Bersuara Perjuangkan Swasta, FKSS Jabar Minta Kejujuran Kouta Sekolah Negeri

  • Whatsapp
banner 768x98

Pewarta: Dwi Arifin
Koran SINAR PAGI (Kota Bandung)-, Sekolah Negeri dituntut Konsisten dengan regulasi PPDB, perihal kuota/daya tampung yang sudah didaftarkan secara online. Jangan sampai ada speling jumlah peserta didik dan rombel yang sudah didaftarkan secara online, karena ini akan merugikan calon peserta didik yang seharusnya keterima, tetapi seolah-olah kuota sudah terpenuhi. Selain itu berdampak pada sekolah swasta yang pada muaranya nanti ada penerimaan siswa setelahnya secara offline. Kalau ini terjadi ini merupakan kebohongan publik dan Sekolah swasta akan menempuh langkah-langkah hukum, jika itu terjadi. Kami akan kumpulkan data-datanya dari wilayah Bogor sampai Kota Banjar sebagai bahan untuk ditindak lanjuti. Jelasnya ketua umum FKSS Jabar, Ade D. Hendriana S.H, kepada media cetak dan online setelah mencermati pelaksanaan PPDB tahun ini. (23/6/2022)

Selanjutnya kami berharap Disdik Provinsi tidak setengah hati dalam membantu sekolah swasta dalam hal ini PPDB. Kalau siswa sudah mendaftar ke sekolah swasta di tahap 1, mohon untuk dikonci akunnya. Sehingga tidak dapat lagi mendaftar melalui jalur zonasi. Walaupun memang dibenarkan secara regulasi, bahwa sekolah negeri diperbolehkan memperpanjang waktu PPDB, itu pun jika masih ada kekosongan. Namun kata kekosongan ini sering kali jadi akal-akalan sekolah negeri yang kuotanya sudah penuh secara online. Tetapi buka lagi pendaftaran secara offline, biasanya ini untuk speling tersebut.

Kami FKSS Jabar melihat misalnya kuota perkelas sekolah negeri untuk jenjang SMA, SMK perkelas 32. Padahal seharusnya sejak awal didaftrakan 36 siswa perkelas, karena jenjang SMA, SMK seharusnya maksimal perkelas 36 peserta didik. Dari 36 yang dionlinekan hanya 32, artinya ada speling 4 siswa perkelas. Belum lagi ada tambahan kelas dari 9 menjadi 10 atau dari 10 menjadi 11 kelas, indikasi ini rawan terjadi. Sekali lagi kami Forum Kepala Sekolah SMA Swasta Jawa Barat mengingatkan sekolah negeri agar konsisten, jujur menerapkan regulasi dan kuota/daya tampung yang sudah diajukan baik secara offline dan Online.

“Kalaupun ada alasan speling untuk siswa yang tidak naik kelas atau kemitraan kerjasama / MOu dengan pihak pemilik lahan sekolah. Maka harus dijelaskan juga kepada publik tentang siswa yang diprioritaskan, karena hal tersebut, agar tidak disalah gunakan atau memberi peluang mencari keuntungan dari speling itu,” ungkapnya

banner 728x90

Pos terkait

banner 728x90