Pewarta: Dwi Arifin
Koran Sinar Pagi (Kota Bandung)-, Forum Wartawan Pendidikan Jabar mengundang DPRD Jabar dan MKKS SMA/SMK (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah se Kota Bandung) untuk diskusi tentang PPDB tahun 2022/2023. Acara berlangsung di lantai 5 Gedung DPRD Jabar (14-6-2022)
Ketua MKKS SMA Kota Bandung Dr. H. Andang Segara M. M.Pd, menyampaikan PPDB yang telah berlangsung merupakan hal biasa yang kami laksanakan. Dari kesiapan panitia dan dewan guru didukung operator tingkat SMP untuk ikut serta membantu memasukan data secara online, sehingga semua prosesnya selama ini dan kedepan akan berjalan lancar. Namun yang dikhawatirkan ialah setelah PPDB diputuskan hasilnya, sering muncul pihak yang memaksakan agar siswanya masuk ke sekolah yang dituju, ungkapnya pada saat diskusi PPDB kepada media cetak dan online yang hadir
Menurutnya, setelah ada pertemuan secara khusus antara Cabang Dinas Pendidikan wilayah VII dengan 6 personil Tim Saber Pungli. Ada solusi atau perlindungan kepada kami, jika nanti ada pihak-pihak yang menekan atau memaksa untuk melanggar aturan. Pihak saber pungli siap untuk melindungi dan memberikan no telephone yang dapat dihubungi untuk langsung mengamankan pelakunya.
“Pihak saber pungli juga sudah turun langsung ke sekolah untuk memantau proses PPDB yang telah berlangsung. Mereka mengumpulkan informasi dan data dari orang tua siswa, panitia dan pihak lain yang terlibat dalam PPDB, sebagai upaya ikut serta mensukseskan PPDB agar berlangsung sesuai aturan,” katanya
Pada kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Ir. Abdul Hadi Wijaya M.Sc mengungkapkan banyak laporan yang masuk ke kami, namun kami tidak bisa menindak langsung, karena tidak memiliki perangkatnya. Namun kami bisa melaporkan kepada pihak terkait yang berwenang untuk ditindak lanjuti. Misalnya ke saber pungli yang terdiri dari gabungan antara aparat penegak hukum Kepolisian, Kejaksaan dan inspektorat daerah yang memiliki kewenangan untuk memeriksa atau memproses hukum setiap pelanggaran yang ada,” ungkapnya politisi senior Partai Keadilan Sejahtera Jawa Barat.
Selain itu, DPRD Jabar siap ikut serta memberikan yang terbaik sesuai kewenangannya untuk berperan mensukseskan atau mencegah terjadinya kecurangan PPDB. Karena aturan PPDB ini dibuat untuk memberikan hak kepada yang lebih tepat untuk bersekolah ditempat yang dipilih atau lebih layak bagi siswa.
Saat penutupan diskusi, Ahmad Mualif, Ketua Umum Forum Wartawan Pendidikan Jawa Barat sebagai moderator acara tersebut menyimpulkan pertemuan ini merupakan langkah yang dibangun Forum Wartawan Pendidikan untuk ikut serta memberikan yang terbaik untuk dunia pendidikan di Jabar dan berperan profesional objektif untuk menghasilkan karya jurnalistik sesuai Undang-undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers.
“Kegiatan diskusi seperti ini yang merupakan program kerja unggulan forum wartawan pendidikan Jabar akan rutin dilaksanakan kedepannya, sesuai dengan tema yang dibutuhkan oleh publik. Selain itu juga diharapkan mampu mempermudah insan media massa untuk memperoleh sumber bahan berita atau referensi dari narasumber yang tepat,” ucapnya
