Parah, Oknum Pejabat Kabid di Tasik Diduga Main Proyek ?

  • Whatsapp
banner 768x98

Foto :  ilustrasi karikatur PNS

Pewarta : Tono Efendi

Koran Sinar Pagi, (Kota Tasikmalaya)- Oknum Pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya diduga Ikut Bermain Proyek pada Tahun 2021. Pasalnya, beberapa paket proyek Penunjukan Langsung (PL) di Dinas PUTR Kota Tasikmalaya terindikasi ada pekerjaaan milik oknum pejabat.

Mencuatnya oknum pejabat bermain proyek berasal dari kalangan rekanan dan aktivis di Tasikmalaya.

Menurut berbagai sumber yang berhasil diserap Koran Sinar Pagi dilapangan Senin (13/6/2022) menyebutkan, indikasi kuat oknum pejabat bermain proyek dengan modus mengambil dari perusahaan lain, namun dibelakangnya milik oknum pejabat.

“Saya rasa sudah bukan rahasia umum lagi jika ada oknum pejabat dari mulai Kabid, kasie hingga staff dinas ikut bermain proyek di dinas PUTR,” ucap salah satu rekanan dan salah satu aktivis yang minta jati dirinya dirahasiakan kepada wartawan.

Bahkan salah satu aktivis RA sambil memperlihatkan foto foto dan video kegiatan paket PL tahun 2021 yang diduga dimiliki salah satu Kabid.

“Coba perhatikan ini beberapa titik locus paket pekerjaan yang rata rata PL berada diwilayah Kecamatan Mangkubumi. Ada sekitar 5 titik yang telah dikerjakan oleh oknum pejabat setingkat Kabid,” terang RA sambil memperlihatkan kamera handphonenya kepada wartawan.

Saat itu, masih kata RA, dirinya sempat terjun ke beberapa lokasi proyek. Dan rata rata saat ditanya kepada para pekerja proyek mereka menjawab “abdi mah mung saukur dipiwarang pa Kabid”.

Ketua Umum LSM Jaringan Nurani Rakyat (JANUR) Uus Firman SE mengaku prihatin sekaligus miris jika ada oknum pejabat ikut bermain proyek sebagai sampingan penghasilannya.

Bahkan Uus menilai, jika benar ada oknum pejabat ASN bermain proyek, jelas ini menyalahi aturan dan undang undang ASN.

Dalam peraturan pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri pasal 4 ayat 2 disana jelas ada 15 point larangan bagi PSN/ASN ikut memanfaatkan APBD atau APBN.

“Disana sudah jelas, dimana dalam PP tersebut larangan beserta sanksi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terlibat atau turut bermain proyek. Dipasal itu diterangkan jika PNS bermain sebagai rekanan dalam proyek pembangunan, akan menyebabkan serta menciptakan suasana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)”, kata Uus aktivis yang dikenal vokal itu kepada koran Sinar Pagi, Senin (13/6/2022) siang.

Bahkan Uus berharap agar pihak APH (Aparat Penegak Hukum) dan Inspektorat untuk pro aktif dalam menyikapi permasalahan tersebut. “Minimal ada reaksi dari inspektorat atau APH untuk memanggil serta dimintai keterangannya kepada oknum pejabat terkait permasalahan tadi, jangan sampai hal ini terulang kembali di tahun berikutnya,” pungkas Lelaki jangkung ini dengan nada serius. (***)

banner 728x90

Pos terkait

banner 728x90