Pewarta: Dwi Arifin
Koran SINAR PAGI (Kota Bandung)-, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan dukungan khusus melalui bantuan bagi siswa katagori keluarga ekonomi tidak mampu yang mengajukan pendaftaran saat penerimaan peserta didik baru tahun 2022-2023 ke sekolah SMA/SMK Negeri. Jika mereka tidak diterima di sekolah negeri, maka siswa tersebut berhak memilih sekolah swasta. Selanjutnya pihak dinas Pendidikan Jabar akan memberikan bantuan biaya pendidikan sebesar Rp.2 Juta rupiah dan Bantuan Pendidikan Menengah Universal.
Sekertaris Perkumpulan Kepala Sekolah SMA Swasta Kota Bandung, Kepala SMA Al Islam, Mohammad Kamaludin S. Sos, M. Sos, menjelaskan “tahun ini informasi siswa KETM (Keluarga Ekonomi Tidak Mampu), jika sekolah di SMA/SMK Swasta akan dibiaya oleh Dinas Pendidikan Jabar telah menyebar luas kepada masyarakat dan aksesnya dipermudah, cukup dengan memiliki kartu KIP, PKH atau surat KETM yang diterbitkan oleh kelurahan di wilayahnya masing-masing,” jelasnya kepada media cetak dan online koran SINAR PAGI di ruang kerjanya (23/6/2022)
Diantara syarat dan prosedurnya ialah siswa harus daftar terlebih dahulu ke sekolah Negeri, selanjutnya memasukan pilihan sekolah swasta dipilihan ke dua atau ke 3 nya. Sehingga siswa tersebut dapat dibiayai saat sekolah di swastanya.
Menurutnya pihak kantor cabang Dinas Pendidikan Jabar wilayah VII Kota Bandung dan Cimahi, sangat mendorong untuk siswa jalur KETM bersekolah di Swasta. Pihak KCD VII sering rapat kordinasi dengan kami, sebagai perhatian ke sekolah swasta agar dapat memberikan yang terbaik untuk sekolah swasta, berupa solusi yang dibutuhkan.
Namun yang jadi catatan ialah antara bantuan dari pemerintah dan biaya oprasional sekolahnya tidak sesuai. Misalnya kebutuhan biaya minimalnya mencapai 5 juta untuk siswanya, namun bantuannya hanya Rp.2 Juta dari Pemerintah Provinsi dan Rp. 2 juta bantuan Rawan Melanjutkan Pendidikan atau RMP dari Pemerintah Kota Bandung.
Dari selisih dana itu, maka harus ada komitmen dari sekolah swasta yang siap menerima program dari dinasnya atau siswanya disalurkan ke sekolah yang siswanya masih sedikit. Karena biasanya biaya oprasionalnya juga lebih ringan.
Perihal kapan cairnya dana tersebut, Kamaludin menjawab “biasanya di akhir tahun, setelah alokasi dananya dimasukan di APBD Perubahan. Itu untuk biaya selama 1 tahun, bukan sampai lulus sekolahnya” ucapnya
Setelah dievaluasi tentang aturan dan pelaksanaan PPDB tahun ini, Perkumpulan Kepala Sekolah SMA Swasta Kota Bandung berharap kedepannya PPDB di sekolah Negeri dijadikan satu tahap saja. Sehingga kami sekolah swasta tidak terlalu mepet dan kebagian sisa waktu atau sisa siswa dalam setiap tahunnya.
Disisi lain, saat ditanya program tersebut, Kepala SMK Budaya Bangsa Kota Bandung, Ir. Asep Ali Basah S.Pd, M.M, sebagai Ketua Forum SMK Swasta Kota Bandung, mengungkapkan “sekolah kami setiap tahunnya sudah terbiasa membuka pendaftaran untuk menerima siswa dari keluarga ekonomi tidak mampu. Sedangkan perihal data jumlah keseluruhannya siswa tersebut yang ada di kota Bandung, pihak pengurus Forum SMK Swasta Kota Bandung sedang menghimpun dari para kepala sekolah. Nanti kami sampaikan info data terbaru setelah datanya terkumpul,” ungkapnya melalui sambungan komunikasi telephone pribadinya.
Disdik Jabar Bagikan Stimulus Khusus Siswa Tidak Mampu Belajar di Sekolah Swasta
