan menghadirkan berbagai narasumber dari mitra kerja dinas.

Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi & Pengelolaan Kelembagaan BPSDM Jabar, Tugiman S.E, M.M menjelaskan pelaksanaan bimtek hari ini merupakan bimbingan bagi kepala sekolah berintegritas. Sesuai amanat Peraturan Gubernur nomor 60 tahun 2019 tentang penyelenggaraan anti korupsi di satuan pendidikan. Targetnya setelah bimtek, materi atau ilmunya dapat disampaikan kepada guru untuk menjadi bahan ajar bagi murid-muridnya. Ini merupakan angkatan kedua yang sebelumnya telah terlaksana hanya 35 kepala sekolah, sekarang 60 Kepala Sekolah. Setelah bimtek dan lulus, mereka akan mendapatkan sertifikasi kompetensi kepala sekolah berintegritas, jelasnya kepada media cetak dan online di kantor BPSDM Jabar (27-6-2022)

Menurutnya sesuai data yang ada kurang lebih ada ada 800 kepala sekolah di Jawa Barat. Sehingga untuk melaksanakan program ini harus bertahap, karena ada keterbatasan anggaran. Pada acara ini, BPSDM Jabar mengundang dari berbagai narasumber untuk membahas tentang pelayanan PPDB yang berlangsung setiap tahun di sekolah, pelaksanaan zona integritas, transparansi, akuntabilitas dan pencegahan anti korupsi. Lulusannya nanti diharapkan dapat menjadi penebar benih-benih kebaikan di antaranya dengan sikap anti korupsi, nanti ada narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

“Kedepannya mereka yang lulus, harapan kami para kepala sekolah tidak bermasalah dengan hukum. Mereka dapat menerapkan keilmuan pengetahuan, keterampilan dan perubahan perilaku. Sesuai dengan tema yang diarahkan kepada mereka dari narasumber. Bukan hanya sekedar ilmu saja, tapi harus ada perubahan perilaku. Sehingga pungli ataupun korupsi di sekolah itu perlahan menghilang,” tegasnya.

Perwakilan kepala sekolah saat menghadiri acara bimtek kepala sekolah berintegritas.

Selain itu, selanjutnya ada arahan teknis untuk Keterbukaan Informasi Publik, akuntabilitas dan transparansi bagi para pesertanya. Panitia pelaksana dari pihak BPSDM mengajak atau menghadirkan komisioner dari Komisi Informasi Publik untuk memberikan pelatihan tentang pengelolaan informasi di tingkat lembaga sekolah. “Saya sudah komunikasi dengan komisionernya atas nama Yudaningsih untuk penjelasan teknis pelaksanaan undang-undang Keterbukaan Informasi Publik di sekolah-sekolah pada hari kamisnya. Karena sesuai undang-undang, setiap pejabat wajib melaksanakan undang-undang tersebut. Melalui struktur pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik, sehingga kalau ada pengaduan, mereka tidak kewalahan untuk menghadapinya,” katanya

Melalui bimtek ini, BPSDM Jabar berharap kedepannya modul yang disampaikan oleh narsumber, disediakan atau difasilitasi langsung oleh BPSDM Jabar agar bisa diakses oleh Kepala Sekolah di Jawa Barat. “Intinya ada upaya dengan modul itu dari kurikulumnya yang dibuat oleh tim ahli yang terdiri dari penyuluh anti korupsi, akademisi, guru dan yang lainnya. Kedepannya menjadi bahan sumber referensi untuk perubahan skill, knowledge & Attitude, saat memimpin lembaganya. Sikap itu merupakan amanat dari Gubernur tentang integtritas yang sering diingatkan setelah melantik kepala sekolah,” ungkapnya

Kepala Dinas Pendidikan Jabar, H. Dedi Supandi S,STP, M.Si mengatakan, implementasi Pendidikan antikorupsi di Jabar di bidang Pendidikan melalui peran kepala sekolah akan intens dilakukan dengan berbagai kegiatan. “Intrakurikuler, kokurikuler, ektrakurikuler secara kreatif dan terpadu,” ucapnya tentang program tersebut.

Dedi Supandi menyebutkan bahwa orang yang bakal sukses kedepan adalah orang yang berkarakter. “Melalui kirikulum Anti Korupsi yang disematkan pada mata pelajaran PPKN itu, siswa SMAN/SMKN/SLB menjadi pioner pencegahan tindak pidana korupsi,” katanya saat sosialisasi program tersebut bersama Kejati Jabar di SMAN 6 Kota Depok.

Dirinya menuturkan, jika pelajaran anti korupsi ini mulai diterapkan kepada siswa pada tahun ajaran 2022/2023. Dimana nantinya, setiap minggu, ada 2 jam sesi mata pelajaran anti korupsi di sekolah.

Pihaknya merancang mata pelajaran anti korupsi sebagai pendidikan karakter bagi siswa di wilayah setempat. Pelajaran itu juga merupakan gerakan anti korupsi sejak dini. “Isu antikorupsi menjadi salah satu yang dibahas dalam Presidensi G20 Indonesia 2022. Ini menjadi momentum dibentuknya komitmen bersama memberantas korupsi secara global,” ujar Dedi Supandi,

Sebelumnya dikutip dari media Republika, Dedi mengatakan, pendidikan antikorupsi sebagai pendidikan karakter Jawa Barat. Karakter adalah watak, perilaku dan budi pekerti yang menjadi ruh dalam pendidikan. Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) melalui harmonisasi olah hati (etik), olah rasa (estetik), olah pikir (literasi), dan olah raga (kinestetik).

“Melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga tersebut, diharapkan dapat mengubah sosok pribadi bangsa Indonesia dalam cara berpikir, cara bertindak, dan berperilaku menjadi lebih baik dan berintegritas,” katanya.

Selain itu, kata dia, penguatan pendidikan karakter di Jawa Barat dikembangkan melalui pembiasaan nilai-nilai karakter kearifan lokal program Jabar Masagi. Masagi merupakan filosofis masyarakat Jawa Barat yang berarti manusia Masagi atau manusia utuh dari segi Rasa, Karsa, Raga dan Cipta (Ki Hajar Dewantara) , atau manusia yang Surti, Harti, Bukti dan Bakti.

Empat kata tersebut, kata dia, membentuk titik yang terhubung satu sama lain membentuk bujur sangkar dengan sisi yang sama dan sebangun atau istilah lainnya adalah Masagi, utuh, holistik. Gambaran manusia utuh atau masagi itu yang menurut budaya Jawa Barat adalah manusia yang bagja/bahagia.

Kabagjaan yang diharapkan, kata dia, dapat tumbuh dan berkembang di semua satuan pendidikan khususnya yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat. Sehingga, hal itu akan melahirkan profil pelajar Jawa Barat yang memiliki karakter berpikir positif atau kepositifan, kekerabatan dalam relasi sosial, ketercapaian, kekuatan kompetensi, kebermaknaan, keterlibatan dalam setiap aktivitas. Siswa juga diharapkan memiliki ketahanan mental dalam menghadapi segala rintangan dan tantangan.

Sebagai panduan bagi peserta didik, kata dia, pihaknya telah membuat modul yang nantinya akan masuk dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) 2022. Modul Inseri ini berisi pendidikan antikorupsi dan merupakan bagian untuk pembiasaan karakter kearifan lokal bagi peserta didik. “Modul ini akan digunakan di seluruh sekolah jenjang SMA/SMK dan SLB di Jabar. Kita juga sudah ada juga Peraturan Gubernur Nomor 60 tahun 2019 tentang Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan,” katanya.

Menurutnya, pola pengajaran pendidikan antikorupsi harus dilakukan secara serius dan berkelanjutan. Sehingga, anak muda Indonesia nantinya menjadi generasi yang bersih dari korupsi. “Momentun G20 ini bisa menjadi gong dalam implementasi pemberantasan korupsi. Agar dunia mengetahui keseriusan Indonesia memberantas praktik korupsi,” katanya.

Informasi yang dihimpun koransinarpagijuara.com, saat rangkaian acara bimtek itu, Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Disdik Jabar menjadi narasumber pembahasan tentang strategi implementasi PPDB yang akuntabel dan transparan. Sedangkan dari pihak Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan arahan tentang strategi implementasi budaya anti korupsi dalam lingkungan sekolah dan masyarakat.

banner 728x90

Pos terkait

banner 728x90