Selain Upah Buruh, LAKRI Minta DPRD Bentuk Pansus Gedung Poliklinik RSUD Dr Soekardjo

  • Whatsapp
banner 768x98

Pewarta : Tono Efendi

Koran Sinar Pagi, (Kota Tasikmalaya) – Dalam Memperjuangkan hak para buruh, Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (LAKRI) Kota Tasikmalaya melakukan kembali melakukan aksi gerakan moral, Kamis (16/6/2022) kemarin.

Dalam aksi tersebut LAKRI mendampingi para Buruh yang mengerjakan pembangunan Gedung Poliklinik RSUD Dr Soekardjo, dimana menurut LAKRI hingga kini sisa upah nya belum dibayarkan.

Dalam aksi tersebut, LAKRI bersama Laskar Siliwangi mendatangi tiga tempat diantaranya, Kantor Walikota Tasikmalaya, Kantor Kejaksaan Negeri dan Kantor DPRD Kota Tasikmalaya.

Ketua LAKRI Kota Tasikmalaya, Rino Lesmana kepada wartawan mengatakan sedikitnya 60 orang buruh pada proyek belum dibayar tuntas saat mengerjakan pembangunan gedung poliklinik RSUD Soekardjo Kota Tasikmalaya.

Anggaran proyek ini senilai Rp 13,8 Milyard yang bersumber dari anggaran Banprov Jabar Tahun Anggaran 202.

“Kami mendesak segera kepada pihak Pelaksana Proyek PT Pulau Intan Perdana/CV Jati Waluya Utama untuk segera membayarkan hak pekerja berupa sisa upah yang belum dibayarkan,” ujar Rino dengan nada berapi api.

Padahal kewajiban buruh terhadap kontrak kerja, masih kata dia, sebetulnya sudah sesuai kontrak telah dikerjakan.

Jadi mau sampai kapan buruh harus menunggu, oleh karena itu saya meminta kepada pihak Pemerintah Kota Tasikmalaya baik Top Eksekutif maupun Struktur Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PA/KPA/PPK/PPTK) proyek tersebut, katanya.

“Saya meminta dalam permasalahan ini jangan dianggap sepele, seharusnya peka, peduli dan tanggap atas nasib kaum buruh, dengan legitimasi kekuasaan yang dimiliki,” tambah Rino.

Bahkan selain permasalahan sisa upah buruh yang belum dibayarkan, LAKRI meminta kepada DPRD Kota Tasikmalaya membentuk pansus untuk Pembangunan Proyek Gedung Poliklinik RSUD Dr Soekardjo Kota Tasikmalaya.

“Selamatkan anggaran dari indikasi lebocoran, selamatkan buruh dari tirani dan kedzoliman kaum kapitalis,” tandasnya.

Kepada pihak yudikatif di Kota Tasikmalaya, Roni ingin khususnya Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya jangan ragu dan jangan bimbang menegakan hukum walaupun langit akan runtuh.

“Kami tunggu hasil karyamu dalam hal pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Kota Tasikmalaya,” ungkap Rino.

Disela Sela Aksi di DPRD Kota Tasikmalaya Komisi IV Dede Muharam mengatakan, bahwa ia mendapat informasi sedang ada pertemuan di ruangan Sekretaris Daerah antara pihak RSUD Dr Soekardjo dengan pihak ketiga dari PIP.

“Dalam pertemuan tersebut ada sebuah kesepakatan dengan pihak ketiga, akan menyelesaikan upah buruh pembangunan Poli Klinik hari Senin mendatang,” ucapnya.

Dede berharap, dalam masalah ini tidak boleh ingkar janji karena konsekuensinya kondusifitas kota Tasikmalaya akan terganggu ketika janji mereka tidak ditepati.

“Jika hari senin mereka ingkar dan khianat, kita akan menggunakan hak politik kami, diantaranya membuat Pansus, juga mengusulkan Wanprestasi pihak ketiga tersebut,” pungkasnya. (***)

banner 728x90

Pos terkait

banner 728x90