Pemprop.Maluku Raih WTP 3 Kali Berturut – Turut

  • Whatsapp
banner 768x98

Pewarta : Roy P

Kota Ambon – Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Maluku, Hery Purwanto, menyerahkan dua Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Ketua DPRD Provinsi Maluku, Lucky Wattimury dan Gubernur Maluku, Murad Ismail.

LHP tersebut terdiri dari LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2021 (LKPD TA 2021), dan LHP Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan TA 2021, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan LHP LKPD TA 2021.

Selain itu, BPK juga menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2021.

Kedua LHP diserahkan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku dalam rangka Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Kinerja (LFAR) atas Upaya Pemerintah Daerah untuk Menanggulangi Kemiskinan Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2021, di Ruang Sidang lantai II DPRD Provinsi Maluku, Jumat, (27/05/2022).

Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Natanhiel Orno, Penjabat Sekda, Sadali Ie, sejumlah kepala dinas lingkup Pemprov Maluku dan pejabat lainnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan LHP LKPD oleh BPK, Pemprov Maluku kembali meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak 2019.

Menanggapi raihan positif tersebut, Gubernur Maluku, Murad Ismail menyatakan, capaian opini WTP 3 (tiga) kali secara berturut-turut tersebut memiliki dua makna, yakni, menjadi tantangan pemerintah daerah untuk tetap mempertahankan bahkan meningkatkan penyajian laporan keuangan maupun tata Ujar Gubernur

“Raihan ini juga menjadi motivasi agar kita lebih kerja keras, kerja cerdas dan kerja tuntas dalam proses-proses pembangunan di Provinsi Maluku,” lanjutnya

Sementara Gubernur Maluku menyampaikan penghargaan kepada semua pihak atas dukungan dan kerjasamanya. Menurutnya hal ini, memberikan ruang gerak yang lebih leluasa, terutama kepada Tim Audit BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku, dalam melakukan pemeriksaan pada Tahun 2022, terhadap Laporan Keuangan Pemprov Maluku tahun Anggaran 2021.

“Pemprov Maluku menyampaikan apresiasi atas opini WTP dari BPK RI dan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan anggota dewan yang senantiasa melakukan pengawasan selama pelaksanaan APBD provinsi Maluku tahun anggaran 2021. Juga pimpinan BPK provinsi Maluku serta jajarannya, yang bekerja keras menyelesaikan seluruh proses audit ini dengan baik,” paparnya

Ditempat yang sama, Ketua DPRD Maluku Lucky Wattimury mengatakan, hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPD provinsi Maluku dengan WTP, itu artinya laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan (Neraca), hasil usaha atau Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Arus Kas (LAK), telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Penjelasan laporan keuangan juga telah disajikan secara memadai dan informatif.

Hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPD, sambung politisi Partai PDI-P itu, sudah diserahkan hendaknya dijadikan sebagai dasar pijat bagi dewan untuk lebih mengintensifkan pelaksanaan fungsi anggaran fungsi pengawasan dan fungsi pembentukan peraturan daerah dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.

“Diharapkan, hasil pemeriksaan BPK ini juga akan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pengawasan khususnya dalam upaya penyempurnaan pengelolaan keuangan daerah pada tahun-tahun mendatang,” ujar Lucky.

banner 728x90

Pos terkait

banner 728x90